Ribuan delegasi, lobi industri, dan awak media dari seluruh dunia kini memadati Antalya, Turki, untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31. Pertemuan tahunan yang resmi dibuka pada 8 November ini menjadi panggung penentu bagi kebijakan iklim global, dengan agenda utama berfokus pada transisi energi fosil serta mekanisme pendanaan iklim yang selama ini masih menjadi perdebatan alot antarnegara.
Ketegangan menyelimuti perhelatan tahun ini, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global akibat konflik di Iran. Situasi tersebut memicu guncangan ekonomi dan lonjakan harga energi secara drastis. Di sisi lain, COP31 mencatatkan sejarah sebagai pertemuan kedua yang berlangsung tanpa delegasi resmi dari Amerika Serikat, menyusul keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk menarik diri dari Perjanjian Paris dan proses keluar dari kerangka kerja perubahan iklim PBB.
Kondisi Perjanjian Paris sendiri saat ini berada dalam titik nadir. Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) yang terbit September lalu mengonfirmasi bahwa target pembatasan kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celsius kemungkinan besar akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memberikan tekanan besar bagi para delegasi untuk segera merumuskan langkah konkret guna memangkas emisi secara drastis.
Masalah pendanaan tetap menjadi duri dalam daging. Meskipun dua tahun lalu disepakati target mobilisasi dana sebesar 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 untuk mitigasi dan adaptasi, realisasinya masih jauh dari harapan. Data OECD menunjukkan negara maju hanya mampu menyediakan 136,7 miliar dolar AS pada 2024. Tragedi runtuhnya gletser di Himalaya awal tahun ini, yang merenggut 1.500 nyawa dan menyebabkan kerugian 5 miliar dolar AS, menjadi bukti betapa lambatnya bantuan dana "loss and damages" PBB yang saat ini baru mengucurkan 20 juta dolar AS untuk Nepal.
Perdebatan mengenai bahan bakar fosil juga diprediksi akan menjadi sorotan. Pada COP dua tahun lalu, kesepakatan sempat menyinggung transisi keluar dari energi fosil, namun narasi tersebut menghilang pada pertemuan sebelumnya. Posisi Turki dan Australia sebagai tuan rumah bersama menjadi ironi tersendiri, mengingat keduanya masih sangat bergantung pada ekspor batu bara dan gas alam, serta ketergantungan tinggi pada energi kotor dalam bauran listrik domestik mereka.
Di luar agenda formal, Presiden COP31 Murat Kurum memperkenalkan inisiatif sampingan, termasuk janji sukarela untuk membuat kecerdasan buatan (AI) lebih berkelanjutan. Meski terdengar progresif, inisiatif ini tidak mengikat secara hukum. Selain itu, terdapat dorongan untuk meningkatkan porsi elektrifikasi dalam konsumsi energi global dari 23 persen menjadi 35 persen pada 2035, guna menekan ketergantungan pada bensin dan gas alam.
Bagi Indonesia, isu-isu yang mengemuka di Antalya memiliki relevansi langsung. Sebagai negara dengan target ambisius dalam transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), ketergantungan global terhadap harga energi fosil yang fluktuatif akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Indonesia membutuhkan kepastian pendanaan internasional untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara yang saat ini masih mendominasi grid listrik nasional.
Selain itu, tantangan adaptasi iklim yang dihadapi Nepal mencerminkan kerentanan Indonesia terhadap bencana hidrometeorologi. Kegagalan mencapai target pendanaan global berarti beban adaptasi akan semakin berat ditanggung oleh APBN. Indonesia perlu memperkuat posisi dalam diplomasi iklim agar skema pendanaan yang dijanjikan bukan sekadar utang berbunga, melainkan hibah yang mendukung teknologi hijau lokal.
Teknologi AI untuk keberlanjutan, yang menjadi salah satu topik sampingan di COP31, sebenarnya merupakan peluang bagi sektor teknologi di Indonesia. Penggunaan AI untuk optimalisasi jaringan listrik dan pemantauan deforestasi secara real-time dapat menjadi solusi efisiensi di tengah keterbatasan infrastruktur. Namun, tanpa regulasi yang jelas, adopsi teknologi ini berisiko hanya menjadi alat pemasaran tanpa dampak emisi yang signifikan.
Sikap skeptis memang wajar muncul melihat rekam jejak COP belakangan ini. Namun, forum ini tetap menjadi satu-satunya instrumen diplomatik multilateral yang tersedia. Jika tidak ada terobosan pada COP31, dunia berisiko kehilangan momentum untuk menahan laju pemanasan global yang dampaknya kini sudah dirasakan secara fisik dan finansial oleh banyak negara berkembang.
Ke depan, langkah implementasi akan menjadi kata kunci. Pergeseran dari komitmen verbal menuju aksi nyata di lapangan sangat dinantikan. Apakah target 35 persen elektrifikasi akan diikuti dengan investasi infrastruktur transmisi yang masif? Atau justru akan kembali terbentur pada kepentingan industri energi fosil yang masih menggurita?
Kita akan memantau hasil akhir dari Antalya pada 20 November mendatang. Meskipun ekspektasi untuk keputusan yang revolusioner mungkin rendah, setiap poin kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi barometer sejauh mana dunia siap menghadapi kenyataan pahit dari krisis iklim yang kian nyata di depan mata.