Uni Eropa tengah menghadapi resistensi keras dari komunitas teknologi global terkait draf spesifikasi dompet identitas digital yang mewajibkan verifikasi usia bergantung pada ekosistem tertutup Google dan Apple. Diskusi teknis yang dipublikasikan pada 16 Juli 2025 tersebut telah memunculkan 279 komentar dan 322 balasan, mencerminkan keresahan mendalam terhadap arah kebijakan tersebut.
Dokumen README dari organisasi pengembang EU Digital Identity Wallet secara eksplisit menyebutkan pemanfaatan Google Play Integrity API dan Apple App Attestation sebagai fondasi keamanan aplikasi serta perangkat. Penetapan ini secara langsung mengikat warga negara anggota Uni Eropa pada sistem operasi mobile buatan perusahaan raksasa Amerika Serikat, membatasi pilihan perangkat lunak alternatif yang bersifat sumber terbuka.
Langkah tersebut bertolak belakang dengan semangat kedaulatan digital yang selama ini digaungkan oleh komisi independen benua Eropa. Beberapa tahun belakangan, Uni Eropa justru gencar menjatuhkan sanksi antitrust kepada Google atas tuduhan penyalahgunaan posisi dominan di pasar sistem operasi. Ironisnya, spesifikasi teknis terbaru justru memaksa warga mengadopsi alat verifikasi yang memberikan kekuasaan penuh atas pilihan pengguna kepada korporasi Amerika tersebut.
Kontroversi ini bermula dari kebutuhan Uni Eropa untuk menegakkan batas usia legal, terutama dalam membatasi akses masyarakat terhadap konten dewasa di internet. Para perancang spesifikasi memilih jalur aplikasi khusus yang terintegrasi dengan layanan attestation resmi dari vendor sistem operasi. Namun, pendekatan ini dianggap mengabaikan prinsip dasar dompet identitas digital itu sendiri, yakni ketersediaan bagi siapa pun yang ingin menggunakannya serta kendali penuh berada di tangan pengguna.
Keberadaan aplikasi identitas asal Belanda bernama Yivi, yang sebelumnya dikenal dengan IRMA, menjadi bukti bahwa ketergantungan pada Google dan Apple tidak mutlak diperlukan. Yivi beroperasi tanpa integrasi Play Integrity dan bahkan tersedia di toko aplikasi sumber terbuka seperti F-Droid. Aplikasi ini telah digunakan oleh pemerintah tertentu untuk verifikasi usia, menunjukkan bahwa solusi berbasis kedaulatan lokal sudah matang secara teknis.
Bagi ekosistem teknologi global, kebijakan ini berpotensi menciptakan efek domino berupa penguncian ekosistem (vendor lock-in) yang serupa dengan krisis peramban Internet Explorer 6 di Korea Selatan pada dekade lalu. Negara-negara Eropa bagian selatan, di mana adopsi ponsel non-Google cukup masif, akan menghadapi hambatan operasional yang signifikan. Pemaksaan penggunaan sistem tertutup juga secara langsung melanggar hak digital warga untuk memilih perangkat sesuai preferensi tanpa diskriminasi layanan publik.
Dari perspektif Indonesia, polemik ini memberikan pelajaran berharga menjelang percepatan transformasi identitas digital nasional. Pemerintah Indonesia melalui INADIS (Identitas Digital) dan berbagai layanan e-KYC saat ini mulai mengandalkan infrastruktur verifikasi biometrik dan identitas digital. Jika merujuk pada kasus Uni Eropa, Indonesia harus menghindari jeratan ketergantungan pada API proprietari raksasa teknologi asing demi menjaga kedaulatan data warganya.
Pengguna di Tanah Air yang kerap mengakses layanan lintas batas juga akan terdampak jika standar Uni Eropa ini diadopsi secara global oleh platform internasional. Pembatasan akses berbasis integritas perangkat tertentu dapat mengesampingkan pengguna ponsel dengan sistem operasi alternatif atau yang memodifikasi perangkat secara legal. Hal ini mempertegas urgensi penguatan infrastruktur verifikasi berbasis web terbuka yang tidak membedakan jenis perangkat.
Seorang praktisi keamanan siber yang berkomentar dalam diskusi tersebut menyebut rencana Uni Eropa sebagai mimpi buruk privasi dan keamanan. "Menggunakan situs web yang dikendalikan Uni Eropa dengan kredensial nasional adalah satu-satunya solusi yang masuk akal, atau mungkin jangan diterapkan sama sekali," tulisnya, menyoroti betapa berisikonya memusatkan otoritas verifikasi pada korporasi luar wilayah yurisdiksi Eropa.
Kritik tajam juga datang mengenai logika ancaman (threat model) di balik keharusan menggunakan aplikasi native. Beberapa pengembang menyarankan pemanfaatan tantangan acak (random challenge) yang ditandatangani oleh penyedia identitas nasional, meniru protokol keamanan SSH atau WebAuthn, sehingga menghindari perlunya melindungi sertifikat aplikasi secara berlebihan. "Ada lusinan cara untuk mengamankan sertifikat aplikasi tanpa menggunakan sistem proprietary yang melanggar hukum persaingan bebas," tegas salah satu kontributor diskusi.
Ke depan, tekanan publik diprediksi akan memaksa komisi teknis Uni Eropa untuk merevisi draf spesifikasi tersebut dan beralih ke pendekatan berbasis web modern seperti Digital Credentials API. Alih-alih memaksa pemasangan aplikasi, verifikasi usia dapat dilakukan melalui pertukaran berkas terenkripsi antara situs web dan portal pemerintah, serupa dengan mekanisme autentikasi dua faktor universal.
Jika Uni Eropa bersikeras mempertahankan spesifikasi saat ini, blok regional tersebut berisiko kehilangan kepercayaan publik dan memperparah fragmentasi internet berdasarkan geografi serta merek perangkat. Transisi menuju kedaulatan digital yang sesungguhnya menuntut penghapusan seluruh dependensi layanan pihak ketiga yang berpotensi memicu kerentanan keamanan baru di masa depan.