Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan urgensi skrining dan deteksi dini anemia pada ibu hamil serta balita yang disertai edukasi gizi berkala sebagai strategi fundamental mencegah gangguan kesehatan yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan Skrining dan Edukasi Pencegahan Anemia untuk Generasi Sehat dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Jakarta, Minggu (20/7).
Inisiatif ini menempatkan pemenuhan gizi sejak fase seribu hari pertama kehidupan (HPK) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas, tidak sekadar isu kesehatan melainkan investasi strategis menuju Generasi Emas 2045. Menteri Arifah menekankan bahwa menyiapkan generasi unggul tidak hanya bergantung pada peningkatan kualitas pendidikan formal, melainkan harus dimulai dari memastikan kesehatan dan pemenuhan gizi optimal sejak janin berada dalam kandungan.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menggambarkan realitas yang mengkhawatirkan: prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 27,7 persen, pada balita 23,08 persen, dan pada remaja putri 15,5 persen. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa beban anemia di Indonesia masih tinggi dan tersebar pada siklus kehidupan kritis — dari remaja, kehamilan, hingga masa kanak-kanak. Anemia pada ibu hamil berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan menurunkan cadangan zat besi bayi, sementara anemia pada balita mengganggu perkembangan kognitif, motorik, dan sistem kekebalan tubuh yang dampaknya bersifat irreversibel jika tidak ditangani tepat waktu.
Menteri Arifah Fauzi — yang dalam kesempatan lain juga disebut Arifatul Choiri Fauzi — menegaskan bahwa hak anak atas kesehatan harus dipenuhi sejak dalam kandungan. "Bagi KemenPPPA, pemenuhan hak anak dimulai, bahkan sebelum seorang anak dilahirkan. Anak yang masih berada di dalam kandungan berhak memperoleh perlindungan, kesehatan, dan gizi yang optimal," ujarnya. Pendekatan berbasis hak (rights-based approach) ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam memperkuat pemenuhan hak kesehatan ibu dan anak secara terpadu.
Upaya pencegahan anemia yang komprehensif, menurut Menteri, mencakup intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik meliputi suplementasi zat besi (tablet tambah darah/TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, pemberian suplemen zat besi bagi balita, serta fortifikasi pangan. Sementara intervensi sensitif mencakup skrining kesehatan rutin, edukasi gizi seimbang bagi ibu dan keluarga, pembelajaran gizi bagi anak usia dini di PAUD, serta penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang sehat dan ramah anak. Semua pilar ini harus berjalan sinergis melalui kolaborasi lintas sektor: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil dan swasta.
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan komitmen nasional ke tingkat implementasi lokal. Melalui KLA, pemerintah daerah didorong mengalokasikan anggaran, menyusun peraturan daerah (Perda), dan membangun sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan cakupan skrining anemia dan pemberian TTD mencapai target. Integrasi skrining anemia ke dalam posyandu, puskesmas, serta layanan kesehatan sekolah (UKS) menjadi kunci agar deteksi dini tidak hanya bersifat proyek musiman, melainkan sistematik dan berkelanjutan.
Ahli gizi dan kesehatan masyarakat menilai bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan layanan, melainkan perilaku pencarian perawatan (health-seeking behavior) dan kepatuhan konsumsi TTD yang masih rendah akibat efek samping, mitos, serta kurangnya pendampingan keluarga. Oleh karena itu, komponen edukasi gizi berkala yang disorot Menteri Arifah harus dirancang berbasis bukti (evidence-based), kulturalmente sensitif, dan melibatkan figur lokal — seperti kader posyandu, bidan desa, tokoh agama, dan orang tua — sebagai agen perubahan. Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi gizi yang akurat juga perlu diperluas menjangkau generasi muda.
Secara makro, penanganan anemia berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan daya saing bangsa. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat kekurangan zat besi bisa mencapai 0,5–1 persen PDB per tahun. Investasi pada pencegahan anemia memiliki rasio manfaat-kosong (benefit-cost ratio) tinggi: setiap dolar yang diinvestasikan menghasilkan kembalian hingga 12 dolar berupa peningkatan produktivitas dan penghematan biaya perawatan kesehatan. Dengan demikian, komitmen Menteri PPPA memperkuat skrining dan edukasi anemia bukan sekadar narasi ceremonial HAN, melainkan langkah konkret menuju transformasi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.