Perlawanan terhadap pembangunan data center kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat telah memasuki fase baru yang tidak terduga. Data terbaru dari Data Center Watch, proyek riset yang didanai oleh perusahaan keamanan AI 10a Labs, menunjukkan lonjakan drastis gerakan penolakan di kuartal pertama 2026. Sekurang-kurangnya 75 proyek bernilai total $130 miliar berhasil dihentikan atau ditunda antara Januari hingga Maret, sementara jumlah kelompok oposisi aktif melonjak lebih dari dua kali lipat — dari 396 pada akhir 2025 menjadi 833 pada akhir Maret 2026, tersebar di 49 dari 50 negara bagian AS. Lebih dari 235.000 tanda tangan petisi dikumpulkan hanya dalam satu kuartal, mengindikasikan kekhawatiran publik yang mendalam dan terorganisir.
Akakar pergerakan ini sebenarnya dapat ditelusuri ke kasus Apple di Athenry, Irlandia, sepuluh tahun lalu. Pada 2015, Apple mengumumkan rencana membangun data center bernilai $1 miliar di kota kecil tersebut dengan janji menggunakan 100 persen energi terbarukan dan menyediakan fasilitas publik. Namun, warga setempat mengajukan keberatan soal kebisingan, polusi cahaya, risiko banjir, lalu lintas, dan dampak pada satwa liar. Meskipun papan perencanaan independen akhirnya menyetujui, bandingan ke pengadilan tinggi dan ancaman kasasi ke Mahkamah Agung Irlandia membuat Apple menyerah pada Mei 2018. Kasus itu menjadi preseden awal: bahkan dengan komitmen hijau dan dukungan sebagian warga, proyek data center bisa gagal jika legitimasi sosial tidak terealisasi.
Sekarang, skala dan urgensi sangat berbeda. Data center AI membutuhkan daya komputasi masif untuk melatih dan menjalankan model bahasa besar, mengonsumsi listrik setara seluruh negara bagian dan memerlukan pendingin air dalam volume besar. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) memproyeksikan permintaan energi komersial akan melebihi permintaan residensial untuk pertama kalinya pada 2026, dan diprediksi akan melipatgandakan pada 2027. Warga di dekat fasilitas ini melaporkan kenaikan biaya utilitas, penurunan kualitas air, gangguan kebisingan serta cahaya, dan emisi gas rumah kaca — mengubah isu teknis menjadi krisis pocketbook dan kesehatan lingkungan.
Beberapa kasus konkret menggambarkan dinamika baru ini. Di DeForest, Wisconsin, QTS — anak usaha Blackstone — membatalkan rencana kampus $12 miliar setelah protes warga. Di Delaware City, regulator menolak izin proyek 580 hektar karena melanggar Coastal Zone Act yang melarang industri berat di kawasan pesisir. Di Prince William County, Virginia — negara bagian dengan konsentrasi data center tertinggi dunia — oposisi berhasil menghentikan proyek "Digital Gateway" QTS seluas 2.000 hektar. Di Utah, tekanan publik memaksa Kevin O'Leary mengecilkan Proyek Stratos dari 40.000 hektar. Setiap kasus menunjukkan pola: transparansi minim, proses izin cepat, dan ketidakseimbangan befaedah antara korporasi dan komunitas memicu resistensi.
Di tingkat federal, pertarungan politik memanas. Presiden Donald Trump menandatangani eksekutif order untuk mempercepat pembangunan data center AI demi memenangkan perlombaan terhadap China. Namun, tidak semua pembuat undang-undang sepakat. Senator Bernie Sanders dan Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez mengusulkan jeda pembangunan hingga undang-undang melindungi tarif utilitas dan lingkungan diterbitkan. Di sisi lain, Ratepayer Protection Act — yang dikodifikasikan dari kesepakatan Google, Meta, Microsoft, dan raksasa teknologi lain untuk menanggung biaya energi sendiri — serta GRID Act yang mewajibkan data center menggunakan sumber energi terpisah dari jaringan nasional, mendapat dukungan bipartisan. Namun, kedua rancangan belum lolos proses legislatif yang rumit.
Negara bagian tidak menunggu kebijakan federal. Tech Policy Press mencatat 28 undang-undang level negara bagian telah disahkan, dipimpin oleh kedua partai. Florida melarang data center meneruskan biaya ke warga. Idaho membatasi penggunaan air. Washington mencabut insentif pajak. Namun, keragaman regulasi ini menciptakan "patchwork" yang sulit dinavigasi industri dan tidak cukup untuk mengendalikan laju pembangunan yang didorong permintaan global AI.
Implikasi ekonomi dan geopolitiknya luar biasa. Data center adalah tulang punggung infrastruktur AI — tanpa kapasitas komputasi yang berkembang eksponensial, ambisi dominasi AI AS terancam. Namun, model bisnis yang mengeksploitasi subsidi implisit (jaringan listrik, air, lahan) sambil memprivatisasi keuntungan semakin tidak tahan secara politik. Investor mulai memperhitungkan risiko regulasi dan reputasi; pembatalan proyek $12 miliar di Wisconsin adalah sinyal kuat bahwa modal tidak lagi menganggap kelancaran izin sebagai hal yang pasti.
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran kritis. Sebagai negara dengan ambisi menjadi hub data center Asia Tenggara — menarik investasi dari Microsoft, Google, Nvidia, dan pemain lokal — Indonesia harus menghindari jebak "race to the bottom" dalam insentif. Kerangka regulasi yang jelas soal tarif listrik industri, manajemen air, standar emisi, dan mekanisme konsultasi publik bermakna (bukan sekadar formalitas AMDAL) harus disiapkan sebelum gelombang investasi puncak tiba. Keseimbangan antara daya tarik investasi dan keadilan intergenerasional bagi komunitas lokal akan menentukan apakah Indonesia menjadi beneficiary atau victim dari boom infrastruktur AI global.