Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan penasihatnya merencanakan pertemuan dengan para senator pada Kamis sore waktu setempat. Agenda tunggal mereka adalah mencari titik temu mengenai bagian paling alot dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Clarity, yakni pembatasan kepentingan bisnis pribadi pejabat tinggi di sektor aset digital.
RUU Digital Asset Market Clarity Act memasuki pekan-pekan akhir di lantai senat di mana peluang pengesahannya paling realistis terjadi tahun ini. Kendala utama yang belum tuntas adalah klausul konflik kepentingan yang menargetkan ikatan bisnis kripto para petinggi negara, termasuk Trump sendiri.
Pasal etika dalam RUU ini menjadi batu sandungan sejak negosiasi dimulai. Partai Demokrat menuntut batasan tegas agar presiden, wakil presiden, dan anggota Kongres tidak memiliki ikatan bisnis kripto pribadi. Tuntutan tersebut menguat setelah Trump mengungkapkan bahwa ia meraup lebih dari 1 miliar dolar AS dari keterlibatannya di industri tersebut sepanjang 2025.
Keterbukaan Trump soal kekayaan dari sektor kripto itu memicu kritik tajam dari lawan politiknya. Pada Selasa lalu, sejumlah senator Demokrat menggelar konferensi pers menyerukan penolakan terhadap RUU Clarity jika drafnya tidak memutus "ikatan korup" sang presiden dengan industri aset digital.
Namun, kelompok vokal tersebut tidak mencakup Senator Ruben Gallego. Politikus Demokrat yang berada di garis depan negosiasi etika RUU Clarity selama berbulan-bulan ini, bersama Senator Angela Alsobrooks, sebelumnya telah menyatakan dukungan di tingkat komite. Keduanya menegaskan tidak akan menyetujui pengesahan akhir tanpa adanya pasal etika yang mengikat.
Bagi ekosistem aset digital global, kepastian regulasi di AS melalui RUU Clarity menjadi standar tak tertulis yang sering diadopsi pasar internasional. Jika aturan ini gagal disahkan, volatilitas dan ketidakpastian hukum akan kembali menghantui investor, termasuk di Indonesia yang memiliki komunitas kripto masif.
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selama ini berupaya memisahkan kepentingan pejabat publik dari bisnis aset kripto melalui aturan perundangan anti-suap dan gratifikasi. Namun, belum ada larangan spesifik setara "pasal etika" RUU Clarity yang melarang menteri atau anggota DPR memiliki aset digital secara pribadi selama menjabat.
Ketiadaan batasan eksplisit di Tanah Air menciptakan celah potensial. Mengingat adopsi kripto di Indonesia terus melonjak dengan jutaan trader aktif, regulasi yang mencontoh transparansi eksekutif AS bisa menjadi pelajaran berharga untuk mencegah konflik kepentingan di level pembuat kebijakan lokal.
Sumber yang mengikuti negosiasi mengungkapkan bahwa draf hampir final RUU Clarity diharapkan mulai diedarkan pekan ini, namun jadwalnya bisa mundur karena pembicaraan masih berlangsung. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi apakah senator Demokrat diundang ke Gedung Putih untuk pertemuan tersebut.
Juru bicara Gedung Putih belum memberikan komentar terkait rencana pertemuan tersebut. Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan akan tetap mendorong RUU Clarity ke depan pada akhir bulan ini, terlepas dari apakah bahasa finalnya sudah disepakati atau belum.
Tekanan waktu makin menipis bagi senat untuk mengesahkan undang-undang ini. Para senator dijadwalkan meninggalkan Washington untuk reses musim panas yang panjang setelah pekan pertama Agustus. Hanya tersisa beberapa pekan untuk merampungkan upaya terakhir RUU Clarity sebelum fokus legislator beralih ke pemilihan sela November.
Keberlanjutan RUU Clarity bergantung sepenuhnya pada kesediaan Trump menerima pembatasan yang mungkin menyentuh bisnis pribadinya. Ia telah mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang struktur pasar ini, tetapi belum pernah secara eksplisit menyatakan apa yang bersedia ia tanda tangani ketika batasan ditujukan bagi pejabat negara.