Usulan perubahan protokol Bitcoin bernomor BIP-110 resmi menemui jalan buntu. Proposal yang berupaya membatasi jenis data tertentu di dalam rantai blok tersebut hanya mendapat dukungan dari 0,7% penambang (miner) per Selasa pekan ini. Kegagalan ini bukan sekadar penolakan teknis, melainkan cerminan dari perpecahan mendalam di tubuh komunitas kripto terbesar dunia mengenai fungsi sejati dari kapasitas blok mereka.
BIP-110 sejatinya mengusulkan pengetatan aturan konsensus secara temporer. Tujuannya agar metode penyisipan data non-keuangan, seperti gambar atau teks, menjadi mustahil dilakukan. Para pendukung mengklaim langkah ini penting untuk mengembalikan Bitcoin sebagai uang tunai digital antar-peer (peer-to-peer) sesuai visi awal. Namun, kelompok penentang menilai usulan tersebut sebagai langkah sensor yang berbahaya.
Akar konflik ini bermula dari pembaruan Taproot pada 2021. Pembaruan tersebut secara tak terduga memfasilitasi pengembang untuk menyematkan berbagai data langsung ke dalam transaksi Bitcoin, yang kemudian populer dengan istilah "inscriptions". Teknologi itulah yang melahirkan Ordinals, versi token non-fungible (NFT) milik Bitcoin, serta Runes, protokol untuk mencetak meme coin di atas jaringan tersebut.
Kelompok pengguna Ordinals dan Runes berargumen bahwa mereka menggunakan Bitcoin persis seperti desain awalnya. Mereka membayar biaya (fee) yang kompetitif untuk membeli ruang blok dan berhak menggunakannya sesuka hati. Menurut mereka, jaringan Bitcoin tidak berwenang menentukan data apa yang layak atau tidak layak disimpan.
Di sisi lain, pengembang veteran seperti Luke Dashjr sejak lama menentang praktik tersebut. Dashjr dan kawan-kawan meyakini aplikasi tersebut mengeksploitasi celah teknis, bukan memanfaatkan fungsi yang dimaksudkan. Penumpukan data non-keuangan dinilai membesarkan ukuran rantai blok secara tidak perlu. Hal ini berujung pada kebutuhan bandwidth lebih besar untuk menjalankan node penuh, yang pada akhirnya mengancam desentralisasi karena hanya perusahaan penambang raksasa yang sanggup membiayainya.
Dari kacamata ekosistem Indonesia, perdebatan ini memiliki implikasi langsung terhadap biaya transaksi dan adopsi aset kripto lokal. Sebagai negara dengan volume perdagangan kripto yang masif, lonjakan biaya transaksi Bitcoin akibat membludaknya data Ordinals sempat membuat trader ritel di Tanah Air tercekik. Jika BIP-110 diterapkan, ruang blok mungkin kembali longgar, namun inovasi tokenisasi aset berbasis Bitcoin di Indonesia bisa terhambat.
Indonesia memiliki komunitas pengembang yang mulai merambah protokol Ordinals dan Runes untuk mendigitalisasi karya seni lokal. Kegagalan BIP-110 memberi napas lega bagi para kreator ini, karena jaringan tetap netral. Kendati demikian, isu sentralisasi node tetap relevan. Bursa kripto domestik yang mengandalkan node mandiri harus terus menambah kapasitas server demi mengimbangi inflasi ukuran blockchain.
Perbandingan menariknya, tata kelola Bitcoin bersifat desentralistik tanpa otoritas pusat, berbeda dengan regulasi kripto di Indonesia yang dikawal ketat oleh Bappebti dan OJK. Ketika komunitas global gagal sepakat soal BIP-110, pasar Indonesia tetap berjalan mengikuti harga pasar global. Peristiwa ini membuktikan bahwa perubahan fundamental pada protokol lapis dasar (layer 1) sangat sulit digodok tanpa konsensus absolut.
Penolakan terhadap BIP-110 datang dari figur-figur berpengaruh. Michael Saylor, pendiri Strategy yang merupakan pemegang Bitcoin korporasi terbesar di dunia, mengecam usulan tersebut. Saat harga BTC bertengger di level 64.764,77 dolar AS, Saylor melalui akun X pada 11 Juli menegaskan BIP-110 "mengubah sengketa spam menjadi perubahan konsensus yang membatalkan beberapa transaksi berbayar fee yang saat ini valid".
Saylor memperingatkan bahwa preseden pelarangan semacam itu justru ancaman sesungguhnya. "Kita seharusnya menyimpan energi untuk ancaman yang benar-benar penting," tulisnya. Adam Back, veteran kripto sekaligus co-founder Blockstream, juga konsisten menjadi kritikus BIP-110. Bagi mereka, aturan konsensus historis Bitcoin selalu memperlakukan transaksi valid secara setara tanpa memandang tujuan penggunaannya.
Meski BIP-110 mati di meja gambar, wacana pembatasan ini dipastikan akan terus menghantui komunitas. Perdebatan mengenai "untuk apa sebenarnya ruang blok Bitcoin" baru saja memasuki babak baru. Upaya aktivasi yang dipimpin pengguna (user-led activation), di mana node yang diperbarui memaksakan aturan baru, sempat dihidupkan kembali oleh pendukung BIP-110, memicu trauma perang ukuran blok (block-size wars) 2017.
Ke depannya, pengembang diprediksi akan mencari solusi di luar pengetatan konsensus inti, seperti memindahkan beban data ke lapisan kedua (layer 2). Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga: perubahan lestari di jaringan Bitcoin menuntut keselarasan luas antara penulis kode, penambang, perusahaan pembangun ekosistem, hingga investor institusional. Tanpa dukungan menyeluruh, eksperimen tata kelola apa pun akan berakhir sia-sia.