JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi perbaikan sistem remunerasi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta seluruh aparatur sipil negara guna mencegah praktik korupsi dan pemerasan yang merugikan rakyat. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad, 12 Juli 2026.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa gaji yang layak bukan hanya hak konstitusional, melainkan instrumen strategis untuk menjaga integritas birokrasi dan aparat keamanan. "Guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik, tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat," ujar Prabowo dengan nada tegas. Ia menambahkan, "Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi."
Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik yang berkepanjangan mengenai kesejahteraan aparatur negara. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunjukkan bahwa besaran gaji pokok PNS baru (golongan III/a) saat ini berkisar Rp3,1 juta per bulan, sementara anggota TNI dan Polri pangkat bawah menerima total pendapatan sekitar Rp4–5 juta termasuk tunjangan. Angka ini jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak (KHL) di perkotaan besar yang mencapai Rp8–10 juta per bulan untuk keluarga kecil.
Ahli administrasi publik dari Universitas Indonesia, Dr. Agus Widjajanto, menilai pendekatan Prabowo mengacu pada teori "efficiency wage" di mana kompensasi di atas pasar mengurangi insentif perilaku menyimpang. "Ketika gaji tidak mencukupi kebutuhan dasar, risiko korupsi kecil (petty corruption) seperti pungli, suap layanan, hingga pemerasan di lapangan meningkat drastis," ujarnya saat dihubungi Senin (13/7). Ia menambahkan bahwa Singapura dan Hong Kong berhasil menekan korupsi birokrasi melalui kebijakan gaji tinggi yang diseimbangkan sanksi berat.
Namun, tantangan fiskal tidak bisa diabaikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan Rp4.200 triliun untuk belanja pegawai, naik 8,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan gaji TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan, dan PNS secara bersamaan membutuhkan ruang fiskal yang terbatas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan perlunya efisiensi belanja dan perluasan basis pajak sebelum komitmen gaji baru dapat dieksekusi tanpa mengganggu defisit anggaran yang ditargetkan 2,53% PDB.
Di sisi lain, Prabowo mengeluarkan peringatan keras bagi pelaku korupsi. "Untuk sekian kali lagi, saya bicara dari dulu. Hey, para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau, hentikan," tegasnya. Beliau menegaskan bahwa rakyat Indonesia "bukan bodoh, meskipun mudah memberi maaf" dan menuntut keadilan serta kesejahteraan. Retorika ini mengingatkan pada pendekatan "zero tolerance" yang pernah digulirkan era Reformasi, namun kini dipadukan dengan solusi struktural via perbaikan welfare.
Paket kebijakan gaji ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi birokrasi menyeluruh yang mencakup manajemen karir berbasis meritokrasi, sistem pensiun terpadu, serta penguatan pengawasan internal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa selama 2023–2025, 42% tersangka korupsi berasal dari lingkungan PNS, TNI, dan Polri — mayoritas kasus suap dan gratifikasi berkaitan dengan pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa.
Masyarakat sipil dan organisasi anti-korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif arah kebijakan ini, namun menuntut transparansi mekanisme pengangkatan gaji agar tidak terbebani pada utang atau pemotongan belanja modal. "Kuncinya ada pada tata kelola yang bersih, bukan hanya nominal gaji," kata Koordinator ICW, Yosep Adi Prasetyo. Pemerintah diharapkan merilis rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait besaran gaji baru pada kuartal III-2026 setelah konsultasi dengan DPR dan stakeholder terkait.