Pemerintah Amerika Serikat memindahkan aset kripto sitaan senilai 288 juta dolar ke platform custodian Coinbase Prime pada Senin, 14 Juli 2026. Transaksi tersebut mencakup bitcoin dan ether yang sebagian dialirkan melalui dompet perantara sebelum tiba di bursa.
Data on-chain yang dirilis Arkham menunjukkan bahwa ether dipindahkan langsung, sementara bitcoin menempuh rute lebih panjang. Dompet negara mengirim 2.875 BTC terkait kasus Ryan Farace alias xanaxman senilai 178 juta dolar ke alamat baru, lalu meneruskannya ke dompet deposit Coinbase Prime dalam hitungan menit. Pola serupa diterapkan pada 925,512 BTC senilai 57 juta dolar dari sitaan exchanger BTC-e yang sudah tutup.
Pengalihan aset ini berbenturan dengan mandat Presiden Donald Trump pada Maret 2025. Executive order saat itu menetapkan bitcoin sitaan masuk ke Strategic Bitcoin Reserve dan melarang penjualannya. Keberadaan perintah tersebut membuat langkah terbaru memicu tanda tanya di kalangan pengamat pasar.
Kasus Farace dan BTC-e merupakan bagian dari deretan penyitaan kriminal yang panjang. Farace dijerat dalam skema distribusi obat palsu, sedangkan BTC-e merupakan platform yang dipakai untuk pencucian uang global. Sementara itu, 30.007 ETH senilai 53,09 juta dolar berasal dari dompet terkait Brian Krewson, karyawan Oracle yang terlibat skema pencucian 54 juta dolar.
Secara keseluruhan, perbendaharaan kripto pemerintah AS mencapai 20,65 miliar dolar. Angka itu terdiri dari 324.552 BTC, 28.394 ETH, dan 145,549 juta USDT. Dengan demikian, batch 288 juta dolar hanyalah sepersekian kecil dari total kekayaan digital negara tersebut.
Bagi industri di Indonesia, manuver Washington memberi sinyal tentang belum matangnya tata kelola aset kripto negara. Bappebti mencatat jutaan penduduk Tanah Air berinvestasi di aset digital, namun pemerintah kita belum memiliki cadangan strategis semacam itu. Penyitaan kripto di sini biasanya dikelola kepolisian dan PPATK, lalu dilelang setelah berkekuatan hukum tetap.
Pergerakan besar di bursa AS kerap memengaruhi sentimen harga global. Trader lokal di Indodax atau Tokocrypto dapat merasakan volatilitas jika Coinbase Prime benar-benar melikuidasi sebagian aset. Meski porsinya kecil bagi total milik pemerintah AS, kepanikan pasar kadang tidak proporsional dengan nilai riil.
Di sisi lain, praktik penitipan melalui exchange institusional menunjukkan adopsi layanan keuangan kripto arus utama. Indonesia masih bertumpu pada bursa domestik dengan lisensi terbatas. Kehadiran produk custodian level institusional di dalam negeri baru sebatas rencana, sehingga pengalaman AS relevan sebagai bahan evaluasi.
Data Arkham menjadi kunci transparansi karena seluruh aliran dapat dilacak secara publik. Catatan pelacak on-chain tersebut mengungkap bahwa dompet pemerintah menerapkan pola identik untuk BTC, yakni transit melalui alamat baru sebelum berlabuh di Coinbase Prime. Temuan itu mempertegas bahwa belum tentu terjadi penjualan, mengingat Coinbase Prime juga melayani penyimpanan dingin dan pembiayaan.
Perintah eksekutif 2025 secara eksplisit melarang disposisi bitcoin cadangan. Namun gerakan kali ini membuktikan bahwa mekanisme penitipan bisa bertentangan dengan arahan politik jika koordinasi antarlembaga tidak solid. Kementerian Keuangan AS belum memberikan penjelasan resmi terkait tujuan pemindahan tersebut.
Ke depan, potensi likuidasi sebagian aset tetap terbuka meski ada larangan. Sejarah menunjukkan pemerintah AS kerap melakukan auction bitcoin sitaan melalui Marshal Service. Perbedaan kali ini adalah penggunaan exchange institusional yang mempercepat proses jika keputusan politik berubah.
Tren pengelolaan kripto negara diprediksi akan bergeser ke arah profesionalisasi custody. Indonesia perlu menyiapkan regulasi custodian independen agar aset sitaan tidak terfragmentasi. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan negara lain menentukan standar pasar aset digital global.