Jakarta – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyerukan para pengurus dan kader PKK di seluruh tanah air untuk memantapkan pelaksanaan 10 program pokok organisasi tersebut agar sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seruan tersebut disampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (11/7). Mengusung tema 'Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045', peringatan ini menjadi momentum konsolidasi gerakan perempuan akar rumput dalam mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang.
Hari Kesatuan Gerak PKK sendiri merupakan perayaan tahunan yang menegaskan eksistensi PKK sebagai mitra strategis pemerintah sejak puluhan tahun silam. Pemilihan tema tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah peta jalan yang menghubungkan program mikro di tingkat keluarga dengan agenda makro Asta Cita yang dicanangkan oleh kepemimpinan nasional. Tri Tito menekankan bahwa komitmen gerakan PKK harus nyata guna memberikan kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045, yakni era ketika bangsa ini diproyeksikan mencapai puncak bonus demografi dan kemandirian ekonomi.
Landasan hukum yang menguatkan posisi PKK sangatlah jelas. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menempatkan PKK sebagai gerakan nasional. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 mewajibkan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK periode 2025–2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sinergi regulasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan PKK tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan negara.
Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri tahun 2026, kekuatan PKK sangat masif. Tercatat ada 6.364.671 kader TP PKK yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83.762 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Jaringan sukarelawan berbasis gender perempuan ini merupakan modal sosial luar biasa yang dapat mempercepat penetrasi program prioritas pemerintah, mulai dari penurunan stunting hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Tanpa dukungan kader seperti ini, banyak kebijakan tingkat pusat berisiko terhenti di tingkat administrasi.
Tri Tito juga mengingatkan pentingnya koordinasi intensif antara TP PKK daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya agar program PKK tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga dampaknya terukur dan berkelanjutan. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, gerakan PKK tetap diminta konsisten karena sifatnya yang mengandalkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan integrasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menaikkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.
Pada puncak acara HKG ke-54, TP PKK menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra nonpemerintah sebagai wujud penguatan kolaborasi lintas sektor. Penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas juga diberikan kepada kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun tanpa henti, sebagai penghormatan atas loyalitas mereka. Prestasi konkret turut dipamerkan, seperti pelaksanaan minum pil multivitamin multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten/kota Sulsel yang mencetak rekor MURI pertama di Indonesia.
Dalam konteks Asta Cita, 10 program pokok PKK mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, dan ketahanan keluarga yang selaras dengan delapan misi pembangunan presiden. Misalnya, fokus PKK pada gizi ibu dan anak mendukung cita kemandirian pangan dan kesehatan berkualitas. Sementara itu, pemberdayaan kelompok Dasawisma dapat menjadi fondasi bagi transformasi digital UMKM keluarga dan inklusi keuangan di desa. Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan institusi sosial.
Ke depan, kolaborasi PKK dengan kementerian dan mitra teknologi berpotensi membuka ruang bagi digitalisasi pelaporan keluarga miskin, pemantauan stunting berbasis aplikasi, serta integrasi data Prodeskel ke dalam dashboard kebijakan nasional. Bagi industri teknologi Indonesia, segmen sosial dan pemerintahan daerah merupakan pasar yang belum tergarap maksimal. Dengan arahan Tri Tito yang menyelaraskan gerakan akar rumput ke Asta Cita, Indonesia memiliki fondasi masyarakat sipil yang siap diajak transformasi digital menuju 2045. PKK bukan lagi sekadar organisasi ibu-ibu, melainkan mesin pemberdayaan strategis bangsa.