Komisi Perdagangan Komoditas Futures (CFTC) AS pada Selasa (15/7) menerbitkan perintah darurat yang melarang platform pasar prediksi Kalshi memenuhi keputusan pengadilan sirkuit Michigan untuk membatalkan dan mengembalikan dana transaksi pelanggan di negara bagian tersebut. Langkah ini menandakan eskalasi signifikan dalam pertarungan hukum federal melawan negara bagian atas otoritas regulasi pasar prediksi.
Perintah CFTC datang setelah Kalshi mengajukan permohonan darurat pada 2 Juli, melaporkan bahwa pengadilan sirkuit Michigan memerintahkan platform tersebut untuk "membatalkan, membatalkan, dan mengembalikan" perdagangan tertentu pengguna Michigan. Keputusan pengadilan tersebut sendiri lahir dari gugatan Attorney General Michigan yang mengklaim kontrak prediksi olahraga Kalshi melanggar undang-undang judi negara bagian.
Ketua CFTC Mike Selig dalam pernyataan resmi menegaskan bahwa komisi tidak akan membiarkan negara bagian atau pengadilan negeri "mengintimidasi entitas terdaftar untuk melanggar Commodity Exchange Act dan regulasi CFTC." Selig, yang sejak menjabat telah menunjukkan dukungan terhadap pasar prediksi, berargumen bahwa pembatalan transaksi yang sudah dieksekusi menciptakan preseden berbahaya yang dapat memecah kepercayaan pasar secara sistemik.
Kalshi dioperasikan sebagai Designated Contract Market (DCM) di bawah pengawasan langsung CFTC, status yang memberikannya kerangka hukum federal untuk menawarkan kontrak berbasis peristiwa — termasuk prediksi hasil olahraga, pilihan politik, dan indikator ekonomi. Regulasi federal ini sengaja dirancang untuk menyediakan kepastian hukum yang seragam di seluruh AS, menggantikan kepulauan regulasi negara bagian yang fragmenter.
Sengketa Michigan bukan kasus terisolasi. CFTC sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap beberapa negara bagian yang mencoba menghentikan atau menghukum bisnis kontrak peristiwa dengan alasan judi ilegal. Namun, Michigan menjadi negara bagian pertama yang berani menginstruksikan pembatalan transaksi yang sudah terealisasi — langkah yang CFTC sebut "tanpa preseden" dan berisiko memicu efek kaskade di seluruh ekosistem pasar derivatif.
Dalam perintahnya, CFTC menekankan bahwa mengizinkan pembatalan transaksi akan "menghancurkan kepercayaan publik dengan memberikan alasan bagi pedagang khawatir transaksi yang dieksekusi hari ini dapat dibatalkan minggu atau tahun depan." Argumen ini menyentuh inti fungsi pasar: kepastian kontrak. Tanpa jaminan finalitas transaksi, likuiditas akan mengering dan partisipan akan mundur.
Perspektif Indonesia: meski kasus ini berlangsung di yurisdiksi AS, implikasinya relevan bagi ekosistem fintech dan aset kripto Indonesia. Bappebti sebagai regulator derivatif komoditi di Indonesia mengadopsi pendekatan lisensi yang mirip — mengeluarkan izin Physical Crypto Asset Trader dan Crypto Asset Exchange. Kejelasan otoritas regulasi tunggal, seperti yang ditegakkan CFTC, justru menjadi referensi bagi kebijakan Indonesia menghindari tumpang tindih wewenang antara OJK, Bappebti, dan regulasi daerah.
Di Indonesia, platform prediksi pasar berbasis blockchain seperti Polymarket atau pendekatan serupa belum memiliki kerangka regulasi eksplisit. Kasus Kalshi vs Michigan mengilustrasikan risiko ketidakpastian hukum: ketika regulator pusat dan daerah berselisih, pelaku pasar dan pengguna menjadi korban. Pengalaman AS menunjukkan pentingnya hierarki regulasi yang tegas — hal yang UU Pasar Modal dan UU Commodity Futures Indonesia sudah usung secara prinsip.
Selig dalam keterangannya juga menyoroti bahwa CFTC telah "menerima pasar prediksi dan berjanji menerapkan regulasi yang ramah" — sinyal bahwa regulator federal AS memilih jalur akomodatif daripada larangan total. Pendekatan ini kontras dengan sikap sejumlah negara bagian AS yang cenderung repressif, dan bisa jadi teladan bagi regulator Indonesia dalam menyeimbangkan inovasi fintech dengan perlindungan konsumen.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar akan berlanjut ke pengadilan federal, di mana CFTC akan meminta injunction permanen melawan eksekusi keputusan pengadilan Michigan. Hasil gugatan ini akan menentukan apakah negara bagian memiliki kekuasaan mengintervensi transaksi pasar yang sudah teregulasi federal — preseden yang akan membentuk lanskap regulasi prediksi pasar AS untuk dekade ke depan.
Bagi industri global, kasus ini menggarisbawahi bahwa pasar prediksi telah berkembang dari eksperimen niche menjadi infrastruktur keuangan yang menuntut kepastian hukum setara bursa saham atau komoditas. Negara yang berhasil menyediakan kerangka regulasi koheren — bukan perang yurisdiksi — akan menarik inovasi dan modal ke wilayahnya.