Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) tengah menginisiasi proyek ambisius senilai 30,3 juta dolar AS atau sekitar Rp470 miliar untuk menciptakan teknologi detektor kebohongan generasi terbaru. Program yang disebut sebagai “Polygraph+” ini bertujuan memodernisasi alat uji kredibilitas federal dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) serta machine learning guna meningkatkan akurasi pemeriksaan.
Berbeda dengan mesin poligraf konvensional yang mengharuskan subjek terhubung ke berbagai sensor fisik, proyek ini akan mengandalkan teknik yang disebut standoff sensing. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengambil data fisiologis subjek dari jarak jauh tanpa perlu memasang perangkat apa pun ke tubuh target. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan internal Pentagon terkait isu kebocoran informasi sensitif kepada media.
Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, penggunaan tes poligraf menjadi instrumen utama untuk melacak sumber kebocoran data. Laporan New York Times menyebutkan sekitar 50 perwira di Joint Staff telah menjalani tes tersebut menyusul pemberitaan mengenai menipisnya stok senjata AS dalam konflik dengan Iran. Defense Counterintelligence and Security Agency (DCSA) ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek ini untuk keperluan pemeriksaan latar belakang karyawan dan deteksi ancaman orang dalam.
Meski anggaran telah diajukan, efektivitas teknologi ini masih dipertanyakan oleh banyak pakar. Kyri Kotsoglou, profesor di Northumbria Law School, menilai upaya ini sebagai langkah keliru untuk menyederhanakan kompleksitas perilaku manusia menjadi sekadar data yang dapat diukur. Secara historis, alat deteksi kebohongan sering kali gagal memberikan hasil yang konsisten di luar lingkungan laboratorium terkendali.
Teknologi poligraf yang digunakan saat ini sejatinya tidak mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1920-an. Pemeriksa masih mengandalkan detak jantung, tekanan darah, dan respons keringat sebagai indikator kebohongan. Data dari National Research Council pada tahun 2003 menyatakan bahwa efikasi teknologi ini sangat lemah, bahkan sering kali tidak dapat diterima sebagai bukti sah di pengadilan.
Masalah utama dari teknologi deteksi kebohongan adalah tidak adanya indikator tunggal yang menunjukkan seseorang sedang berbohong. Sophie van der Zee, akademisi dari Erasmus University Rotterdam, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan “hidung Pinokio” yang menjadi tanda pasti kebohongan manusia. Setiap orang memiliki pola fisiologis yang unik, sehingga standarisasi hasil menjadi tantangan besar bagi algoritma AI.
Dalam konteks industri, penggunaan AI diharapkan dapat mengintegrasikan metode multi-modal. Sistem ini tidak hanya memantau satu variabel fisiologis, tetapi menggabungkan data stres, beban kognitif, dan upaya sadar seseorang untuk menyembunyikan fakta. Kombinasi dari berbagai sudut pandang ini diyakini lebih sulit untuk dikelabui dibandingkan metode poligraf tradisional.
Bagi pembaca di Indonesia, penggunaan teknologi semacam ini perlu disikapi dengan kritis, terutama terkait privasi. Di tanah air, penggunaan poligraf masih terbatas pada penyidikan kepolisian atau seleksi jabatan strategis tertentu. Jika teknologi standoff sensing mulai diadopsi secara luas, potensi pelanggaran privasi menjadi sangat besar karena data biometrik dapat diambil tanpa persetujuan eksplisit subjek.
Pengembangan di Pentagon ini juga menyoroti ketergantungan pada startup teknologi seperti Presage Technologies dan Altec Research. Prototipe yang mereka kembangkan mampu melacak pergerakan kepala, suhu kulit wajah, hingga aktivitas pori-pori. Namun, perusahaan-perusahaan ini hingga kini belum memberikan tanggapan resmi mengenai validitas temuan mereka.
Kritik keras juga datang dari aspek objektivitas. Studi menunjukkan bahwa pemeriksa poligraf sering kali memiliki bias terhadap kelompok minoritas. Selain itu, teknik untuk mengelabui alat ini—seperti memberikan rangsangan fisik pada kaki saat menjawab pertanyaan dasar—sudah lama diketahui dapat memanipulasi hasil tes secara signifikan.
Menatap ke depan, Pentagon menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa investasi jutaan dolar ini bukan sekadar pengulangan kegagalan masa lalu. Tanpa adanya terobosan ilmiah yang mendasar, AI hanya akan menjadi alat yang mempercepat pengambilan keputusan keliru dalam skala besar. Dengan 2,8 juta staf di bawah naungan Pentagon, risiko tuduhan palsu terhadap ribuan pegawai menjadi implikasi nyata yang harus diantisipasi.
Transparansi menjadi kunci dalam pengembangan teknologi pengawasan ini. Hingga saat ini, belum ada jaminan bahwa AI dapat membedakan antara kecemasan normal saat diinterogasi dengan niat jahat seseorang. Tanpa pemahaman mendalam tentang psikologi perilaku, teknologi ini dikhawatirkan hanya akan memperkuat sistem yang sudah cacat sejak awal.