Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pelaku korupsi di Indonesia saat memimpin peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu (12/7). Dalam suasana yang semestinya celebratif, orang nomor satu di republik ini justru menyoroti persoalan pengemplangan kekayaan negara yang masih menjangkiti berbagai lapisan pemerintahan dan badan usaha.
"Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi, saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan," tegas Prabowo di hadapan peserta acara. Kalimat tersebut mencerminkan kejengkelan presiden terhadap maraknya praktik rasuah yang dinilai terus menggerogoti kesejahteraan masyarakat meski sudah berkali-kali dilontarkan imbauan serupa.
Lebih lanjut, kepala negara menuntut agar para koruptor mengembalikan aset dan dana yang telah diambil dari rakyat. Menurutnya, bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang pemaaf, namun hal tersebut tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran untuk menghindar dari keadilan. "Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan," ujar Prabowo.
Dalam pandangan presiden, uang negara seharusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur sosial dasar seperti sekolah yang layak dan peningkatan kesejahteraan para pegawai publik. Ia menekankan bahwa guru, dokter, perawat, prajurit TNI, anggota Polri, serta aparatur sipil negara membutuhkan gaji yang memadai agar tidak terdorong untuk memeras atau korupsi. "Tentara dan Polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi," tandasnya.
Sorotan khusus juga diarahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang disebut Prabowo sebagai salah satu sumber utama praktik korupsi selama ini. "BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," jelasnya. Pernyataan ini sejalan dengan catatan berbagai lembaga antikorupsi yang menemukan banyak kasus penggelapan anggaran dan penyalahgunaan wewenang di perusahaan pelat merah, mulai dari sektor energi hingga logistik.
Kontekstualisasi lebih luas menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis yang menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Meski berbagai rezim telah berjanji memberantasnya, indeks persepsi korupsi yang dirilis lembaga internasional masih menempatkan Tanah Air pada posisi menengah. Peringatan presiden di momen Hari Koperasi sekaligus mengingatkan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat sangat rentan terdampak ketika dana publik diselewengkan.
Dari sudut pandang industri teknologi dalam negeri, pesan antikorupsi ini memiliki relevansi strategis. Transformasi digital sektor publik, termasuk implementasi sistem e-procurement dan pelacakan aset berbasis blockchain, membutuhkan komitmen politik yang jelas agar tidak hanya menjadi jargon. Startup lokal yang menyediakan solusi governance, risk, and compliance (GRC) berpotensi memperoleh ruang kolaborasi dengan BUMN yang akan ditertibkan, asalkan proses pengadaan dilakukan transparan.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri melalui anggaran negara yang bersih juga akan berdampak pada percepatan adopsi teknologi di instansi pemerintah. Ketika aparatur tidak dibebani kecemasan finansial, motivasi untuk menghindari jalur digital yang audit-trail-nya terbuka justru menurun. Dengan demikian, penegakan keadilan yang digaungkan Prabowo dapat menjadi katalis bagi ekosistem teknologi pendukung tata kelola negara.
Masyarakat luas kini menanti tindakan konkret di balik retorika tersebut. Pemberantasan korupsi di BUMN dan perbaikan sistem remunerasi aparatur sipil tidak bisa sekadar mengandalkan seruan moral, melainkan harus diwujudkan dalam reformasi kelembagaan dan penegakan hukum yang konsisten. Hari Koperasi Nasional ke-79 mungkin akan dikenang sebagai momen di mana presiden menegaskan batas toleransi baru terhadap para perampok kekayaan rakyat.