Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (AI) harus menjadi proyek kolektif umat manusia, bukan monopoli sejumlah negara kaya. Pernyataan tegas itu disampaikannya saat membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Jumat (17/7), di hadapan para pemimpin industri dan pejabat pemerintah dari berbagai negara.
Dalam pidato pembukaannya, Xi menggambarkan AI sebagai "simfoni kerja sama internasional" bukan "panggung solo" bagi satu kekuatan. Ia mendesak komunitas global menolak praktik mengaitkan konsep keamanan nasional secara berlebihan ke bidang teknologi, serta menentang prioritas keamanan satu negara di atas kepentingan negara lain. Retorika ini jelas menargetkan kebijakan Washington dan sekutunya yang selama ini membatasi akses China ke chip canggih dan ekosistem AI global.
Latar belakang pidato ini tidak terlepas dari eskalasi perang teknologi antara Beijing dan Washington. Baru bulan Mei lalu, Departemen Perdagangan AS memperketat aturan ekspor semikonduktor ke entitas China, termasuk anak perusahaan di luar negeri. Kebijakan baru itu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan perusahaan China untuk mengakses chip AI kelas atas melalui pihak ketiga. Langkah Washington didorong kekhawatiran bahwa kemajuan AI China bisa memperkuat kemampuan militer dan pengawasan negara.
Di sisi lain, ekosistem AI China justru menunjukkan percepatan drastis. Menurut data resmi yang dikutip media negara, konsumsi harian "token" — satuan pengukuran penggunaan model AI — di China melonjak seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir. Model-model buatan seperti DeepSeek, Qwen, dan Kimi kini mampu bersaing dengan GPT-4o atau Claude 3.5 dalam sejumlah benchmark, sambil menawarkan biaya inferensi yang jauh lebih murah. Keunggulan biaya itulah yang menarik minat pengembang dan startup di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Kendati demikian, hambatan fundamental tetap ada pada lapisan perangkat keras. China masih tertinggal satu hingga dua generasi dibalik AS dalam produksi chip litografi EUV paling canggih. Sanksi ekspor mesin ASML dan batasan akses ke desain arsitektur ARM memperlambat kemandirian penuh rantai pasok semiconductornya. Namun, Beijing mengubah kelemahan itu jadi peluang di lapisan infrastruktur fisik: pasokan listrik.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), pusat data skala hyperscale generasi terbaru bisa mengonsumsi daya setara dua juta rumah tangga. China saat ini memiliki kapasitas pembangkitan listrik lebih dari dua kali lipat AS, didorong investasi masif pada pembangkit nuklir, hidroelektrik, dan energi terbarukan. Keunggulan energi murah dan stabil ini menjadikan China lokasi ideal bagi perusahaan global yang membangun kluster komputasi raksasa untuk pelatihan model generatif.
Dalam pidatonya, Xi juga menegaskan prinsip "AI berpusat pada manusia". Ia menuntut kerangka hukum, sistem peringatan dini, dan protokol tanggap darurat agar teknologi selalu di bawah kendali manusia. Pernyataan ini sejalan dengan kebingungan global soal risiko AI otonom, penyalahgunaan deepfake, hingga integrasi AI ke sistem senjata letal otonom (LAWS). China telah menerbitkan peraturan generatif AI paling komprehensif di dunia sejak Agustus 2023, mewajibkan registrasi model dan penilaian keamanan sebelum peluncuran publik.
Bagi Indonesia, dinámica ini menciptakan ruang manuver strategis. Ketergantungan penuh pada ekosistem AS — mulai dari cloud AWS/Azure/GCP, chip NVIDIA, hingga model tertutup OpenAI — mengekspos negara pada risiko geopolitik dan biaya tinggi. Hadirnya alternatif China yang terbuka (open-weight), terjangkau, dan didukung infrastruktur listrik masif, menawarkan opsi diversifikasi. Beberapa startup AI domestik sudah mulai bereksperimen dengan model Qwen atau DeepSeek untuk layanan bahasa Indonesia, mengurangi biaya token hingga 90 persen dibanding API proprietary.
Pemerintah Indonesia melalui Kominfo dan BRIN seharusnya mempercepat kerangka kerjasama bilateral dengan Beijing di bidang riset AI, pertukaran data teranonim, dan pembangunan pusat data hijau. MoU yang ditandatangani saat kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing awal tahun ini sudah membuka pintu kolaborasi akademisi dan industri. Langkah nyata berikutnya adalah memastikan transfer pengetahuan, bukan sekadar konsumsi teknologi, agar ekosistem AI nasional berdaulat dan tangguh.
Ke depan, persaingan AI tidak lagi hanya soal siapa punya model paling pintar, tapi siapa yang menyediakan infrastruktur paling andal, energi paling bersih, dan tata kelola paling inklusif. Pidato Xi di Shanghai menandai geseran narasi: dari balok kontra balok menuju tawaran "Global South" untuk berbagi manfaat AI. Indonesia, sebagai ekonomi digital terbesar Asia Tenggara, berhak menentukan posisi sendiri di peta kekuasaan baru ini — bukan sekadar penonton di pinggir lapangan.