Tiga penerbit global dan seorang penulis ternama secara resmi menarik Google ke pengadilan federal. Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, dan penulis bestseller Scott Turow mengajukan gugatan kelas action di pengadilan distrik New York, Jumat lalu. Mereka menuduh raksasa teknologi itu mereproduksi jutaan karya terlindungi hak cipta untuk melatih model bahasa besar Gemini tanpa meminta izin, tanpa membayar royalti, dan dengan sadar melanggar undang-undang hak cipta.
Dalam dokumen gugatan yang berjumlah 67 halaman, para penggugat menyatakan Google tidak hanya menyalin karya mereka secara masif, tetapi juga menghapus informasi manajemen hak cipta (CMI) yang tertanam dalam dokumen-dokumen tersebut. Penghapusan metadata ini, menurut tim hukum pengugat, dilakukan untuk menyembunyikan sumber data pelatihan dan memudahkan penggunaan tidak sah. "Google mengetahui bahwa tanpa benteng pengaman yang memadai, Gemini akan terus menghasilkan output yang menggantikan karya-karya bercopyright yang menjadi bahan pelatihannya," tulis gugatan.
Kasus ini menandai eskalasi terbaru dalam perang hukum antara industri kreatif dan perusahaan AI generatif. Sejak akhir 2022, gelombang gugatan serupa telah menghantam OpenAI, Meta, Anthropic, hingga Apple. Para penulis dan penerbit merasa dikorbankan oleh praktik scraping data skala masif yang menjadi fondasi pengembangan model bahasa besar. Mereka berpendapat bahwa penggunaan karya tanpa lisensi bukanlah "fair use" sebagaimana diklaim perusahaan teknologi, melainkan pencurian komersial yang sistematis.
Sebelum ini, kelompok serupa yang melibatkan beberapa pihak yang sama sudah mengajukan gugatan kelas terhadap Meta atas pelatihan model Llama. Kasus itu masih berlangsung. Di front lain, sekelompok penulis pernah mencapai kesepakatan awal senilai 1,5 miliar dolar dengan Anthropic pada 2025 atas kasus pelanggaran hak cipta chatbot Claude, namun hakim menolak penyelesaian itu karena dinilai "belum lengkap". Gugatan terpisah terhadap Apple atas penggunaan karya tanpa lisensi untuk pelatihan AI juga masih dalam tahap awal.
Industri penerbitan global kini berusaha mengubah strategi: dari konfrontasi penuh menuju negosiasi lisensi. Beberapa penerbit besar telah menandatangani kesepakatan konten dengan OpenAI dan perusahaan AI lain. Namun Google, hingga gugatan ini diajukan, belum menunjukkan keikutsertaan serius dalam meja transaksi lisensi massal. Para pengugat menilai sikap ini sebagai bukti niat buruk — Google memilih mencuri dulu, bayar nanti (atau tidak bayar sama sekali).
Bagi ekosistem teknologi dan kreatif Indonesia, kasus ini membawa pelajaran krusial. Meskipun hukum hak cipta Indonesia (UU Nomor 28 Tahun 2014) melindungi karya asli, ketentuan tentang "fair use" untuk pelatihan AI masih abu-abu. Belum ada preseden pengadilan Indonesia yang menguji apakah scraping data skala besar untuk LLM masuk kategori pengecualian hak cipta. Startup AI lokal yang melatih model dengan data web Indonesia — termasuk artikel berita, buku, dan jurnal akademik — beroperasi di zona abu-abu hukum yang rawan digugat di masa depan.
Asosiasi Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) seharusnya mulai memetakan risiko ini. Jika Google kalah di AS, preseden hukum itu akan memengaruhi praktik industri AI global, termasuk perusahaan yang menjual layanan AI ke pasar Indonesia. Sebaliknya, jika Google menang dengan argumen fair use, pintu terbuka lebar bagi pelatihan model tanpa lisensi di mana pun — termasuk di yurisdiksi dengan hukum hak cipta lebih lemah seperti Indonesia.
Scott Turow, selain sebagai penggugat individu, juga mantan presiden Authors Guild AS. Ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan profesi penulis. "Jika mesin bisa menghasilkan salinan murah dari karya kita tanpa menghormati hak cipta, insentif untuk menciptakan karya asli akan hilang," ujar Turow dalam pernyataan terpisah. Argumen ini resonan dengan khawatir para penulis dan jurnalis Indonesia yang melihat konten mereka di-scrape bebas untuk melatih chatbot asing.
Google belum mengeluarkan respons resmi terkait gugatan terbaru ini. Namun dalam kasus-kasus serupa, raksasa Mountain View konstan mengandalkan doktrin fair use dan berargumen bahwa pelatihan model AI bersifat transformatif — menciptakan pengetahuan baru, bukan menyalin ekspresi asli. Ahli hukum properti intelektual memprediksi perkara ini akan berlangsung bertahun-tahun sebelum mencapai putusan final, dengan kemungkinan besar berakhir di pengadilan banding tertinggi.
Sementara menunggu keadilan, tekanan terhadap transparansi data pelatihan semakin keras. Uni Eropa melalui AI Act mewajibkan pengembang model risiko tinggi mengungkapkan ringkasan data pelatihan yang dilindungi hak cipta. California juga menyiapkan regulasi serupa. Indonesia, sebagai pasar digital terbesar Asia Tenggara, tidak boleh diam. Kementerian Hukum dan HAM serta Kominfo perlu segera merumuskan kerangka regulasi yang menyeimbangkan inovasi AI dan perlindungan kreator lokal — sebelum gugatan serupa tiba di pintu pengadilan negeri.