Pembangunan pusat data berskala masif yang memakan energi listrik dan air dalam jumlah besar kini menjadi isu sentral dalam kampanye politik di Amerika Serikat menjelang pemilu 2026. Proyek infrastruktur pendukung kecerdasan buatan (AI) ini memicu gelombang penolakan dari warga lokal yang khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas jaringan listrik dan lingkungan sekitar. Fenomena ini memaksa kandidat dari Partai Demokrat maupun Republik untuk mengambil sikap tegas, mulai dari menuntut regulasi yang lebih ketat hingga mengusulkan moratorium pembangunan fasilitas tersebut.
Keterlibatan dana besar dari sektor teknologi semakin memperkeruh situasi. Kelompok super PAC seperti Leading the Future yang didukung oleh tokoh ternama seperti Marc Andreessen dan Greg Brockman dari OpenAI, dikabarkan telah menggelontorkan dana hingga 45 juta dolar AS dalam setahun. Di sisi lain, kelompok Public First Action yang berafiliasi dengan Anthropic telah mengumpulkan 80 juta dolar AS. Dana ini mengalir ke berbagai kelompok politik untuk memengaruhi narasi mengenai keamanan AI dan pembangunan infrastruktur data, yang mencerminkan betapa strategisnya aset data bagi masa depan industri teknologi.
Di Texas, negara bagian dengan rencana proyek pusat data terbanyak kedua setelah Virginia, isu ini menjadi komoditas politik yang panas. Calon senator dari Partai Demokrat, James Talarico, mengusulkan rencana akuntabilitas yang mencakup penghentian insentif pajak penjualan dan kewajiban penggunaan sistem air tertutup. Sementara itu, Jaksa Agung Texas Ken Paxton dari Partai Republik menekankan perlunya membatasi ketergantungan pada teknologi asal Tiongkok dalam infrastruktur data nasional. Keduanya sepakat bahwa perusahaan pemilik pusat data harus menanggung sendiri biaya infrastruktur energi yang mereka gunakan.
Ketegangan serupa terjadi di Florida. Calon gubernur dari Partai Demokrat, David Jolly, secara terbuka menjanjikan moratorium satu tahun bagi pembangunan pusat data skala besar. Sebaliknya, anggota Kongres dari Partai Republik, Byron Donalds, yang sebelumnya mendukung ekspansi pusat data, kini melunak dengan memperkenalkan undang-undang perlindungan pembayar pajak. Ia menuntut agar pengembang pusat data mendanai sendiri kebutuhan energi dan air mereka agar tidak membebani masyarakat luas.
Bagi Indonesia, tren ini memberikan pelajaran berharga mengenai tantangan pengelolaan infrastruktur digital di masa depan. Seiring dengan ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat data regional, tekanan serupa kemungkinan besar akan muncul dari masyarakat. Isu mengenai konsumsi listrik yang masif serta penggunaan sumber daya air oleh pusat data berskala besar di wilayah padat penduduk dapat memicu gesekan sosial jika tidak diantisipasi dengan regulasi yang transparan dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia perlu belajar dari perdebatan di AS terkait transparansi insentif pajak bagi investor pusat data. Di AS, banyak kandidat kini mempertanyakan mengapa negara harus memberikan keringanan pajak kepada perusahaan teknologi raksasa sementara warga lokal harus membayar tarif listrik yang lebih mahal akibat beban infrastruktur yang meningkat. Kebijakan 'AI Dividend' atau pajak atas keuntungan yang dihasilkan dari AI yang diusulkan di AS bisa menjadi model menarik untuk dikaji sebagai mekanisme redistribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Selain itu, tantangan kedaulatan data dan keamanan siber juga menjadi perhatian serius. Argumen mengenai pelarangan teknologi asing dalam infrastruktur kritis, sebagaimana disuarakan oleh politisi di Texas, menunjukkan bahwa pusat data bukan lagi sekadar bangunan fisik penyimpan server. Infrastruktur ini dipandang sebagai aset keamanan nasional yang krusial, yang jika dikelola secara tidak hati-hati, dapat membahayakan keamanan data warga negara.
Keterlibatan super PAC dalam mendanai kampanye di AS juga menunjukkan betapa kuatnya lobi industri teknologi dalam memengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia, di mana sektor teknologi digital tumbuh pesat namun regulasi pendukungnya masih terus berkembang, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap berada di atas kepentingan korporasi teknologi global.
Ke depan, tren ini diprediksi akan terus berlanjut hingga pemilu berakhir, dengan kemungkinan munculnya standar federal yang lebih ketat terkait efisiensi energi bagi pusat data. Perusahaan pengembang kini berada dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan ambisi ekspansi AI dengan tuntutan publik yang semakin kritis terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.
Pada akhirnya, perdebatan di Amerika Serikat ini menegaskan bahwa era pertumbuhan pusat data yang tanpa hambatan telah berakhir. Masyarakat kini menuntut pertanggungjawaban lebih besar atas dampak fisik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh infrastruktur digital. Pemimpin masa depan dituntut untuk memiliki visi yang mampu menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kebutuhan mendasar komunitas lokal agar tidak terjadi kebuntuan pembangunan di masa depan.