Senat Amerika Serikat pada Rabu (16/7) menyetujui secara serentak sebuah resolusi yang menegaskan pendiri FTX Sam Bankman-Fried tidak boleh menerima amnesti presiden maupun komutasi hukuman dalam kondisi apapun. Keputusan ini diambil melalui prosedur unanimous consent, di mana tidak ada seorang senator pun yang mengajukan keberatan. Resolusi tersebut diprakarsai oleh dua senator yang memimpin subkomite aset digital Komite Perbankan Senat: Cynthia Lummis dari Wyoming dan Ruben Gallego dari Arizona.
Lummis, yang dikenal sebagai pendukung terkemuka industri kripto di Kongres, dan Gallego, seorang Demokrat, menyampaikan posisi tegas saat mengusung langkah ini pada 17 Juni lalu. "Dia sudah mendapat hari di pengadilan," ujar Lummis. Pernyataan Gallego lebih ringkas namun keras: "Biarkan dia tetap di penjara." Kedua senator dari partai berbeda ini bersatu suara menilai kejahatan Bankman-Fried melampaui batas toleransi politik.
Bankman-Fried divonis pada November 2023 atas tujuh tuduhan pidana terkait keruntuhan FTX, bursa kripto yang pernah menjadi yang kedua terbesar di dunia. Jaksa menilai kasus ini sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS, dengan kerugian nasabah Amerika melebihi $8 miliar. Ia dihukum penjara dan tidak berhak mengajukan bebas bersyarat sebelum sekitar tahun 2044, artinya ia akan berusia paruh baya saat keluar.
Latar belakang resolusi ini tidak terlepas dari spekulasi publik soal kemungkinan amnesti dari Presiden Donald Trump. Trump pada Januari lalu menyatakan tidak memiliki rencana mengamnesti Bankman-Fried, meskipun ia telah memberikan amnesti kepada Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, dan Ross Ulbricht, pencipta Silk Road. Kedua kasus tersebut melibatkan pelaku kejahatan white-collar di ruang kripto, namun Trump menarik garis tegas pada Bankman-Fried.
Modus operandi Bankman-Fried mengungkap betapa sistematiknya penipuan tersebut. Ia menjalankan dua entitas sekaligus: FTX sebagai bursa yang seharusnya hanya menampung dana nasabah, dan Alameda Research sebagai firma trading miliknya sendiri. Miliaran dolar dana nasabah FTX dialihkan ke Alameda untuk perdagangan berisiko, investasi venture, donasi politik, dan pembelian properti di Bahamas. Perangkat lunak FTX justru memberikan kecualian khusus bagi Alameda agar terhindar dari aturan margin call yang berlaku untuk trader lain.
Kelemahan struktur ini terbongkar setelah CoinDesk memperoleh neraca Alameda pada November 2022. Sebagian besar aset Alameda ternyata berupa token FTT, token buatan FTX sendiri yang dapat diterbitkan kapan saja. Jaminan yang menopang Alameda pada hakikatnya hanyalah ciptaan perusahaan saudaranya. Ketika Binance mengumumkan penjualan token FTT yang dimilikinya, harga FTT anjlok dan memicu bank run. Nasabah menarik dana massal, namun FTX tidak mampu mengembalikan uang karena dana sudah hilang. Bursa itu bangkrut pada 11 November 2022.
Resolusi Senat ini mengirim sinyal kuat bagi industri aset digital: Kongres tidak akan mentolerir penyalahgunaan kepercayaan nasabah, siapapun pelakunya. Lummis sendiri selama ini berusaha mendorong regulasi yang mendukung inovasi kripto, namun ia menegaskan bahwa kejahatan Bankman-Fried bukan representasi industri, melainkan pelanggaran hukum murni. Pembeda ini penting agar upaya regulasi berkelanjutan tidak terhambat oleh stigma kasus FTX.
Bagi pasar Indonesia, keputusan ini menegaskan narasi global bahwa akuntabilitas hukum terhadap pelaku penipuan kripto terus ditegakkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti telah menerapkan aturan ketat bagi bursa kripto domestik, termasuk pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan. Kasus FTX menjadi pelajaran keras yang memperkuat urgensi kepatuhan tersebut. Investor Indonesia semakin dilindungi oleh kerangka regulasi yang belakangan ini semakin matang.
Di sisi lain, amnesti yang diberikan kepada CZ dan Ulbricht menciptakan kontras menarik. CZ mengakui pelanggaran anti-money laundering dan membayar denda miliaran dolar, sedangkan Ulbricht dihukum seumur hidup atas peranannya di pasar gelap. Bankman-Fried hingegen menolak mengakui kesalahan hingga akhir pengadilan. Perbedaan sikap ini kemungkinan besar memengaruhi pertimbangan eksekutif.
Masa depan Bankman-Fried kini terikat pada proses apelasi hukum biasa, bukan harapan politik. Tim hukumnya telah mengajukan banding, namun peluang membalik vonis dianggap tipis mengingat bukti yang masif. Sementara itu, proses likuidasi FTX berlangsung untuk mengembalikan sebagian dana kepada kreditur, meskipun pulangan penuh tetap mustahil.
Resolusi Senat ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, menjadi rekor sejarah: langkah langka di mana legislatif bersatu menentang amnesti untuk satu individu. Ini mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan FTX bagi kepercayaan publik pada sistem keuangan, baik konvensional maupun berbasis blockchain. Indonesia, sebagai pasar kripto terbesar Asia Tenggara, harus terus memperkuat pengawasan agar tragedi serupa tidak terulang di tanah air.