Inggris mengambil langkah besar dalam modernisasi pasar keuangan global. Negara tersebut memastikan penerbitan instrumen utang negara berbasis teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology/DLT) pada kuartal pertama 2027. Langkah ini menempatkan Inggris sebagai pelopor di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7).
Menteri Keuangan (Chancellor) Rachel Reeves secara resmi mengumumkan tenggat waktu tersebut dalam pidato tahunan Mansion House di hadapan para pemimpin industri. Obligasi yang diberi nama Digital Gilt Instrument (DIGIT) ini akan diterbitkan dalam denominasi pound sterling. Pemerintah juga menyiapkan penerbitan lanjutan setelah penjualan perdana selesai dilakukan.
Inisiatif ini bukan keputusan mendadak. Kementerian Keuangan Inggris telah mengumumkan program percontohan (pilot) sejak tahun 2024 untuk menguji apakah infrastruktur blockchain mampu memangkas waktu penyelesaian (settlement), beban rekonsiliasi, serta biaya operasional. Uji coba tersebut berjalan di dalam payung Digital Securities Sandbox yang diawasi langsung oleh Bank of England (BoE) dan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA).
HSBC ditunjuk sebagai operator platform pada Februari lalu. Perbankan raksasa asal Inggris itu menggunakan platform proprietary bernama Orion. HSBC sendiri tercatat telah menerbitkan obligasi digital senilai lebih dari 3,5 miliar dolar AS melalui Orion sejak platform tersebut beroperasi. Pengalaman tersebut menjadi alasan utama mengapa pemerintah mempercayakan infrastruktur DIGIT kepada mereka.
Skema ini dirancang untuk beroperasi di luar program pendanaan gilt konvensional milik pemerintah. Kementerian Keuangan belum membocorkan detail teknis seperti nilai emisi, tenor, kupon, kelayakan investor, maupun aset penyelesaian yang akan digunakan. Namun, statusnya sebagai instrumen percontohan memberi ruang fleksibilitas bagi regulator untuk mengevaluasi efisiensi sistem.
Bagi ekosistem teknologi keuangan di Indonesia, manuver Inggris ini memberikan sinyal kuat bahwa tokenisasi aset tradisional telah memasuki fase adopsi institusional tingkat negara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia selama ini lebih berhati-hati dalam mengizinkan pemanfaatan aset kripto atau DLT untuk instrumen utang negara. Langkah London memvalidasi bahwa buku besar terdistribusi bisa diaplikasikan pada instrumen paling konservatif sekalipun, yakni surat berharga negara.
Di sisi lain, di tingkat perbankan nasional, meski belum ada obligasi pemerintah digital, bank-bank besar seperti BRI dan BNI telah mulai mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk perdagangan dan sertifikasi surat berharga korporasi. Keberhasilan DIGIT di Inggris kelak bisa menjadi studi kelayakan (feasibility study) tak langsung bagi Kementerian Keuangan RI jika suatu saat ingin mengeksplorasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) digital guna menekan biaya intermediasi.
Kendati demikian, dampaknya bagi pengguna dan investor ritel di Tanah Air mungkin belum terasa langsung. Efisiensi biaya transaksi di pasar modal global berpotensi menurunkan premi risiko investasi lintas batas. Jika penyelesaian transaksi bisa dipercepat dari hari ke hitungan detik, likuiditas pasar global akan meningkat, yang pada gilirannya memengaruhi aliran modal asing ke pasar berkembang seperti Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini. Dalam kesempatan yang sama di Mansion House, Bailey menegaskan bahwa bank sentral akan menjadikan DIGIT memenuhi syarat sebagai agunan (collateral) dalam operasi pasar terbuka. Kebijakan itu memungkinkan terciptanya repo yang ditokenisasi sehingga perbankan bisa menggunakan obligasi tersebut dalam transaksi pendanaan bersama bank sentral.
Reeves menambahkan bahwa penerbitan ini merupakan bagian dari upaya Inggris merebut kembali posisinya sebagai pusat inovasi keuangan global pascabrexit. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan sektor perbankan dalam sandbox menunjukkan bahwa regulasi tidak harus menghambat inovasi, melainkan bisa menjadi katalisator pengujian teknologi baru di ruang yang aman.
Ke depan, keberhasilan emisi perdana DIGIT akan menentukan arah kebijakan pasar modal negara-negara maju lainnya. Jika sandbox terbukti efektif menekan biaya operasional tanpa mengorbankan keamanan, bukan tidak mungkin Amerika Serikat atau Jepang akan menyusul dengan instrumen serupa. Pasar obligasi digital akan bertransformasi dari sekadar eksperimen korporasi menjadi tulang punggung pembiayaan negara.
Transisi menuju infrastruktur keuangan berbasis DLT juga akan memicu diskusi tentang interoperabilitas antarnegara. Standarisasi protokol buku besar terdistribusi antarbank sentral menjadi tantangan berikutnya. Inggris telah menancapkan bendera pertama; kini dunia menunggu bagaimana instrumen senilai miliaran pound itu berperforma di lapangan nyata awal 2027 mendatang.