Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh Indonesia berjalan normal dan aman pasca insiden teror bom yang menimpa SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7). Pernyataan ini disampaikan setelah ia melakukan kunjungan langsung ke sekolah tersebut pada pagi hari Selasa untuk meninjau kondisi lapangan dan bertemu dengan siswa, guru, serta Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Berdasarkan hasil investigasi Kepolisian, ancaman tersebut dikategorikan sebagai tindakan iseng semata, bukan ancaman nyata. Pelaku telah berhasil diidentifikasi, meskipun motif di balik pengiriman pesan ancaman tersebut masih diselidiki lebih lanjut. Mu'ti mengapresiasi respons cepat aparat keamanan yang langsung menyisir tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan situasi sejak dini.
Insiden bermula dari pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp yang diterima oleh guru kelas 1 dan staf Tata Usaha (TU) saat upacara hari pertama MPLS berlangsung. Pesan tersebut berisi ancaman meledakkan bom di 11 titik sekolah serta perintah untuk tidak melapor ke polisi. "Selamat pagi dan salam sejahtera diharap bersiap-siap dengan hitungan menit tempat sekolahan SDN 15 Pagi ini akan meledak dan kami sudah menyiapkan 11 titik," tulis pesan yang dikutip Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi.
Kepolisian segera mengevakuasi siswa dan menyisir seluruh area sekolah bersama tim Gegana dan Densus 88. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada bahan peledak atau barang mencurigakan. Densus 88 kemudian menegaskan bahwa kasus ini belum memenuhi unsur tindak pidana terorisme, sehingga penanganannya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
Di hadapan wartawan, Mu'ti menyampaikan bahwa pemantauan lapangan menunjukkan suasana MPLS berlangsung kondusif. Siswa terlihat ceria, tidak ada rasa takut yang terlihat di kalangan peserta didik, orang tua, maupun pendidik. "Pemerintah mengarahkan MPLS agar menjadi awal yang menyenangkan bagi peserta didik baru. Pendekatan yang diterapkan adalah humanis dan inklusif," ujarnya.
Kebijakan MPLS yang aman dan menyenangkan ini berlaku untuk seluruh jenjang masuk sekolah baru: kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA. Mu'ti menegaskan bahwa MPLS bukan sekadar orientasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan (bullying). Sekolah juga didorong untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat sejak awal.
Sebagai bagian dari program MPLS, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak menyelenggarakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif judi online, cyber bullying, serta penyalahgunaan teknologi digital. Edukasi ini bertujuan membekali siswa dengan motivasi belajar tinggi dan kesiapan mental menghadapi jenjang pendidikan baru.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut mengimbau masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada. Ia meminta pihak sekolah dan orang tua untuk menjaga komunikasi yang baik serta melaporkan setiap temuan mencurigakan ke aparat berwajib. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Polisi, dan Satuan Pendidikan dianggap krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Ahli keamanan siber menilai kasus ini menyoroti kerentanan komunikasi digital di lingkungan pendidikan. Penggunaan WhatsApp sebagai media pengiriman ancaman menunjukkan betapa mudahnya platform pesan instan dieksploitasi untuk menyebarkan ketakutan massal. Sekolah perlu memperkuat literasi digital bagi guru dan staf agar mampu mengenali serta merespons ancaman berbasis siber dengan tepat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah direncanakan akan menerbitkan surat edaran terkait protokol keamanan MPLS yang lebih ketat, termasuk mekanisme verifikasi ancaman digital dan prosedur evakuasi darurat. Langkah ini diharapkan menjadi referensi bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia dalam mengantisipasi gangguan keamanan berbasis teknologi.
Insiden SDN Srengseng Sawah 15 menjadi pengingat bahwa keamanan sekolah tidak lagi hanya soal fisik, melainkan juga ranah digital. Kolaborasi lintas sektor — pendidikan, keamanan, dan teknologi — menjadi kunci menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman bagi generasi penerus bangsa.