Di tengah hiruk pikuk pasar keuangan global, sebuah entitas tak dikenal publik justru muncul sebagai pembeli emas terbesar dunia tahun lalu. Perusahaan itu adalah Tether, penerbit stablecoin terbesar, USDT. Data dari Bank Sentral Eropa mengungkapkan fakta mengejutkan ini, menempatkan Tether di atas negara-negara adidaya seperti China, Jepang, atau negara-negara Teluk yang secara tradisional identik dengan kepemilikan emas.
Tether, yang beroperasi dari El Salvador, menerbitkan USDT, sebuah stablecoin yang nilainya dipatok pada mata uang konvensional. Fungsinya sebagai jembatan vital antara dunia kripto yang bergejolak dengan sistem keuangan tradisional, sering kali berfungsi layaknya dolar offshore. Namun, pembelian emas yang masif ini menambah dimensi baru pada profil perusahaan yang sudah dianggap sebagai pemain utama di industri keuangan, bahkan nyaris menyerupai bank sentral swasta.
Menurut CEO Tether, aset emas perusahaan disimpan di sebuah bunker nuklir bekas di Swiss, mengingatkan pada markas rahasia dalam film-film mata-mata. Selain emas, Tether mengklaim memiliki utang pemerintah Amerika Serikat senilai sekitar 135 miliar dolar AS, melampaui kepemilikan negara sekelas Korea Selatan. Dengan hanya 200 karyawan, skala operasi Tether sungguh mencengangkan.
Di balik kesuksesan finansialnya, Tether ternyata memiliki keterkaitan tak terduga dengan dunia politik Inggris. Salah satu pemegang saham signifikan Tether adalah Christopher Harborne, seorang donor utama bagi partai Reform pimpinan Nigel Farage. Pada Agustus tahun lalu, Harborne menyumbangkan 9 juta poundsterling tunai ke partai Reform, menjadikannya donasi politik terbesar dalam sejarah Inggris. Sumbangan lanjutan sebesar 3 juta poundsterling pada Oktober dan 3 juta poundsterling lagi pada Januari juga tercatat.
Sebelumnya, Harborne juga memberikan hadiah pribadi sebesar 5 juta poundsterling kepada Nigel Farage secara langsung, sebuah pemberian yang tidak diungkapkan sebelumnya dan sempat diselidiki parlemen Inggris sebelum Farage mengundurkan diri sebagai anggota parlemen. Baik Farage maupun Harborne menegaskan bahwa tidak ada syarat tersembunyi di balik hadiah pribadi maupun donasi politik tersebut.
Keterkaitan ini semakin mencuat ketika Andrew Bailey, Gubernur Bank of England, mengonfirmasi bahwa Nigel Farage sempat mengangkat isu regulasi cryptocurrency dan mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam pertemuan mereka September lalu. Farage menyampaikan pandangannya dengan jelas, namun Bailey menegaskan bahwa "intervensi" tersebut tidak mengubah kebijakan Bank of England dan ia mampu mengidentifikasi potensi lobi.
Isu spesifik yang menjadi perhatian Farage adalah spekulasi bahwa Bank of England akan memberlakukan batasan kepemilikan stablecoin potensial dalam mata uang sterling, antara 10.000 hingga 20.000 poundsterling. Industri kripto secara gencar melakukan lobi untuk menentang kebijakan ini. Meskipun Farage tidak secara spesifik menyebut Tether dalam pertemuan dengan Bailey, ia membahas regulasi stablecoin secara umum.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai detail percakapan tersebut dan potensi keuntungan bagi Tether serta para pemegang sahamnya jika terjadi pergeseran kebijakan dari Bank of England. Jauh sebelum bertemu Bailey, Farage telah menyatakan dukungannya terhadap adopsi cryptocurrency. Ia bahkan memprediksi valuasi Tether akan mencapai 500 miliar dolar AS dan mendesak agar London menjadi pusat perdagangan global untuk aset digital di bawah regulasi yang tepat.
Tim Farage menyatakan bahwa pernyataannya kepada Andrew Bailey konsisten dengan keyakinan lamanya untuk menjadikan Inggris sebagai pusat inovasi dan investasi cryptocurrency yang teregulasi. Bukti nyata dari komitmen ini adalah publikasi rancangan undang-undang "Cryptoassets and Digital Finance Bill" oleh partai Reform Mei lalu, saat mereka sedang naik daun di survei elektabilitas. RUU tersebut menyentuh aspek stablecoin, meski tidak merujuk pada rencana Bank of England untuk membatasi kepemilikan individu.
Perlu dicatat, Andrew Bailey tidak hanya memimpin Bank of England, tetapi juga menjabat sebagai ketua Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board), sebuah badan regulasi keuangan internasional. Posisi ini menjadikannya salah satu tokoh non-Amerika paling berpengaruh di dunia dalam regulasi kripto dan stablecoin, yang laporannya langsung disampaikan ke KTT G7 dan G20. Bailey sendiri telah menyuarakan kekhawatiran bahwa stablecoin bisa menimbulkan ketidakstabilan jika dianggap sebagai bentuk uang tanpa jaminan nilai.
Konteks regulasi di Amerika Serikat juga turut memengaruhi dinamika ini. Juli tahun lalu, pemerintahan Trump mengesahkan "Genius Act" yang pada dasarnya melegitimasi stablecoin di bawah regulasi tertentu. Lonjakan nilai ini membuka jalan bagi perusahaan seperti Circle untuk melantai di bursa New York dan mengalami kenaikan valuasi sepuluh kali lipat dalam tiga minggu. Di tengah euforia ini, Tether dan penasihatnya bersiap untuk penggalangan dana yang memproyeksikan valuasi 1 triliun dolar AS.
Pada bulan yang sama ketika Harborne menyumbangkan 9 juta poundsterling ke Reform, pelonggaran regulasi stablecoin AS secara signifikan meningkatkan nilai saham Harborne di Tether hingga miliaran dolar. Bulan berikutnya, Reform secara publik menyebut Tether dan menjadikan isu stablecoin sebagai prioritas dalam diskusi dengan regulator Inggris.
Harborne sendiri, meskipun tidak memiliki peran eksekutif atau kendali operasional di Tether, memegang sekitar 13% saham perusahaan. Ia juga pernah terdaftar sebagai pelobi resmi di Parlemen Eropa untuk "Digital Currencies Governance Group" (DCGG), sebuah kelompok yang didirikan oleh Tether, selama tujuh bulan sejak September 2020. DCGG secara konsisten membela Tether dalam berbagai pengajuan ke badan regulator.
**Perspektif Indonesia:**
Fenomena Tether sebagai pemain besar di pasar emas dan stablecoin global ini memberikan gambaran tentang bagaimana industri aset digital semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional. Di Indonesia, meskipun belum ada pemain sebesar Tether, ekosistem kripto terus berkembang. Regulator Indonesia, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah mulai mengatur perdagangan aset kripto. Kehadiran stablecoin seperti USDT juga sudah umum digunakan oleh para trader kripto di Indonesia sebagai alat tukar atau untuk menyimpan nilai sementara, meskipun regulasi spesifik terkait stablecoin masih terus berkembang.
Kasus Tether dan keterkaitannya dengan donasi politik di Inggris menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat terhadap entitas keuangan besar, terlepas dari apakah mereka beroperasi di ranah tradisional atau digital. Bagi Indonesia, ini menjadi pelajaran berharga untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri aset digital berjalan seiring dengan kerangka regulasi yang kuat guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Perkembangan regulasi stablecoin di tingkat global, seperti yang dibahas oleh Bank of England dan potensi dampaknya, akan terus memengaruhi pasar kripto di Indonesia. Para pelaku industri dan regulator di tanah air perlu terus memantau tren internasional ini agar dapat merumuskan kebijakan yang adaptif dan melindungi kepentingan nasional.