Wali Kota San Francisco Daniel Lurie meminta regulator California memperketat aturan operasional kendaraan otonom setelah puluhan robotaksi Waymo mogok dan memicu kemacetan parah pada perayaan 4 Juli lalu. Surat resmi yang dilayangkan ke Departemen Transportasi California menyoroti kegagalan sistemik saat kondisi lalu lintas ekstrem, bukan sekadar gangguan teknis biasa.
Peristiwa bermula ketika ribuan penonton memadati acara kembang api di Jembatan Golden Gate yang menarik 100.000 orang. Di luar zona pantai yang telah dibatasi, armada Waymo terjebak kemacetan, kehabisan daya, dan berhenti di tengah jalan raya. Puluhan unit tak bisa bergerak, memblokir ruas utama, serta melumpuhkan shuttle milik pemerintah kota hingga berjam-jam.
Lurie sebelumnya dikenal sebagai pendukung kuat eksperimen teknologi di kotanya. Ia pernah menyatakan San Francisco layak jadi tempat uji coba inovasi baru. Peristiwa Juli ini menjadi batas toleransinya karena dampaknya dirasakan langsung oleh puluhan ribu warga, bukan hanya segelintir pengguna layanan.
Dua kejadian sebelumnya memperlihatkan pola serupa. Pada Desember, pemadaman listrik skala luas juga menelantarkan banyak robotaksi Waymo di jalanan. Saat itu dan saat 4 Juli, kendaraan tak punya mekanisme memadai untuk menjauh dari lajur aktif ketika sistem tak berfungsi. Kota kemudian menyadari kerangka regulasi saat ini tak menyentuh skenario darurat.
California memang punya aturan lebih ketat dibanding Texas atau Arizona. Setiap perusahaan harus menuntaskan dua jenis izin dari DMV dan Public Utilities Commission sebelum beroperasi. Namun skala Waymo yang kini punya sekitar 1.000 robotaksi di Bay Area membuat risiko sistemik membengkak seiring bertambahnya armada.
Bagi Indonesia, tren ini relevan karena pengujian kendaraan tanpa sopir mulai masuk agenda beberapa kota besar. Meski belum ada layanan komersial seperti Waymo, prototype dari perguruan tinggi dan startup lokal mulai muncul di kawasan tertutup. Kejadian di San Francisco menjadi peringatan bahwa regulasi harus dipersiapkan sebelum uji coba massal, bukan setelah kota lumpuh.
Dampaknya juga menyangkut kepercayaan publik. Jika kendaraan otonom tak bisa diandalkan saat event besar atau bencana, masyarakat akan menolak adopsi teknologi tersebut. Di negara dengan tata kelola lalu lintas masih padat seperti Indonesia, satu insiden mogok di ruas tol bisa berimbas berantai lebih buruk daripada di San Francisco.
Lurie menegaskan dalam suratnya bahwa kerangka regulasi California saat ini tidak memadai untuk menangani operasi kendaraan otonom selama insiden besar, terencana maupun tidak. Ia menulis tantangan negara bagian bukan lagi soal keselamatan berkendara normal, melainkan keandalan saat kondisi luar biasa.
Ia mengusulkan empat kapabilitas inti wajib bagi produsen. Pertama, kemampuan memindahkan unit mogok dari lajur aktif secara cepat. Kedua, adaptasi rute dan zona layanan secara real time. Ketiga, berbagi data operasi langsung ke otoritas lokal. Keempat, pembuktian lewat uji coba terhadap lonjakan penumpang dan volume lalu lintas ekstrem.
Menurut Lurie, tindakan sukarela Waymo seperti pembatasan layanan di pantai dan penempatan perwakilan di pusat darurat kota tidak cukup lagi. Pertumbuhan armada membuat pendekatan sukarela berisiko. Empat syarat itu, katanya, justru akan memperkuat industri ketimbang menghambat.
Ke depan, California diperkirakan menyusun standar negara bagian yang mengikat untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Waymo sendiri sudah beroperasi di 11 kota dengan lebih dari 500.000 perjalanan berbayar tiap pekan. Zoox milik Amazon dan layanan premium Uber juga bersiap meluncur, sehingga tekanan regulasi akan meluas ke seluruh pemain.
Pengawasan bakal bergeser dari izin uji coba individu ke kesiapan sistemik perusahaan. Jika model ini sukses, negara lain termasuk Indonesia bisa mengadopsi pendekatan serupa saat memasukkan mobil otonom ke jalan umum. Pelajaran dari San Francisco menunjukkan bahwa inovasi butuh batas operasional yang jelas sebelum menjadi bagian rutin mobilitas perkotaan.