Mozilla mengeluarkan peringatan keras soal perubahan perilaku aplikasi Windows Backup pada pembaruan Windows 11 versi 26H2 yang akan datang. Menurut organisasi di balik Firefox, mekanisme backup default baru tersebut berisiko mengatur ulang aplikasi bawaan — termasuk browser — ke pengaturan pabrik Microsoft Edge saat proses migrasi sistem operasi berskala besar berlangsung. Hal ini dinilai dapat membatasi kebebasan pengguna dalam memilih browser favorit mereka.
Perubahan ini tersembunyi di balik sejumlah peningkatan fitur yang dikemas dalam pembaruan 26H2. Di antara lain perbaikan layanan MIDI Windows, penyempurnaan sistem login Windows Hello, serta kemampuan menonaktifkan Smart App Control tanpa harus menginstal ulang sistem operasi. Microsoft juga merapikan menu konteks File Explorer dan memperbaiki antarmuka pencarian Start Menu. Namun, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, terselip perubahan kebijakan default yang menguntungkan ekosistem sendiri.
Peluncuran Windows 11 26H2 direncanakan sebagai bagian dari siklus pembaruan setahun sekali Microsoft, mengikuti pola rilis mayor yang dimulai sejak Windows 11 versi 22H2. Setiap pembaruan mayor ini biasanya membawa perubahan arsitektur di bawah tenda yang tidak selalu terlihat oleh pengguna awam. Kali ini, fokus Microsoft terlihat pada integrasi layanan cloud dan keamanan berbasis reputasi aplikasi. Windows Backup sendiri dirancang untuk memudahkan migrasi data, pengaturan, dan aplikasi ke perangkat baru — namun implementasinya justru menimbulkan kekhawatiran kompetisi yang tidak adil.
Mozilla menegaskan bahwa pola agresif Microsoft dalam mendorong Edge sebagai default telah berlangsung bertahun-tahun. Di wilayah Ekonomi Eropa (EEA), tekanan regulasi Digital Markets Act (DMA) memaksa Microsoft melonggarkan praktik tersebut. Pengguna di Eropa kini mendapat layar pemilihan browser yang lebih netral saat pertama kali menjalankan Windows. Namun, di pasar global termasuk Indonesia, praktik pengaturan default yang menguntungkan Edge tetap berlaku penuh tanpa opsi penolakan yang jelas.
Bagi pengguna Indonesia, dampaknya terasa saat membeli laptop baru atau menginstal ulang Windows. Sebagian besar perangkat baru dijual dengan Windows 11 pra-instal, dan proses pengaturan awal (OOBE) sering kali memaksa akun Microsoft serta menetapkan Edge sebagai browser default tanpa pertanyaan eksplisit. Fenomena ini diperparah oleh kebiasaan pengguna awam yang jarang mengubah pengaturan default setelah selesai setup. Data StatCounter Mei 2024 menunjukkan Edge menguasai 13,2% pangsa browser desktop di Indonesia, jauh di bawah Chrome (78,4%), namun angka Edge tumbuh signifikan sejak Windows 11 wajib pada PC baru.
Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan kompetisi yang sulit diatasi oleh browser alternatif seperti Firefox, Brave, atau Opera. Mozilla sendiri telah mengurangi investasi pemasaran di Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, sebagian karena kesulitan menembus dominasi default OS. Ketika Windows Backup otomatis mengembalikan Edge sebagai default setelah migrasi, pengguna yang sengaja beralih ke Firefox harus mengatur ulang preferensi mereka — langkah tambahan yang banyak dilewati.
Ahli hukum teknologi di Jakarta, yang meminta anonimitas, menilai praktik ini berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat meski belum tentu melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. "Ketika pemain dominan OS menggunakan kontrolnya untuk mengunci pengguna ke layanan turunannya, itu menciptakan barrier to entry bagi kompetitor," ujarnya. Ia menambahkan bahwa KPPU sebaiknya memantau praktik default-setting ini sebagai bagian dari ekosistem digital, mirup apa yang dilakukan Komisi Eropa terhadap Google Android beberapa tahun lalu.
Di sisi lain, Microsoft berpendapat bahwa integrasi mendalam Edge dengan Windows memberikan keamanan dan performa terbaik. Fiturnya seperti SmartScreen, password manager terintegrasi, dan mode efisiensi baterai diklaim bekerja optimal hanya pada Edge. Argumen teknis ini memang valid, namun kritikus menilai alasan keamanan sering dijadikan pelindung untuk mengunci ekosistem. Fakta bahwa Microsoft memperbolehkan non-aktifkan Smart App Control tanpa reinstall menunjukkan fleksibilitas teknis ada — hanya saja tidak diterapkan pada kebijakan default browser.
Pengembang ekstensi Firefox Indonesia, Rizki Pratama, mengungkapkan kekecewaan komunitas open source. "Kami sudah lama memperbaiki kompatibilitas Firefox dengan Windows 11, termasuk dukungan WebView2 dan integrasi notifikasi native. Sayangnya, semua usaha teknis itu sia-sia jika pengguna tidak pernah sampai ke tahap memilih browser karena default sudah dikunci," kata dia. Ia berharap Mozilla Foundation mendorong dialog dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika soal netralitas platform.
Mengantisipasi 26H2, para administrator TI di perusahaan Indonesia mulai menyiapkan skrip PowerShell dan kebijakan Group Policy untuk mengunci default browser pada Firefox atau Chrome sebelum rollout massal. Pendekatan ini efektif tapi membutuhkan sumber daya TI yang tidak dimiliki UKM. Untuk pengguna rumahan, solusi paling realistis adalah memeriksa pengaturan "Default Apps" segera setelah setup Windows selesai, serta menonaktifkan opsi "Let Windows decide" di bagian backup pengaturan.
Jangka panjang, tekanan regulasi global kemungkinan akan memaksa Microsoft meluaskan kebijakan netralitas browser ke luar Eropa. Brazil, India, dan Jepang sudah mengeksplorasi kerangka regulasi serupa DMA. Indonesia dengan UU PDP dan revisi UU ITE memiliki landasan hukum untuk menuntut transparansi default-setting, asalkan ada keberanian politik untuk menegakkannya. Sementara itu, Mozilla berkomitmen terus memperbaiki Firefox agar siap saat peluang pemilihan benar-benar terbuka bagi pengguna Indonesia.