Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus kembali menjadi arah utama pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Menurut Kepala Negara, konstitusi yakni UUD 1945 telah mengamanatkan bentuk ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak, bukan sekadar pertumbuhan angka makro semata.
Prabowo mengingatkan bahwa cukup lama bangsa Indonesia berjuang mengembalikan haluan ekonomi ke desain para pendiri bangsa, yaitu ekonomi kekeluargaan. Dalam sistem tersebut, seluruh unsur masyarakat diberi kesempatan berperan aktif. Konsep ini berbeda dengan model ekonomi yang hanya mengandalkan segelintir pemilik modal besar. Ekonomi kerakyatan menempatkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung yang nyata.
Dalam paparannya, Presiden mengkritik pendekatan kapitalisme neoliberal yang mendominasi beberapa dekade terakhir. Teori trickle-down effect yang meyakini kekayaan dari pertumbuhan ekonomi akan menetes ke lapisan bawah dinilai gagal membuktikan diri. Pengalaman puluhan tahun menunjukkan kesenjangan justru melebar di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Prabowo mengaku sejak awal telah memperingatkan bahwa paham tersebut tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak.
Menariknya, Presiden juga mencatat bahwa sejumlah negara Barat yang dulunya pelopor kebijakan neoliberal kini mulai meninggalkan pendekatan tersebut. Mereka beralih pada kebijakan yang lebih melindungi kepentingan nasional masing-masing, seperti subsidi industri dalam negeri dan proteksi pasar. Hal ini menjadi validasi bagi Indonesia untuk tidak terjebak dalam doktrin pasar bebas tanpa batas, melainkan merumuskan strategi ekonomi yang berdaulat.
Sebagai wujud nyata, pemerintah akan terus melanjutkan program penguatan koperasi yang disebut sebagai sokoguru perekonomian. Prabowo menyinggung gagasan Kopdes Merah Putih yang sesungguhnya telah dipikirkan puluhan tahun lalu. Melalui koperasi desa, diklaim terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat hingga mencapai Rp223 triliun. Selain itu, kesejahteraan petani juga dilaporkan mengalami tren positif seiring berbagai intervensi negara.
Penguatan ekonomi kerakyatan bukan sekadar retorika politik, tetapi membutuhkan fondasi kelembagaan yang solid. Prabowo menekankan dirinya tidak akan ragu membela dan memperkuat bangsa Indonesia. Ia meminta kesabaran masyarakat karena transformasi struktural memang tidak instan. Di hadapan para pelaku koperasi, Presiden bahkan menyebut koperasi sebagai keluarga besar yang harus dilindungi.
Dari perspektif analisis ekonomi, pergeseran ke arah ekonomi kekeluargaan memberikan implikasi luas terhadap distribusi investasi publik. Alokasi anggaran negara diharapkan lebih menyentuh sektor riil pedesaan dan industri padat karya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok elit perkotaan, tetapi juga menyebar ke pinggiran. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan inklusivitas.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Globalisasi dan integrasi pasar dunia menuntut daya saing tinggi, sementara koperasi kita masih menghadapi masalah permodalan dan manajemen modern. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor teknologi perlu diperkuat agar koperasi bisa naik kelas. Digitalisasi kinerja koperasi menjadi kunci agar transparansi dan efisiensi terjaga.
Di akhir sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan meninggalkan budaya dengki yang merusak kolaborasi. Baginya, kemakmuran rakyat adalah tujuan final konstitusi. Dengan kembali ke ekonomi kerakyatan, Indonesia berupaya menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial demi stabilitas jangka panjang.