Presiden Donald Trump dijadwalkan menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping secara langsung di Joint Base Andrews, Maryland, pada Rabu, 23 September. Kedua pemimpin ini akan bertemu tatap muka dalam rangkaian pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Langkah ini tidak biasa — presiden AS jarang datang ke bandara untuk menyambut pemimpin asing, menandai betapa tingginya taruhan diplomatik di balik pertemuan ini.
Pertemuan puncak tersebut muncul di tengah ketegangan perdagangan yang belum pernah terjadi sejak era Biden. Sebelum pertemuan itu sendiri, delegasi AS yang dipimpin Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer telah lebih dahulu bertemu dengan He Lifeng, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok, untuk menyiapkan agenda. Negosiasi teknis ini menjadi fondasi sebelum kedua pemimpin duduk bersama.
Isu perdagangan menempati posisi terdepan dalam agenda pertemuan. Gencatan senjata perdagangan yang lahir dari pertemuan Trump dan Xi di Busan tahun lalu akan berakhir pada 10 November. Kesepakatan tersebut sempat meredakan ancaman tarif tinggi dan menangguhkan biaya pelabuhan. Kini kedua pemerintah harus memutuskan apakah akan memperpanjang kesepakatan itu atau membiarkannya habis.
Di luar perpanjangan, para pemimpin juga dapat menetapkan target pembelian untuk komoditas kunci seperti produk pertanian, energi, dan pesawat Boeing. Negosiasi juga terus berjalan soal paket barang "non-sensitif" senilai sekitar 30 miliar dolar AS yang mencakup sekitar 10 kategori produk. Namun, cakupan kategori tersebut masih menjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
Salah satu pilar utama kesepakatan Busan adalah pencabutan pembatasan ekspor Tiongkok terhadap tanah jarang dan mineral langka. Bahan baku ini krusial bagi industri otomotif, pertahanan, dan teknologi, termasuk komponen penting untuk kecerdasan buatan. Dengan mendominasi pasar internasional mineral tersebut, Beijing secara efektif menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat tawar dalam perang dagang yang berkepanjangan.
Persaingan AI menjadi isu lain yang tidak bisa diabaikan. Bessence mengonfirmasi bahwa keselamatan kecerdasan buatan akan masuk dalam agenda pertemuan bilateral. Permintaan ini datang dari para pelaku bisnis, meski respons industri terbelah. Beijing menginginkan pelonggaran pembatasan terhadap teknologi Tiongkok, sementara sebagian pelaku usaha AS khawatir akan tertinggal jika pengembangan AI diperlambat demi alasan keselamatan.
Diskusi soal AI juga tidak bisa dipisahkan dari negosiasi kontrol ekspor chip komputer dan bahan baku terkait. Trump sendiri telah menolak seruan regulasi ketat di dalam negeri, menciptakan kontras tajam dengan pendekatan yang diinginkan Beijing. Arena ini tetap tidak pasti dan penuh dengan kepentingan yang saling bertabrakan.
Di samping isu ekonomi, faktor geopolitik juga mengintai. Tiongkok pernah mengancam akan memboikot pertemuan puncak jika AS menyetujui penjualan senjata baru ke Taiwan. Meski demikian, kedua negara diperkirakan akan membahas hubungan ekonomi Tiongkok dengan Iran serta tahanan asing yang ditahan masing-masing pihak. Kedua belah pihak diperkirakan berjalan hati-hati tanpa mau mengorbankan pengaruh strategis mereka.
Anna Ashton, analis perdagangan Tiongkok dan pendiri Ashton Intelligence, memberikan gambaran realistis soal peluang pertemuan ini. "Saya pikir akan ada beberapa hasil nyata karena ini adalah pertemuan puncak presiden, tapi saya tidak merasakan kita berada di ambang terobosan besar," katanya kepada CNBC. "Saya kira status quo kemungkinan besar adalah harapan terbaik bagi kedua belah pihak."
Pertemuan di Beijing pada Mei lalu dipenuhi gestur simbolis, namun sedikit konsekuensi nyata yang dihasilkan. Kini kedua pemimpin bertemu di tanah Amerika, dengan Washington mendorong akses lebih besar ke produk dan pasar Tiongkok, mineral kritis, serta komitmen pada isu keamanan tertentu. Beijing, di sisi lain, menuntut pelonggaran tarif dan pembatasan.
Kedua negara menyadari bahwa Taiwan dan konflik geopolitik lainnya tidak boleh merusak hubungan ekonomi mereka. Sementara itu, keduanya juga menempatkan bidang-bidang strategis lain seperti Afrika dan Amerika Latin sebagai papan catur tersendiri. Keseimbangan ini menjadi kunci agar negosiasi tidak benar-benar buntu.
Dampak pertemuan ini terasa jauh melampaui kedua negara. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berada di posisi yang rentan sekaligus berpotensi. Ketika pasokan mineral langka global terkunci dalam dinamika AS-Tiongkok, negara-negara penghasil nikel seperti Indonesia bisa memperkuat posisi strategis mereka sebagai alternatif sumber bahan baku kritis. Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pengembangan hilirisasi industri baterai dan semikonduktor domestik.