Rumah produksi A24 kini menghadapi tantangan hukum serius setelah mengumumkan rencana adaptasi film horor dari semesta SCP Foundation. Keputusan studio untuk mengangkat narasi berbasis komunitas ini ke layar lebar memicu gelombang kritik, terutama karena minimnya komunikasi dengan komunitas pencipta konten orisinal yang telah membangun semesta tersebut selama bertahun-tahun.
Masalah utama yang muncul adalah status hukum SCP Foundation yang terikat pada lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 3.0. Lisensi ini mewajibkan setiap karya turunan yang dihasilkan untuk dirilis di bawah persyaratan yang sama. Dengan kata lain, A24 tidak bisa mengklaim hak cipta eksklusif atas film tersebut, yang secara langsung bertentangan dengan model bisnis tradisional studio film besar yang sangat bergantung pada eksklusivitas distribusi.
SCP Foundation sendiri bukanlah sekadar kumpulan cerita horor biasa. Ini adalah proyek kolaboratif masif yang beroperasi layaknya arsip birokrasi fiktif tentang penanganan entitas paranormal. Komunitas di balik proyek ini telah membangun ekosistem yang sangat terorganisir dengan aturan main yang ketat. Ketiadaan upaya A24 untuk menjalin dialog dengan para administrator wiki SCP menjadi pemicu kemarahan penggemar, yang menganggap studio tersebut hanya ingin mengambil keuntungan komersial tanpa menghormati fondasi komunitas yang ada.
Kondisi ini menciptakan kebuntuan bisnis yang unik. Paul Szynol, seorang pakar hukum dari University of Michigan, menegaskan bahwa di bawah lisensi CC BY-SA, siapapun, termasuk penonton, secara teknis memiliki hak untuk mendistribusikan kembali karya tersebut. Jika A24 memaksakan proyek ini dengan model distribusi eksklusif konvensional, mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum atau setidaknya kehilangan kendali atas aset film mereka sendiri di pasaran.
Bagi industri kreatif di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat penting mengenai batasan lisensi open-source dalam proyek komersial. Di era di mana banyak kreator konten lokal mulai mengadaptasi kisah-kisah urban legend atau cerita rakyat ke format film, pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual (HAKI) dan lisensi terbuka menjadi krusial. Seringkali, kreator terjebak dalam anggapan bahwa karya yang tersedia di internet bersifat 'bebas pakai', padahal ada aturan lisensi spesifik yang mengikat penggunaan komersialnya.
Di sisi lain, A24 memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam menangani isu hak cipta. Sebelumnya, studio ini sempat menuai kontroversi saat mencoba mengklaim hak atas karya-karya terkait The Backrooms, yang akhirnya dibatalkan setelah intervensi dari kreator aslinya. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi industri bahwa komunitas daring saat ini memiliki kekuatan kolektif yang mampu memengaruhi keputusan bisnis korporasi raksasa.
Monique Levine, juru bicara dari Image Nation dan Spooky Pictures, menyatakan bahwa hak A24 terbatas pada proyek film spesifik yang diproduksi. Namun, pernyataan ini dianggap lemah oleh para ahli hukum karena lisensi ShareAlike tidak mengenal pengecualian untuk produksi skala besar. Ketidakmampuan studio untuk mengamankan hak eksklusif membuat model bisnis tradisional mereka menjadi tidak relevan dalam konteks semesta SCP.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa model bisnis Hollywood yang kaku mulai berbenturan dengan budaya internet yang berbasis pada keterbukaan dan kolaborasi. Jika A24 tetap melangkah tanpa penyelesaian hukum yang jelas, mereka berisiko merilis film yang secara teknis tidak memiliki perlindungan eksklusivitas. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan karena penonton berpotensi mendapatkan akses legal secara gratis melalui jalur distribusi yang diizinkan oleh lisensi CC.
DrEverettMann, salah satu admin di SCP Foundation Wiki, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya menghubungi pihak studio berkali-kali namun tidak mendapatkan respons. Keheningan dari sisi studio memperkuat kesan bahwa A24 mungkin meremehkan kompleksitas hukum dari komunitas yang mereka jadikan sumber inspirasi. Ketidakpastian ini membuat masa depan proyek V/H/S: SCP menjadi sangat goyah.
Langkah yang paling mungkin diambil oleh studio adalah meninggalkan branding 'SCP' secara eksplisit dan hanya mengambil elemen 'inspirasi' saja. Strategi ini pernah dilakukan oleh beberapa penulis novel, seperti dalam kasus karya QNTM, untuk menghindari jeratan hukum lisensi ShareAlike. Dengan membuang nama SCP, mereka bisa membuat karya orisinal yang tidak terikat pada aturan komunitas, meski langkah ini kemungkinan besar akan mengecewakan basis penggemar yang sudah terlanjur berharap pada adaptasi setia.
Secara teknis, A24 memang masih memiliki opsi untuk merilis film tersebut di bawah lisensi CC BY-SA, namun ini adalah langkah yang sangat berisiko bagi studio besar. Melepas eksklusivitas berarti membiarkan pasar bebas menentukan distribusi, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah produksi film layar lebar berskala besar. Ini adalah pertaruhan yang mungkin tidak akan berani diambil oleh investor studio.
Pada akhirnya, kasus ini akan menjadi preseden penting bagi masa depan adaptasi konten daring. Industri hiburan kini dituntut untuk lebih transparan dan kolaboratif jika ingin menggarap properti intelektual yang lahir dari rahim komunitas digital. Kegagalan untuk menghargai aturan main komunitas tidak hanya berisiko pada kegagalan proyek, tetapi juga merusak reputasi studio di mata audiens yang semakin melek hukum dan kritis.