Sekelompok pakar keamanan siber terkemuka telah melayangkan surat terbuka kepada pemerintah Amerika Serikat, mendesak agar perintah pengendalian ekspor terhadap model kecerdasan buatan (AI) milik Anthropic, yakni Fable dan Mythos, segera dicabut. Para ahli berpendapat bahwa pembatasan ini justru merugikan pihak pertahanan keamanan siber yang kini kehilangan akses terhadap alat canggih untuk mendeteksi kerentanan perangkat lunak secara efektif.
Dalam surat tersebut, sebanyak 76 pakar keamanan siber terkemuka—termasuk mantan kepala keamanan Facebook Alex Stamos dan pendiri Bugcrowd, Casey Ellis—menyatakan bahwa tindakan pemerintah AS sangat berbahaya. Mereka menekankan bahwa menarik akses terhadap teknologi mutakhir dari sisi pertahanan, sementara pihak lawan terus mempercepat inovasi mereka, merupakan langkah yang keliru dan berisiko tinggi bagi stabilitas infrastruktur digital global.
Pemerintah AS sebelumnya mengeluarkan perintah kepada Anthropic untuk membatasi ekspor model Fable dan Mythos dengan alasan keamanan nasional. Meskipun alasan spesifik di balik perintah tersebut tidak diungkapkan secara mendetail, Anthropic merespons dengan menangguhkan akses terhadap kedua model tersebut bagi seluruh pengguna di seluruh dunia sebagai langkah kepatuhan.
Anthropic sebelumnya telah merilis Mythos dalam versi pratinjau untuk sekitar 150 organisasi di 15 negara dengan pengawasan ketat. Kemudian, perusahaan meluncurkan Fable, versi publik yang dilengkapi dengan sistem pengamanan (guardrails) yang sangat restriktif untuk mencegah penyalahgunaan di bidang biologi, kimia, maupun keamanan siber. Namun, batasan tersebut justru dinilai terlalu ketat oleh para praktisi karena menghambat fungsi utama model dalam membantu tugas-tugas keamanan.
Spekulasi muncul bahwa perintah ekspor ini didasari oleh laporan mengenai adanya metode 'jailbreak' yang dapat membuka kemampuan penuh Mythos pada versi Fable. Laporan tersebut diduga berasal dari penelitian internal Amazon yang hingga kini tidak dipublikasikan secara luas. Namun, Katie Moussouris, salah satu penandatangan surat terbuka tersebut, menyatakan telah meninjau dokumen itu dan menegaskan bahwa tidak ada bukti nyata mengenai keberhasilan metode pembobolan tersebut.
Kondisi ini menciptakan perdebatan panjang mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan kebutuhan industri keamanan siber terhadap teknologi AI. Para pakar berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini agar para profesional dapat memanfaatkan AI untuk memperkuat pertahanan siber di tengah ancaman serangan digital yang kian canggih dan masif setiap harinya.