Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan perintah eksekutif yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengganti terminologi artificial intelligence (AI) menjadi 'Super Intelligence' atau SI. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan istilah teknis, melainkan sebuah instrumen loyalitas politik yang memaksa birokrasi dan pelaku industri teknologi untuk tunduk pada narasi baru Gedung Putih.
Langkah ini dipilih Trump setelah melakukan jajak pendapat di platform X, menyisihkan kandidat lain seperti 'Extreme Intelligence' dan 'Supreme Intelligence'. Pemerintah berdalih bahwa sistem AI masa kini telah melampaui sekadar imitasi kecerdasan dan justru memperkuat kecerdikan manusia. Namun, di balik argumen tersebut, pola ini mengikuti rekam jejak Trump dalam mengubah nama institusi atau lokasi geografis sebagai cara menegaskan dominasi kekuasaan.
Implementasi di lapangan berjalan terseok-seok. Sejumlah situs web pemerintah kini menampilkan peringatan transisi, sementara beberapa lembaga seperti Federal Trade Commission masih menggunakan istilah 'superintelligence' tanpa kapitalisasi yang konsisten. Bahkan, Pentagon tetap menggunakan terminologi lama dalam inisiatif strategis seperti Project Meridian, menunjukkan bahwa birokrasi raksasa tidak mudah beradaptasi dengan instruksi yang bersifat politis.
Bagi para pejabat pemerintah, transisi ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak peneliti di laboratorium nasional maupun pejabat pertahanan masih sering keceplosan menggunakan istilah AI dalam komunikasi publik. Kesalahan ini bukan sekadar masalah habituasi, melainkan cerminan dari betapa mengakar dan fungsionalnya istilah 'AI' dalam ekosistem teknologi yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Tekanan dari Gedung Putih tidak berhenti pada instansi pemerintah. Trump secara terbuka mengkritik outlet media seperti Wall Street Journal karena enggan mengadopsi istilah baru tersebut. Ancaman mengenai aturan lebih lanjut untuk melarang penggunaan istilah 'artificial intelligence' dalam dokumen resmi menunjukkan bahwa sang presiden ingin mengontrol narasi bahasa publik secara total.
Di sektor swasta, respons para bos teknologi terbelah. Meskipun enam tokoh besar, termasuk Sundar Pichai dari Google dan Mark Zuckerberg dari Meta, telah menandatangani 'White House Accord on Super Intelligence', penerapan istilah tersebut di ruang publik sangat minim. Hanya Elon Musk yang terlihat paling antusias, bahkan berencana mengubah nama SpaceXAI menjadi SpaceXSI, meski ia sendiri masih sering mencampuradukkan kedua istilah tersebut di media sosial.
Implikasi bagi industri global, termasuk di Indonesia, sangat signifikan. Ketika sebuah negara adidaya memaksakan standarisasi terminologi melalui paksaan politik, hal ini menciptakan fragmentasi dalam literasi teknologi. Jika standar global menjadi bias karena kepentingan politik satu negara, perusahaan teknologi di Indonesia yang bergantung pada ekosistem Amerika harus bersiap menghadapi kompleksitas dokumentasi teknis yang tidak lagi seragam.
Bagi pembaca di Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat akan pentingnya kedaulatan terminologi dalam teknologi. Di tanah air, istilah AI telah diadopsi secara luas dalam kebijakan strategis seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Jika standar global dipaksa berubah demi kepentingan politik domestik AS, Indonesia harus tetap berpegang pada definisi ilmiah yang objektif agar tidak terjebak dalam disrupsi terminologi yang sia-sia.
Salah satu keberatan utama dari kebijakan ini adalah pemborosan sumber daya. Para pegawai pemerintah kini harus menghabiskan waktu berharga untuk menyusun panduan rebranding, alih-alih fokus pada pengembangan kebijakan teknologi yang substansial. Biaya operasional untuk mengubah ribuan dokumen dan sistem internal menjadi beban pajak yang tidak produktif bagi masyarakat Amerika.
Ke depan, tren ini berpotensi memicu perpecahan dalam standar industri. Jika perusahaan-perusahaan besar mengikuti keinginan Trump untuk mengamankan kontrak pemerintah, kita mungkin akan melihat dua narasi teknologi yang berjalan beriringan: satu yang dipolitisasi untuk memenuhi selera Gedung Putih, dan satu lagi yang tetap menggunakan standar ilmiah global.
Eskalasi ini menunjukkan bahwa teknologi kini telah menjadi komoditas politik yang sangat sensitif. Upaya untuk mendikte bahasa yang digunakan oleh ilmuwan dan insinyur merupakan langkah berisiko yang dapat mengaburkan makna inovasi itu sendiri. Dunia teknologi kini sedang mengamati apakah 'Super Intelligence' akan benar-benar menggantikan AI, atau justru menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam sejarah pemerintahan Trump.
Pada akhirnya, kemampuan sebuah pemerintahan untuk memaksa perubahan istilah tidak menjamin kesuksesan dalam memenangkan hati para pelaku industri. Selama AI—atau apapun namanya—tetap menjadi tulang punggung ekonomi global, efektivitas dan kegunaan teknologi akan selalu lebih penting daripada sekadar label yang dipaksakan oleh pemegang kekuasaan.