Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan langkah tegas dalam pidato State of the Union di Parlement Eropa, Rabu (11/9). Ia menyatakan platform media sosial telah "merampas perhatian, fokus, dan pikiran" anak-anak, sehingga diperlukan regulasi yang mengikat di seluruh 27 negara anggota.
Kebijakan baru ini mengatur tiga tingkatan usia. Anak di bawah 13 tahun dilarang total memiliki akun media sosial. Remaja usia 13 hingga 15 tahun hanya diperbolehkan mengakses platform melalui "mini akun" yang dibuat dan diawasi orang tua, dengan fitur terbatas dan batas waktu satu jam per hari. Sementara bagi pengguna hingga 18 tahun, platform wajib menerapkan desain aman yang menghindari fitur-fitur adiktif.
Latar belakang kebijakan ini adalah bukti semakin menumpuk tentang dampak negatif media sosial bagi kesehatan mental anak. Von der Leyen menyebutkan kehilangan tidur, kecemasan, luka diri, hingga kasus kematian di kalangan anak-anak Eropa yang dikaitkan dengan penggunaan platform. Ia juga menyoroti bahaya penyalahgunaan foto gadis remaja untuk pembuatan konten seksual berbau AI.
Sejumlah negara anggota justru sudah bergerak lebih dulu. Sebelas belas dari 27 negara sedang menyusun atau menegosiasikan undang-undang perlindungan anak daring, termasuk penetapan usia minimum. Prancis pernah menetapkan larangan bagi di bawah 15 tahun, namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena melanggar kebebasan berekspresi. Pendekatan bertingkat Uni Eropa dirancang justru untuk menghindari tantangan yudikial serupa.
Ahli hukum teknologi Arnav Joshi dari Ashurst Perkins Coie memprediksi proses legislatif penuh hingga 2029. Namun ia menilai industri justru akan menyambut kejelasan aturan seragam di seluruh blok, dibandingkan harus mematuhi puluhan regulasi nasional yang berbeda. "Kejelasan dan kesederhanaan aturan EU-wide justru menguntungkan perusahaan," ujarnya.
Di sisi lain, kebutuhan verifikasi usia menimbulkan dilema privasi. Aplikasi verifikasi usia 18+ yang baru diluncurkan Uni Eropa tahun ini rencananya akan diperluas. Namun Joanna Conway dari Norton Rose Fulbright memperingatkan: akurasi pengecekan usia tanpa melanggar privasi atau merusak pengalaman pengguna tetap tantangan besar. Pengalaman Australia menunjukkan anak-anak mudah mengelak larangan di bawah 16 tahun.
Pengawasan orang tua melalui mini akun juga memicu kekhawatiran. Joshi menyebut akses "mode dewa" orang tua ke aktivitas anak berpotensi menciptakan "chilling effect" — anak menjadi ragu mengeksplorasi atau berekspresi karena merasa terus diamati. Hal ini bisa bertentangan dengan hak privasi anak yang diakui konvensi internasional.
Konteks Indonesia: saat ini UU ITE dan Peraturan Pemerintah 71/2019 mengatur perlindungan anak di ruang digital, namun belum ada batas usia minimum yang ketat dan terpusat seperti model Uni Eropa. Kominfo pernah mengeluarkan Surat Edaran soal Perlindungan Anak di Sistem Elektronik, tapi penegakan masih bergantung pada kebijakan masing-masing platform. Meta, TikTok, dan Google secara sukarela menetapkan usia minimum 13 tahun, namun verifikasi mudah dibypass.
Data APJII 2023 menunjukkan 62 persen pengguna internet Indonesia berusia 13-18 tahun. Survei UNICEF 2022 mencatat 2 dari 3 anak Indonesia mengalami risiko daring seperti cyberbullying atau konten tidak pantas. Tanpa kerangka verifikasi usia yang kuat dan sanksi tegas bagi platform, anak Indonesia tetap rentan terekspos desain adiktif dan konten berbahaya.
Von der Leyen juga menyentuh isu AI yang "belum memberikan nilai nyata di ekonomi riil" — pabrik, rumah sakit, jaringan energi. Ia menjanjikan inisiatif lintas sektor di kesehatan, transportasi, pertanian, manufaktur canggih, serta pertahanan dan antariksa yang akan diumumkan November. Quality Jobs Act dirancang agar AI mengembangkan keterampilan, bukan menggantikan pekerja.
Langkah Uni Eropa ini menandai geseran paradigma: dari regulasi reaktif menuju arsitektur pencegahan yang membebani platform, bukan hanya pengguna. Bagi Indonesia, model ini bisa jadi referensi saat menyusun revisi UU ITE atau Peraturan Pemerintah baru. Kunci sukses ada pada tiga hal: standar verifikasi usia yang menghormati privasi, sanksi ekonomi yang cukup berat bagi platform pelanggar, dan edukasi digital berkelanjutan untuk orang tua dan guru.
Tantangan implementasi di Eropa — dari verifikasi usia hingga balans privasi anak — akan menjadi laboratorium nyata bagi dunia. Jika berhasil, Uni Eropa membuktikan bahwa "kita yang menentukan aturan, bukan Big Tech," sebagaimana tegas von der Leyen. Jika gagal, anak-anak generasi Alpha akan terus jadi bahan eksperimen algoritma tanpa perlindungan yang layak.