Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa para pemimpin yang menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan perusakan dan pembakaran fasilitas umum merupakan pengkhianat bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar pada Minggu (12/7) di Jakarta. Menurut kepala negara, setiap kontestasi politik pasti menghasilkan pihak yang menang dan kalah, namun kekalahan tidak boleh direspons dengan anarkisme.
Dalam sambutannya di hadapan ribuan pelaku koperasi dari berbagai daerah, Prabowo mengingatkan bahwa proses pemilihan umum di Tanah Air selama ini berjalan dengan baik dan damai. "Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Enggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu?" ujar Prabowo. Kalimat tersebut mencerminkan keprihatinan atas potensi konflik sosial yang kerap muncul pasca-pemilu.
Lebih tegas lagi, mantan panglima militer tersebut menyebut bahwa pemimpin yang menganjurkan aksi bakar-bakar di republik ini adalah pemimpin pengkhianat. "Saya percaya, hukum karma akan kena kepada mereka semua itu," tambahnya. Penggunaan kata karma menunjukkan keyakinan bahwa tindakan negatif akan berbalik kepada pelakunya, sekaligus menjadi peringatan moral bagi elit politik.
Prabowo juga menceritakan pengalaman pribadinya dalam dunia politik. Ia mengaku telah mengikuti pemilihan sebanyak lima kali dan mengalami kekalahan empat kali. Meski demikian, ia menekankan tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan demonstrasi apalagi aksi pembakaran. "Saya datang pelantikan rival saya, saya datang, saya hormat, saya kasih selamat," katanya, menunjukkan contoh sportivitas politik yang jarang terlihat di negara lain.
Untuk memberikan analogi, Presiden membandingkan persaingan politik dengan pertandingan sepak bola. Menurutnya, persaingan adalah hal wajar dan harus dihormati. "Bersaing itu baik. Pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan, kan ada dua. Satu harus menang. Kalau satu kalah, masa wasitnya mau digebukin? persaingan itu biasa," paparnya. Perbandingan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami bahwa kekalahan bukan alasan untuk merusak tatanan negara.
Kontekstualisasi pernyataan tersebut perlu dilihat dari peran sektor koperasi yang diperingati saat itu. Koperasi merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan dan menyumbang signifikan terhadap PDB nasional. Stabilitas politik sangat dibutuhkan agar roda ekonomi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berputar tanpa gangguan keamanan. Kerusuhan yang dipicu hasutan dapat menghancurkan aset produktif masyarakat bawah yang baru mulai bertransformasi digital.
Dari perspektif sosial, munculnya ajakan bakar-bakar saat ini sering kali disebarkan melalui platform digital dan media sosial. Algoritma yang memperkuat polarisasi membuat hoaks dan ujaran kebencian cepat viral. Oleh karena itu, edukasi literasi digital serta pengawasan konten oleh platform menjadi penting agar pesan-pesan provokatif tidak menguat menjadi gerakan massa nyata.
Bagi kalangan industri teknologi Indonesia, pesan Prabowo membawa implikasi terhadap iklim investasi. Investor domestik maupun asing menilai risiko politik sebagai variabel kunci sebelum menanamkan modal di sektor data center, fintech, maupun startup. Jika ancaman instabilitas dapat ditekan sejak dini melalui pernyataan tegas pemimpin, ekosistem digital berpotensi tumbuh lebih prediktabel dan kompetitif.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga menuntut konsistensi penegakan hukum. Larangan menghasut bukan sekadar retorika, melainkan harus diwujudkan dengan penindakan terhadap akun-akun atau aktor yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan provokasi. Sinergi antara aparat penegak hukum dan perusahaan teknologi lokal perlu diperkuat guna memastikan ruang siber tetap sehat.
Secara keseluruhan, pidato Presiden di momen Hari Koperasi ke-79 mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia harus dirawat dengan dewasa. Ajakan untuk tidak membakar dan menerima hasil pemilu secara sportif relevan dengan upaya membangun negara yang stabil, makmur, dan inklusif di era transformasi digital.