Pemerintah India baru saja memberlakukan pembatasan akses terhadap aplikasi pesan instan Telegram selama sepekan. Kebijakan ini diambil menyusul kekhawatiran pihak berwenang terkait potensi kecurangan dalam ujian nasional, khususnya menjelang ujian ulang National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG). Pemerintah menyatakan bahwa langkah drastis ini diperlukan guna mencegah penyebaran bocoran soal ujian dan berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan platform tersebut.
Sebagai respons atas kebijakan tersebut, masyarakat India dilaporkan beralih menggunakan layanan Virtual Private Network (VPN) dalam jumlah yang sangat signifikan. Data dari perusahaan intelijen aplikasi Appfigures menunjukkan bahwa hari pengumuman pembatasan Telegram menjadi hari dengan jumlah unduhan aplikasi VPN tertinggi di India sejak awal tahun 2025. Rata-rata unduhan harian yang biasanya berada di angka 139.000 melonjak drastis hingga mencapai 208.000 unduhan.
Beberapa penyedia layanan VPN populer seperti Proton VPN dan Turbo VPN mencatat pertumbuhan paling tajam. Di Apple App Store, unduhan Proton VPN di India meroket hingga 113 persen, sementara Turbo VPN meningkat 85 persen. Tren serupa juga terlihat di Google Play Store, di mana Proton VPN mengalami kenaikan unduhan sebesar 64 persen. Lonjakan ini membuat posisi aplikasi-aplikasi tersebut merangkak naik di peringkat toko aplikasi di India.
Tidak hanya VPN, pengguna di India juga mulai mencari aplikasi pesan instan alternatif sebagai pengganti Telegram. Data menunjukkan bahwa aplikasi Signal mengalami lonjakan unduhan yang signifikan, yakni sebesar 72 persen di Apple App Store dan mencapai 322 persen di Google Play Store setelah pembatasan diberlakukan. Fenomena ini mencerminkan perilaku pengguna yang tetap berupaya mempertahankan komunikasi digital mereka meski akses ke layanan utama sedang terputus.
Di sisi lain, Telegram telah mengajukan keberatan atas perintah pemblokiran tersebut ke Pengadilan Tinggi Delhi. Pihak Telegram berargumen bahwa otoritas seharusnya menargetkan konten spesifik yang dianggap melanggar hukum daripada melakukan pemblokiran secara menyeluruh terhadap seluruh platform. Mereka menilai bahwa tindakan pemerintah terlalu luas dan berdampak pada jutaan pengguna yang memanfaatkan aplikasi tersebut untuk tujuan komunikasi yang sah.
Para penyedia layanan VPN, termasuk Windscribe, mengonfirmasi bahwa pola ini sering terjadi di berbagai negara yang menerapkan pembatasan internet atau pemblokiran aplikasi spesifik. Lonjakan pendaftaran baru dan unduhan aplikasi di India dianggap sebagai bukti bahwa pengguna akan selalu mencari celah teknis untuk melewati sensor pemerintah. Situasi ini terus dipantau oleh para pakar keamanan siber sebagai studi kasus mengenai efektivitas pemblokiran platform di era digital.