Rancangan undang-undang Clarity Act di Amerika Serikat menargetkan perlindungan konsumen aset digital melalui aturan federal yang wajib dipatuhi platform terpusat. Regulasi ini diajukan setelah empat tahun ketiadaan kerangka pengawasan yang jelas sejak kolapsnya bursa FTX pada akhir 2022.
Undang-undang tersebut mewajibkan bursa, broker, dealer, dan kustodian aset kripto untuk mendaftar, memenuhi standar modal, serta memisahkan aset nasabah dari dana perusahaan. Tanpa aturan ini, jutaan pengguna di AS tetap berada dalam ketidakpastian mengenai nasib dana mereka jika platform mengalami kebangkrutan.
Kegagalan FTX menunjukkan betapa mudahnya konsumen kehilangan akses ke aset karena tidak ada kewajiban segregasi dan transparansi sejak awal. Banyak pengguna tidak mengetahui di mana aset disimpan, apakah tercampur dengan dana operasional perusahaan, serta apa hak mereka saat entitas tutup. Pengadilan kepailitan dan otoritas penegak hukum terpaksa membedah kekacauan tersebut setelah kerugian terjadi.
Clarity Act dirancang untuk mengisi celah itu sebelum krisis muncul. Beleid ini memuat aturan pendaftaran, pengawasan, pengungkapan, penitipan, segregasi, integritas pasar, penyelesaian benturan kepentingan, pencegahan penipuan, hingga tata cara saat insolvensi. Pendekatan ini mengubah status quo di mana perlindungan baru hadir setelah kerusakan terjadi.
Mantan regulator keuangan yang mengusulkan perspektif tersebut menekankan bahwa tak ada undang-undang yang sepenuhnya menghapus kegagalan pasar. Fraud ada di setiap skala pasar keuangan. Namun aturan tegas memberi visibilitas bagi otoritas dan membebankan kewajiban dasar yang dapat ditagih secara hukum sebelum konsumen berinteraksi dengan produk.
Bagi Indonesia, isu ini relevan karena perdagangan aset kripto domestik telah menjangkau jutaan pengguna lewat bursa berizin Bappebti dan kini pengawasan bergeser ke OJK. Transparansi penyimpanan aset dan pemisahan dana nasabah menjadi tantangan nyata, terutama saat entitas mengalami kesulitan likuiditas. Regulasi Clarity Act dapat menjadi referensi bagi penyusunan standar perlindungan konsumen di tanah air.
Dampak langsung dari aturan ini adalah kewajiban pengungkapan risiko dengan bahasa sederhana. Masyarakat umum tidak harus menjadi pengembang perangkat lunak atau ahli hukum kepailitan untuk memahami risiko volatilitas, insentif, dan benturan kepentingan. Clarity Act memaksa platform menyampaikan fakta material secara lugas sebelum uang masyarakat terparkir di sana.
Ketentuan lain menyentuh nasib aset saat perusahaan gagal. Konsumen berhak tahu apakah aset dipisah, bolehkah dipakai perusahaan, dan perlakuan hukumnya saat pailit. Jawaban harus tertulis dalam undang-undang dan diungkap di muka, bukan diserahkan pada pengadilan setelah akses hilang.
Di sisi pencegahan kejahatan, rancangan ini membebankan kewajiban Bank Secrecy Act pada bursa komoditas digital dan menciptakan kerangka nasional untuk kios aset digital. Konsumen kerap rentan terhadap penipuan dan tekanan di titik layanan fisik. Federasi aturan ini juga memberi jalur bagi firma untuk menunda transaksi mencurigakan secara itikad baik atas permintaan aparat.
"Strong rules can mitigate the worst outcomes," tegas mantan regulator tersebut, menyoroti bahwa arsitektur hukum menentukan siapa yang mengawasi dan apa kewajiban perusahaan kepada pelanggan. Tanpa Clarity Act, celah pengawasan yang merugikan konsumen akan terus menganga.
Anggota Kongres dari kedua partai telah bertahun-tahut menyusun kerangka kripto karena taruhannya nyata. Pengesahan Clarity Act akan menjadikan perlindungan konsumen bukan sekadar janji, melainkan kewajiban terukur bagi perantara digital.
Ke depan, jika rancangan disahkan, AS memiliki standar pengawasan setara pasar keuangan matang yang bisa memicu tekanan bagi yurisdiksi lain, termasuk Indonesia, untuk mengerek proteksi nasabah. Tren global menuju regulasi struktural kripto dipastikan makin sulit dihindari oleh bursa yang beroperasi lintas batas.