Meta menghadapi gugatan hukum terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam menentukan daftar karyawan yang akan diberhentikan dari perusahaan. Dokumen keluhan (complaint) yang diajukan ke pengadilan memaparkan bagaimana sistem otomatis digunakan untuk memeringkat kinerja dan skor produktivitas pegawai.
Gugatan tersebut merinci penggunaan teknologi pemantauan spesifik, termasuk asisten large language model (LLM) bernama "Metamate" dan agen "second brain" yang melacak komunikasi internal. Sistem ini menggabungkan data dari pencatatan ketikan (keystroke logging), pemindaian konten layar, hingga riwayat peramban (browser) untuk menghasilkan penilaian.
Selain itu, dasbor penggunaan token AI dijadikan metrik untuk mengevaluasi hasil kerja dan keterlibatan teknis karyawan. Praktik ini memicu kekhawatiran serius mengenai privasi dan objektivitas dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan teknologi raksasa.
Perselisihan ini bermula ketika sekelompok karyawan mengajukan tuntutan hukum, menyatakan bahwa metode otomatis tersebut secara tidak proporsional menargetkan individu dengan disabilitas atau mereka yang mengambil cuti medis dan keluarga yang dilindungi undang-undang. Mereka berargumen bahwa algoritma yang dirancang untuk efisiensi justru menjadi alat diskriminasi terselubung.
Penggugat menegaskan bahwa Meta gagal melakukan uji bias (bias testing) wajib yang diamanatkan oleh legislasi terbaru di California dan New York City. Regulasi di kedua wilayah tersebut mewajibkan perusahaan yang menggunakan alat pengambilan keputusan otomatis untuk melakukan audit keadilan guna mencegah diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Di sisi lain, pihak Meta membantah semua tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait manajemen tenaga kerja dan struktur organisasi diambil sepenuhnya oleh manajer manusia, bukan oleh kecerdasan buatan. Pernyataan resmi ini berusaha meredam spekulasi bahwa algoritma memegang kendali penuh atas nasib karyawan.
Isu ini menyoroti batas etis penerapan AI dalam ruang kerja, sebuah tren yang juga mulai merambah Indonesia. Beberapa perusahaan teknologi lokal dan perusahaan rintisan (startup) di Jakarta kini mulai mengadopsi perangkat pelacakan produktivitas berbasis perangkat lunak. Meski belum separah kasus Meta, potensi penyalahgunaan data pribadi karyawan tetap terbuka lebar.
Pekerja Indonesia yang tergabung dalam serikat buruh digital kerap menyuarakan kekhawatiran terhadap sistem penilaian algoritmik yang tidak transparan. Berbeda dengan California atau New York, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terkait audit algoritma masih minim. Hal ini membuat karyawan rentan terhadap keputusan sepihak yang didasarkan pada metrik digital yang tak bisa digugat.
Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa gugatan ini merupakan yang pertama kali secara spesifik menyoroti penggunaan agen "second brain" dan dasbor token AI dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK). "Meta menggunakan AI untuk menargetkan pekerja dengan kondisi medis dalam pemutusan hubungan kerja," demikian tuduhan yang termuat dalam dokumen pengadilan yang dikutip oleh media internasional tersebut.
Ke depan, gugatan terhadap Meta berpotensi menciptakan preseden hukum baru terkait tanggung jawab perusahaan atas bias algoritmik. Jika pengadilan memenangkan penggugat, raksasa teknologi lain seperti Google, Amazon, atau Microsoft mungkin akan dipaksa untuk membongkar sistem penilaian karyawan berbasis AI mereka.
Tren pengawasan berbasis AI diprediksi akan semakin ketat, namun harus diimbangi dengan transparansi. Perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, perlu menyusun protokol etis yang jelas sebelum membiarkan mesin mengambil alih bagian dari proses evaluasi manusia.