Vietnam merancang kebijakan unik yang memungkinkan anak di bawah 16 tahun tetap memiliki akun media sosial, namun dilarang memposting, mengomentari, atau memberikan reaksi. Menteri Budaya Phan Tam menegaskan tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang sesuai usia tanpa melarang akses sepenuhnya.
Rancangan peraturan mengharuskan akun anak didaftarkan atas nama orang tua, yang bertanggung jawab memantau konten dan waktu layar. Platform wajib menerapkan mekanisme teknis untuk mengidentifikasi pengguna anak dan membatasi mereka pada konten yang layak usia. Di samping itu, Vietnam juga mempertimbangkan batas bermain game 60 menit per hari per game bagi pengguna di bawah 16 tahun dengan syarat registrasi orang tua yang sama.
Gelombang regulasi serupa telah melanda banyak negara. Australia menjadi pionir dengan larangan total media sosial bagi anak di bawah 16 sejak Desember 2025, mencakup Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, dan Kick. Pelanggaran dikenai denda hingga 49,5 juta AUD (sekitar 34,4 juta USD).
Austria menyiapkan larangan hingga usia 14 danargetkan draf selesai Juni. Kanada memperkenalkan undang-undang keamanan digital Juni 2025 yang memungkinkan platform terhindar dari larangan jika membuktikan kebijakan perlindungan anak. Denmark berencana larangan usia 15 berlaku pertengahan 2026, sedangkan Prancis menetapkan larangan usia 15 efektif 1 September serta melarang ponsel di sekolah menengah atas.
Jerman, Yunani, Polandia, Slovenia, dan Spanyol berada dalam tahap penyusunan atau pembahasan. Jerman ragu melarang total, Yunani menetapkan Januari 2027, Spanyol masih menunggu persetujuan parlement, sementara Polandia dan Slovenia menargetkan batas usia 15.
Indonesia sendiri pada Maret 2025 mengumumkan larangan bagi anak di bawah 16 pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Kebijakan ini sejalan dengan tren global, namun tantangan verifikasi usia dan privasi data tetap menjadi hambatan besar.
Bagi industri platform, tekanan meningkat untuk mengembangkan sistem verifikasi usia yang andal tanpa melanggar privasi. Denda besar di Australia menciptakan risiko finansial, sementara model Vietnam yang hanya "membisukan" akun menawarkan kompromi antara akses dan perlindungan.
Kritik datang dari Amnesty Tech yang menilai larangan tidak efektif dan mengabaikan realitas generasi muda. Pakar privasi mengkhawatirkan pengumpulan data biometrik atau identitas untuk keperluan verifikasi usia.
Phan Tam menyatakan, "Tujuan kami bukan melarang akses, melainkan memastikan anak berada di lingkungan yang sesuai usia saat menggunakan media sosial."
Jika rancangan Vietnam disahkan, model akun diam bisa menjadi referensi bagi negara yang ragu melarang total. Indonesia perlu memantau perkembangan teknologi verifikasi usia dan harmonisasi regulasi lintas batas.
Langkah selanjutnya, pemerintah Vietnam akan menyempurnakan draf sebelum diadopsi, sementara negara-negara Eropa menunggu hasil uji coba Australia. Kolaborasi antar pemerintah dan platform akan menentukan keberhasilan perlindungan anak di era digital.
Tren global menunjukkan kesepakatan bahwa perlindungan anak di ruang daring tidak bisa ditunda, namun pendekatan teknis dan hukum harus seimbang agar tidak menghambat inovasi dan hak privasi warga negara.