Angkatan bersenjata Taiwan mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah personel relawan sepanjang tahun terakhir, dengan lebih dari 5.000 orang baru bergabung per Juni 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data yang dirilis Kementerian Pertahanan Taiwan minggu ini menghadirkan kabar gembira langka bagi militer yang selama ini berjuang dengan kekurangan personel kronis, meskipun negara pulau ini menghadapi menurunnya lahir yang drastis dan populasi yang menua.
Menurut laporan yang diserahkan ke Legislatif (Yuan Legislatif) pada Rabu lalu, kenaikan ini didorong oleh paket insentif komprehensif yang diperkenalkan pemerintah, meliputi kenaikan gaji militer, perbaikan kondisi tempat tinggal, pelonggaran standar rekrutmen, serta manajemen personel yang lebih "berorientasi manusia". Langkah-langkah ini juga diklaim berhasil meningkatkan angka retensi sebesar 5,2 poin persen dan mengurangi jumlah personel yang diberhentikan karena tidak memenuhi standar sebanyak 1.652 orang.
Namun, para anggota legislatif dan analis militer menyoroti bahwa pertumbuhan ini lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi murni — yaitu kenaikan gaji — daripada adanya pergeseran sikap fundamental generasi muda terhadap pelayanan militer. "Ini adalah solusi jangka pendek yang membeli waktu, bukan memperbaiki akar masalah," ujar seorang analis pertahanan berbasis Taipei yang meminta anonimitas. "Ketika insentif finansial menjadi daya tarik utama, loyalitas dan komitmen jangka panjang menjadi rapuh."
Masalah struktural yang lebih dalam terletak pada kemampuan militer mempertahankan personel berpengalaman, terutama di posisi teknis dan kepemendaan menengah. Banyak lulusan akademi militer dan teknisi terlatih yang memilih pindah ke sektor swasta — termasuk industri semiconductor dan teknologi tinggi Taiwan — yang menawarkan gaji jauh lebih tinggi, beban kerja lebih ringan, dan prospek karir yang lebih jelas. Kebocoran otak (brain drain) ini menciptakan kesenjangan kepemimpinan dan keahlian teknis yang sulit diisi hanya dengan rekrut baru.
Kementerian Pertahanan Taiwan memang telah mengandalkan modernisasi teknologi dan sistem tanpa awak untuk mengimbangi kekurangan personel, termasuk pengembangan drone, sistem pertahanan udara terpadu, serta kemampuan perang siber. Namun, analis menilai teknologi tidak sepenuhnya bisa menggantikan kebutuhan akan personel terlatih yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengambil keputusan taktis di medan tempur. "Drone dan AI butuh operator, teknisi, dan pemimpin yang berpengalaman," kata seorang mantan perwira tinggi Angkatan Darat Taiwan.
Demografi Taiwan memperparah tantangan ini. Angka kelahiran Taiwan merupakan salah satu terendah di dunia, dengan total fertility rate turun ke 0,87 pada 2023. Populasi usia kerja menyusut, sementara proporsi lansia terus meningkat. Ini berarti kolam rekrutmen akan semakin mengecil dari tahun ke tahun, membuat persaingan untuk tenaga muda berkualitas semakin ketat — tidak hanya dengan sektor sipil, tapi juga dengan kebutuhan tenaga kerja asing yang semakin dibutuhkan Taiwan.
Beberapa pakar menyarankan reformasi sistemik yang lebih radikal, termasuk memperpanjang masa pelayanan wajib militer (yang baru diperpanjang dari 4 bulan menjadi 1 tahun sejak 2024), memperbaiki kultur organisasi militer yang dianggap kaku dan birokratis, serta menciptakan jalur karir pasca-militer yang menarik bagi veteran. Taiwan juga perlu mempelajari model negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan yang berhasil membangun militer profesional meskipun keterbatasan demografi.
Situasi Taiwan diikuti dekat oleh komunitas keamanan internasional, mengingat peran strategis pulau ini dalam rantai pasokan semiconductor global dan keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan. Ketidakmampuan mempertahankan kesiapan tempur yang kredibel tidak hanya mengancam deterrence Taiwan terhadap tekanan militer Tiongkok, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik dan ekonomi yang jauh lebih luas bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.