Prediksi pasar taruhan kripto Polymarket mencatat peluang RUU Clarity Act disahkan sebelum akhir 2026 hanya tinggal 32 persen, level terendah sejak kontrak prediksi tersebut diluncurkan pada Januari lalu. Penurunan drastis ini mencerminkan pesimisme pelaku pasar terhadap kemampuan Kongres Amerika Serikat menyelesaikan undang-undang struktur pasar aset digital yang sudah lama ditunggu industri.
Kontrak prediksi di Polymarket sempat menunjukkan optimisme tinggi dengan peluang mencapai 82 persen pada 19 Februari. Namun sejak awal Mei, probabilitas tersebut terus merosot seiring menyempitnya kalender legislasi Senat dan meningkatnya keraguan akan dukungan bipartisan. Penurunan 30 poin persentase dari angka peluncuran awal menjadi sinyal kuat bahwa negosiasi di balik layar belum membuahkan konsensus.
RUU Clarity Act dirancang untuk memberikan kerangka hukum federal bagi pasar aset digital dengan memisahkan secara tegas wewenang antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Selama ini, industri mengeluhkan pendekatan regulasi melalui penegakan hukum yang dinilai ambigu dan merugikan inovasi domestik. Kehadiran payung hukum dari Kongres diharapkan menggantikan praktik tersebut dengan aturan tertulis yang stabil.
Penyebab utama mandeknya pembahasan adalah ketiadaan pasal etika bipartisan yang menjadi syarat bagi sejumlah senator Demokrat. Senator Ruben Gallego dari Arizona, salah satu dari dua Demokrat yang mendukung RUU ini keluar dari Komite Perbankan Senat, menegaskan tidak akan memberi suara di sidang paripurna tanpa ketentuan etika yang melarang benturan kepentingan pejabat publik terkait aset digital. Beberapa senator Demokrat lainnya juga mengangkat kekhawatiran serupa.
Pertemuan antara Presiden Donald Trump dan senator Republik pada Kamis pekan ini tidak menghasilkan pernyataan resmi maupun draf bahasa etika bipartisan. Padahal draf teks legislasi terbaru dijanjikan rilis minggu lalu namun belum meraih dukungan dari kubu oposisi. Tanpa resolusi atas isu etika, salah satu hambatan terbesar RUU ini tetap menggantung.
Bagi eksekutif industri, ketidakpastian regulasi telah berdampak langsung pada investasi dan operasi. Dalam sidang House pekan Jumat yang menandai satu tahun pelolosan RUU di tingkat DPR, perwakilan perusahaan mendesak Kongres bertindak cepat. Sarah Aberg dari Nova Labs menyebut gugatan SEC terhadap perusahaannya sempat menunda ekspansi jaringan nirkabel Helium sebelum akhirnya diselesaikan di luar pengadilan.
Dari perspektif Indonesia, perkembangan di Washington memberikan pelajaran berharga tentang urgensi kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi komprehensif yang membedakan secara jelas aset kripto sebagai komoditas, sekuritas, atau alat pembayaran. Minimnya batasan wewenang antarlembaga membuat pelaku lokal seperti Tokocrypto dan Pintu beroperasi dalam area abu-abu meski sudah berizin perdagangan aset digital dari Bappebti.
Apabila Amerika Serikat berhasil mengesahkan Clarity Act, arus modal institusi ke sektor kripto diprediksi menguat dan menekan negara lain, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan standar regulasi guna menghindari eksodus pelaku usaha. Sebaliknya, gagalnya RUU ini akan memperpanjang era regulasi sektoral yang fragmentatif secara global dan memperlambat adopsi teknologi blockchain di pasar berkembang.
Randy Abernethy dari Bullish menekankan bahwa perusahaan butuh "buku aturan" yang menempatkan pasar aset digital di bawah pengawasan AS ketimbang mendorong mereka pindah ke luar negeri. Ryan Louvar dari WisdomTree menambahkan bahwa legislasi akan menciptakan aturan tahan banting terhadap pergantian administrasi, sementara Jason Sommensatto dari Coin Center menilai RUU ini melindungi pengembang perangkat lunak tanpa melemahkan anti-pencucian uang.
Dengan masa reses Agustus Kongres sudah di depan mata dan hanya tersisa sedikit pekan legislasi setelahnya, trader di Polymarket makin meragukan RUU ini sampai ke meja presiden tahun ini. Tekanan waktu menjadi faktor penentu yang tidak mudah dikejar mengingat kompleksitas politik di Senat.
Ke depan, nasib Clarity Act akan bergantung pada kesediaan Gedung Putih dan senator Demokrat mencapai kompromi soal pasal etika. Jika draf bipartisan tidak muncul dalam dua pekan ke depan, peluang tahun ini bisa terkoreksi lebih dalam dan memaksa industri mencari perlindungan hukum melalui litigasi seperti pola sebelumnya.
Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa tanpa kepastian dari negara maju, negara berkembang termasuk Indonesia akan kesulitan menarik investasi infrastruktur web3 yang sah. Dinamika di Polymarket sendiri menjadi barometer psikologis pasar yang perlu dicermati investor lokal sebagai indikator risiko makro sebelum menempatkan modal di aset kripto.