Polymarket, platform prediksi pasar berbasis kripto, menyisakan tanda tanya besar terkait entitas Panama bernama Adventure One QSS yang dibentuk untuk mematuhi larangan regulasi Amerika Serikat. Investigasi Wired menunjukkan sejumlah staf entitas tersebut ternyata bekerja dari New York, bukan di Panama, sebagaimana yang disyaratkan dalam kesepakatan penyelesaian dengan regulator federal pada 2022.
Kompleksitas struktur korporasi Polymarket mencuat setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menyatakan platform itu beroperasi sebagai bursa derivatif tanpa izin dan melarangnya melayani pelanggan AS. Adventure One QSS didirikan di Panama agar bisa mengambil alih operasi platform utama Polymarket secara lepas pantai. Namun, mantan karyawan mengungkapkan bahwa beberapa staf entitas Panama itu menetap di Manhattan dan bekerja dari kantor pusat perusahaan di New York.
Mereka tidak pernah menginjakkan kaki ke Panama, tidak melapor kepada siapa pun di sana, dan tidak memiliki rekan kerja di negara tersebut. Staf Adventure One QSS justru tersebar di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Praktik ini memunculkan keraguan soal niat patuh terhadap kesepakatan dengan CFTC.
Pada 2022, CFTC menjatuhkan denda 1,4 juta dolar AS kepada Blockratize, entitas terafiliasi Polymarket, serta memerintahkan penghentian pasar yang melanggar Commodity Exchange Act. Regulator juga mewajibkan perusahaan menghentikan pelanggaran beleid tersebut. Mantan jaksa CFTC menilai lokasi staf Adventure One QSS sangat relevan dengan pemenuhan kesepakatan itu.
Sportico sebelumnya melaporkan bahwa Adventure One QSS memang mencantumkan nama warga Panama dalam dokumen pendiriannya pada 2021, seperti Mario Ernesto García de Paredes sebagai agen residen dan Diana Munoz sebagai presiden selama dua bulan. Shayne Coplan, CEO Polymarket yang bermarkas di New York, kemudian menggantikan Munoz. Omar Camargo tercatat sebagai sekretaris. Namun, kantor di Panama City yang tercatat sebagai markas ternyata kosong.
Bagi ekosistem teknologi keuangan global, kasus ini memperlihatkan celah dalam penegakan regulasi lintas batas. Perusahaan bisa memanfaatkan yurisdiksi dengan privasi ketat dan pajak rendah seperti Panama untuk memenuhi syarat administratif, sementara operasi nyata tetap berjalan di negara asal. Hal serupa berpotensi terjadi pada startup Indonesia yang merambah pasar global dengan skema entitas offshore.
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) cukup ketat mengawasi platform derivatif dan aset kripto. Namun, praktik mendirikan entitas di luar negeri demi menghindari pembatasan domestik kerap muncul pada layanan pinjaman online ilegal maupun bursa kripto tidak berizin. Kasus Polymarket memberi pelajaran bahwa pengawasan harus mencakai keberadaan staf inti, bukan sekadar alamat badan hukum.
Joseph Konizeski, mantan kepala jaksa di divisi penegakan CFTC, menyatakan Polymarket seharusnya merekrut staf baru di luar negeri, memindahkan infrastruktur korporasi, dan menghentikan penerimaan dana dari warga AS agar taat kesepakatan. Todd Phillips, pakar regulasi jasa keuangan, menyebut penataan ini aneh meski mungkin legal. CFTC sendiri menolak berkomentar dan belum menuduh Adventure One QSS melanggar aturan.
Intercontinental Exchange, induk Bursa Efek New York, menyatakan akan menanamkan modal hingga 2 miliar dolar AS ke Polymarket, tetapi dana itu mengalir ke Blockratize, bukan Adventure One QSS. Perbedaan ini menunjukkan bahwa investor besar pun membedakan risiko antara entitas yang terkena larangan dan entitas pendukung offshore.
Ke depan, tekanan publik dan media bisa memaksa CFTC meninjau ulang apakah struktur Panama Polymarket benar-benar memenuhi syarat penyelesaian 2022. Jika regulator menganggap ada pelanggaran, sanksi tambahan atau penghentian operasi AS melalui Polymarket US bisa terjadi. Tren pendirian entitas offshore oleh perusahaan kripto diprediksi makin diawasi ketat oleh otoritas Barat.
Bagi Indonesia, isu ini relevan ketika masyarakat mulai mengakses platform prediksi pasar atau bursa kripto luar negeri. Pengguna lokal perlu menyadari bahwa entitas berbadan hukum di negara surga pajak belum tentu beroperasi di sana. Transparansi struktur perusahaan harus menjadi pertimbangan sebelum menempatkan dana pada layanan keuangan digital global.