Gugatan yang diajukan secara anonim di pengadilan federal Oakland, California, pada Senin (13/7) malam memicu perdebatan panas mengenai batas etis penerapan kecerdasan buatan di ruang kerja. Sebanyak 26 karyawan Meta menuntut perusahaan besutan Mark Zuckerberg lantaran algoritma internal menjadi dasar pemilihan ribuan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di awal tahun ini.
Berkas gugatan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Meta mengandalkan metrik produktivitas serta tingkat penggunaan token AI dalam menentukan siapa yang harus diberhentikan. Praktik ini dinilai sangat merugikan kelompok rentan, khususnya mereka yang terpaksa absen karena kondisi medis, perawatan keluarga, maupun kehamilan.
Kasus ini bukan sekadar perselisihan industrial biasa. Para penggugat berasal dari enam negara bagian berbeda, termasuk California dan New York, serta District of Columbia. Mereka menegaskan bahwa Meta melanggar hukum federal dan negara bagian yang melarang diskriminasi serta tindakan balasan terhadap penyandang disabilitas dan pekerja yang sedang mengambil cuti medis.
Latar belakang dari gelombang PHK ini bermula dari keputusan strategis Meta untuk merombak struktur perusahaan guna memperbesar investasi di sektor kecerdasan buatan. Pada Mei lalu, raksasa teknologi itu merumahkan 10 persen dari total karyawan globalnya, atau setara dengan 8.000 orang. Langkah efisiensi ini diklaim sebagai bagian dari integrasi agen AI ke dalam produk dan metode kerja internal.
Kendati CEO Mark Zuckerberg sempat menyatakan tidak ada proyeksi PHK massal lagi hingga akhir tahun, perusahaan tetap berencana melakukan pengurangan staf lanjutan. Para pekerja yang tergabung dalam gugatan ini telah menerima pemberitahuan pada Mei bahwa masa kerja mereka berakhir mulai 22 Juli.
Sorotan utama dalam gugatan tertuju pada sistem pemantauan karyawan yang invasif. Para penggugat mengungkapkan bahwa Meta menggunakan sejumlah sistem internal berbasis AI, seperti 'Meta mate', untuk memberi skor dan menyusun peringkat karyawan. Asisten berbasis model bahasa besar (LLM) ini dilatih untuk melacak komunikasi dan dokumen kerja, sementara skor produktivitas dihasilkan dari pemindaian ketikan, tampilan layar, email, hingga riwayat peramban karyawan.
Bagi ekosistem teknologi di Indonesia, gugatan ini menjadi lampu merah atas adopsi alat rekrutmen dan manajemen kinerja berbasis AI tanpa regulasi ketat. Sejumlah perusahaan rintisan lokal dan korporasi di Tanah Air mulai mengintegrasikan software pelacakan produktivitas serta penyeleksian otomatis. Tanpa uji bias yang menyeluruh, algoritma berpotensi mereplikasi ketimpangan struktural, termasuk mendiskriminasi karyawan dengan kondisi kesehatan tertentu yang tak terlihat secara langsung.
Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku penuh di Indonesia belum secara spesifik mengatur batasan pemindaian aktivitas digital karyawan oleh mesin. Kasus Meta membuktikan bahwa pengawasan berbasis AI bisa berujung pada marginalisasi jika tidak diikuti audit algoritma yang transparan. Masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor teknologi perlu waspada terhadap kebijakan privasi korporat yang membolehkan pemantauan layar dan penekanan tombol keyboard.
Para penggugat juga mengeklaim Meta gagal menguji sistem AI mereka terhadap potensi bias, pelanggaran yang bertentangan dengan regulasi baru di California dan New York City. Mereka saat ini mengajukan putusan sela dari pengadilan untuk memblokir Meta merampungkan proses PHK sambil memperjuangkan tuntutan lewat jalur arbitrase privat, sesuai perjanjian kerja yang mewajibkan penyelesaian sengketa secara individu.
Di sisi lain, juru bicara Meta membantah semua tuduhan tersebut dengan tegas. "Manajemen tenaga kerja dan keputusan organisasional sepenuhnya diambil oleh manusia, bukan oleh AI," ujar perwakilan perusahaan tersebut. Pernyataan ini menempatkan tanggung jawab hukum kembali ke pundak eksekutif, meski berkas gugatan secara rinci memaparkan keterlibatan metrik mesin dalam penyusunan daftar pemutusan hubungan kerja.
Gugatan terhadap Meta mencetak sejarah sebagai kasus hukum pertama di Amerika Serikat yang menentang penggunaan AI dalam proses PHK perusahaan besar. Kemenangan bagi para penggugat dapat memicu gelombang tuntutan serupa yang memaksa regulator teknologi global merumuskan standar audit kecerdasan buatan di bidang sumber daya manusia.
Ke depan, tren otomatisasi keputusan ketenagakerjaan akan terus meningkat seiring dengan mahalnya biaya manusia dalam manajemen skala masif. Kasus Oakland ini mengajarkan bahwa algoritma tidak bisa beroperasi sebagai entitas bebas hukum. Perusahaan dituntut untuk membuktikan bahwa efisiensi yang dijanjikan AI tidak mengorbankan hak asasi dan keadilan bagi pekerja.