Zhang Qi, pengemudi ojek online di Guangzhou, tidak pernah membayangkan teknologi bisa jadi penasihat pendidikan bagi putranya. Usai anaknya mengikuti ujian masuk universitas nasional atau gaokao bulan Juni lalu, ia membuka aplikasi chatbot AI buatan China dan memasukkan nilai ujian serta preferensi sederhana. Dalam hitungan detik, sistem menampilkan daftar universitas dan program studi di seluruh negeri yang cocok dengan skor putranya — termasuk kampus di Shenzhen, pusat inovasi teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya oleh keluarga dari pedesaan Provinsi Shanxi.
Kisah Zhang bukan kasus terisolasi. Data Alibaba mencatat lebih dari 14 juta pengguna telah mencoba agen AI penerimaan mahasiswa pada asisten Qwen hingga akhir Juni. Baidu melaporkan angka serupa: 15 juta siswa menggunakan asisten pendaftaran universitas buatannya. Tencent Holdings bahkan menyebut chatbot Yuanbao telah menjawab hampir 80 juta pertanyaan terkait penerimaan mahasiswa baru dalam periode yang sama. Angka-angka ini merefleksikan pergeseran masif dalam cara jutaan keluarga China menavigasi salah satu keputusan paling krusial dalam hidup anak mereka.
Latar belakangnya jelas: sistem pendidikan tinggi China sangat bergantung pada nilai gaokao. Tahun ini, 12,9 juta peserta bersaing, dan begitu hasil keluar, mereka hanya punya beberapa hari untuk mengisi formulir pilihan jurusan sebelum batas pendaftaran ditutup. Gelar universitas ternama dan reputasi program studi menentukan jalur karier, sehingga kesalahan memilih bisa berdampak seumur hidup. Selama ini, keluarga kelas menengah memanfaatkan konsultan berbayar, koneksi keluarga, hingga jaringan profesional untuk mendapat keunggulan. Keluarga kelas pekerja seperti Zhang hanya bisa mengandalkan guru sekolah atau figur publik seperti Zhang Xuefeng, konsultan legendaris yang meninggal dunia awal tahun ini.
Hadirnya AI gratis meratakan akses informasi yang selama ini dikontrol elit. "Sebelumnya kami hanya tahu universitas di dekat rumah," ujar Zhang kepada SCMP. "Sekarang AI menunjukkan universitas dan jurusan mana saja yang bisa diraih anak kami di seluruh negeri." Ia menambahkan bahwa sibuk mencari nafkah membuatnya tak sempat mendampingi anak secara intensif. AI jadi solusi praktis: gratis, cepat, dan tersedia kapan saja.
Namun dampaknya ke industri konsultasi pendidikan signifikan. Lembaga riset iiMedia Research memperkirakan pasar konsultasi penerimaan universitas China bernilai 1,01 miliar yuan pada 2025 dan diproyeksikan tumbuh jadi 1,22 miliar yuan pada 2027. AI justru mengancam segmen layanan dasar. Wu Rui, konsultan di Guangzhou, mengakui bisnisnya terdampak. Ia memangkas tarif paket standar dari 5.000 yuan menjadi 2.999 yuan musim ini. "AI menekan layanan konsultasi dasar," kata Wu. "Tapi justru mendorong permintaan atas jasa konsultasi personal yang lebih mendalam."
Fenomena ini menciptakan dinamika baru: banyak keluarga kini datang ke konsultan manusia bukan untuk mencari rekomendasi awal, tafsirkan jawaban AI. Wu menilai manfaat AI tidak merata. Pengguna yang paham menyusun prompt detail — mencantumkan anggaran biaya kuliah, preferensi karier seperti pegawai negeri atau militer, hingga lokasi geografis — mendapat hasil jauh lebih baik dibanding yang hanya memasukkan nilai ujian. Zhang sendiri mengalami hal ini. Awalnya rekomendasi AI terlalu umum. Setelah belajar prompt engineering lewat media sosial dan memasukkan parameter detail, hasilnya jadi relevan. Ia tetap memverifikasi jawaban AI dengan guru dan kerabat.
"Kamu perlu memahami pasar kerja dan cara kerja masyarakat China sebelum tahu apa yang harus ditanyakan ke AI," tegas Zhang. Kalimat ini mengungkap keterbatasan fundamental: AI hanya sebaik konteks yang diberikan pengguna. Tanpa pemahaman struktural tentang sistem pendidikan, pasar tenaga kerja, dan biaya hidup di berbagai kota, rekomendasi AI berisiko jadi sekadar daftar statistik tanpa nuance.
Di Indonesia, tren ini relevan mengingat ekosistem edutech lokal berkembang pesat. Platform seperti Ruangguru, Zenius, hingga startup baru berbasis AI generatif mulai menawarkan fitur rekomendasi jurusan dan universitas. Bedanya, sistem penerimaan di Indonesia — SNBP, SNBT, hingga mandiri — lebih kompleks dengan banyak jalur. Data historis nilai UTBK, kapasitas kuota, hingga akreditasi program studi jadi variabel kritis yang butuh integrasi mendalam, bukan sekadar LLM generik.
Tantangan utama di Indonesia: ketersediaan data terstruktur dan akurat. Banyak data universitas tersebar di situs-situs terpisah, tidak terstandarisasi, dan jarang di-update real-time. AI lokal yang ingin andal butuh akses ke database resmi seperti PDDikti, LLDIKTI, dan sistem informasi masing-masing PTN/PTS. Kolaborasi B2B dengan Kementerian Pendidikan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jadi kunci, bukan hanya membangun model bahasa yang canggih.
Sisi lain, kesenjangan digital di Indonesia lebih tajam. Orang tua di daerah tertinggal — yang paling butuh bantuan informasi — justru paling minim akses internet stabil dan literasi digital untuk memanfaatkan AI. Jika tren China mengurangi kesenjangan kelas, di Indonesia berpotensi memperlebarnya jika tidak diimbangi program literasi AI massal dan infrastruktur konektivitas merata.
Ke depan, model hibrid akan dominan. AI menangani screening awal: memfilter ribuan opsi jadi daftar pendek berdasarkan parameter kuantitatif. Konsultan manusia — baik independen maupun dari sekolah — fokus pada aspek kualitatif: minat bakat siswa, dinamika keluarga, pertimbangan finansial jangka panjang, hingga networking alumni. Di China, Wu Rui sudah beradaptasi dengan model ini. Di Indonesia, konselor BK sekolah dan konsultan karir independen bisa memposisikan diri sebagai "penghubung" antara output AI dan keputusan final keluarga.
Bagi industri edutech Indonesia, peluangnya jelas: bangun lapisan aplikasi yang mengintegrasikan data resmi, antarmuka bahasa Indonesia natural, dan fitur kolaborasi orang tua-siswa-konselor. Bukan sekadar chatbot tanya-jawab, tapi platform pengambilan keputusan terstruktur. Siapa yang berhasil mengeksekusi visi ini, tidak hanya menang pasar B2C orang tua, tapi bisa jadi mitra strategis pemerintah dalam meratakan akses informasi pendidikan tinggi.