Tim pengadaan barang dan jasa di banyak perusahaan saat ini kerap menyetujui kontrak lisensi kecerdasan buatan (AI) skala besar dengan cara yang sama seperti membeli kursi kantor. Mereka membeli lisensi untuk setiap karyawan yang tercatat di gedung, dengan harapan sang penjual bahwa alat ini akan merevolusi seluruh alur kerja.
Kepala bagian teknologi informasi (CIO) mungkin merasa telah membawa inovasi besar dan bersiap merayakannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas lisensi tersebut tidak akan pernah tersentuh secara maksimal. Perusahaan sejatinya tidak membeli revolusi, melainkan terjebak dalam skema penagihan warisan yang tak lagi relevan dengan natur teknologi generatif.
Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, model bisnis perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) memang selalu dipasarkan melalui sistem per kursi atau per pengguna. Ketika sebuah perusahaan merekrut eksekutif penjualan baru, mereka membeli satu lisensi Salesforce tambahan. Hal yang sama berlaku untuk desainer yang membutuhkan Adobe. Logika ini dulu sangat masuk akal karena perangkat lunak berfungsi sebagai ruang kerja digital.
Setiap karyawan secara fisik memang membutuhkan kredensial login untuk masuk ke ruang kerja tersebut dan menjalankan tugasnya. Akan tetapi, kecerdasan buatan tidak beroperasi seperti basis data atau kanvas desain. AI berfungsi sebagai mesin penalaran yang tersedia sesuai permintaan, bukan sekadar tempat untuk hadir setiap hari.
Hasil audit pemanfaatan perangkat lunak di lusinan perusahaan masuk dalam daftar Fortune 500 memperlihatkan data yang brutal terkait adopsi AI. Distribusi penggunaannya sangat timpang dan hampir tidak pernah merata di seluruh organisasi. Polanya berbentuk pembagian 90 banding 10. Sekitar 10 persen karyawan menjadi pengguna intensif yang mempelajari rekayasa prompt, menghasilkan ratusan interaksi dengan model bahasa setiap hari, serta membangun alur kerja otomatisasi yang kompleks.
Sementara itu, 90 persen karyawan lainnya mencatatkan grafik pemakaian yang nyaris datar. Mereka hanya login sekali saat hari orientasi wajib dari divisi sumber daya manusia. Setelah mengetik satu perintah malas untuk meminta mesin menulis email sopan kepada atasan, karyawan tersebut akan menutup tab peramban dan tidak menyentuh perangkat lunak itu lagi sepanjang tahun fiskal.
Di Indonesia, fenomena ini mulai terlihat seiring banyaknya perusahaan yang takut tertinggal tren (FOMO) sehingga langsung meneken kontrak perusahaan teknologi raksasa tanpa mengukur kebutuhan riil. Membayar 30 hingga 40 dolar AS per bulan untuk lisensi seluruh 5.000 karyawan berarti perusahaan sedang mensubsidi margin keuntungan vendor secara besar-besaran. Dana puluhan ribu dolar menguap setiap bulan untuk daya komputasi yang tidak pernah dikonsumsi.
Ironi ekonomi di sini sangat terasa. Janji utama AI adalah memangkas tenaga kerja manual dalam menjalankan proses bisnis, misalnya satu analis keuangan menengah bisa mengerjakan data setara tiga junior. Jika perangkat lunak itu dirancang untuk mengurangi jumlah manusia yang mengerjakan suatu masalah, mustahil sebuah perusahaan masih membayar vendor berdasarkan jumlah kepala manusia. Model harga warisan ini hanya dilekatkan ke teknologi revolusioner karena vendor ketakutan kehilangan pendapatan berulang yang bisa diprediksi.
Seorang konsultan perangkat lunak enterprise mencontohkan pengalamannya saat menangani agensi pemasaran menengah dengan 400 karyawan. Vendor utama sempat menawarkan harga selangit untuk lisensi premium agar seluruh staf bisa menggunakan antarmuka pembuatan teks. Alih-alih menyetujui kontrak karena tekanan tren, konsultan tersebut membekukan proposal itu dan membangun antarmuka web internal dasar yang terhubung langsung ke API penyedia model dalam waktu seminggu.
Biaya aktual yang dikeluarkan perusahaan tersebut hanya sekitar 600 dolar AS per bulan berbasis penggunaan. Kemampuan percakapan dan kecerdasan dasar yang didapatkan persis sama dengan produk kemasan vendor. Membayar per kursi untuk pembungkus enterprise berarti membayar tingkat markup tinggi hanya untuk antarmuka pengguna generik dan layar login. Perusahaan cerdas yang memahami ekonomi komputasi awan kini menolak kontrak model lama dan menuntut harga berbasis konsumsi.
Mereka mendesak vendor agar penagihan dilakukan per token yang dihasilkan, per kueri yang dieksekusi, atau per pengguna aktif bulanan. Jika seorang karyawan tidak menghasilkan satu pun token, perusahaan tidak perlu membayar sepeser pun. Pendekatan ini menuntut perusahaan untuk membayar bahan bakar mesin, bukan kursi penumpang.
Ke depannya, tren penolakan terhadap lisensi per kursi akan mempercepat kematangan adopsi AI di tingkat korporasi Tanah Air. Jika vendor bersikeras mempertahankan model lama, langkah paling logis adalah meninggalkan mereka dan membangun antarmuka sendiri. Kemandirian teknis seperti ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mendewasakan ekosistem digital Indonesia.