Laporan dari Institute for Strategic Dialogue (ISD) mengungkap bahwa YouTube dan X, dua platform media sosial terbesar di dunia, menjadi pemasok lalu lintas terbesar ke situs aplikasi nudify — alat berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menelanjangi seseorang tanpa izin. Studi yang dirilis awal April 2026 ini mencatat total lebih dari 5,7 juta kunjungan ke situs-situs tersebut berasal dari platform media sosial antara Desember 2025 dan Maret 2026.
YouTube sendiri bertanggung jawab atas 1,82 juta kunjungan, menjadikannya kontributor terbesar dengan pangsa lebih dari 30 persen. X, yang dulu dikenal sebagai Twitter, menyusul dengan 1,3 juta kunjungan. Temuan ini menunjukkan bahwa platform mainstream, bukan forum gelap seperti 4chan, menjadi pintu gerbang utama penyebaran alat pelecehan deepfake.
Aplikasi nudify memungkinkan pengguna membuat gambar eksplisit palsu hanya dengan mengunggah foto seseorang. Teknologi ini semakin canggih dan murah; beberapa aplikasi menawarkan layanan dengan biaya mulai dari 1 dolar AS per gambar atau sekitar Rp15.000. Laporan ISD juga menemukan target utama korban adalah mantan pacar, saudara perempuan, dan rekan kerja, dengan motif yang tidak selalu seksual — sering kali bertujuan menghancurkan reputasi korban di tempat kerja.
Penelitian tersebut mengkaji sepuluh aplikasi dan situs nudify terpopuler, yang secara kolektif diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga 36 juta dolar AS per tahun. Ini menunjukkan bisnis ilegal ini sangat menguntungkan meskipun biaya per gambar rendah.
Temuan paling ironis adalah bahwa YouTube dan X memiliki kebijakan yang melarang tegas konten seksual nonkonsensual. Namun, video yang mempromosikan aplikasi nudify, termasuk tautan dan kode promo, dengan mudah ditemukan melalui pencarian kata kunci seperti "undress app" atau "nudify app". ISD menyebut hal ini sebagai pelanggaran langsung terhadap kebijakan platform itu sendiri.
Melanie Smith, direktur senior riset dan kebijakan ISD, mengatakan bahwa YouTube tidak hanya menjadi sumber lalu lintas pasif. "Dalam banyak kasus, mereka justru memfasilitasi penggunaan alat-alat tersebut," katanya kepada WIRED. Smith menambahkan bahwa kebijakan YouTube seharusnya mencakup larangan menautkan ke situs eksplisit, termasuk yang menyediakan konten nonkonsensual, tetapi penegakannya tidak menyeluruh.
Menanggapi laporan, juru bicara YouTube, Boot Bullwinkle, menyatakan perusahaan memiliki kebijakan ketat yang melarang konten eksplisit nonkonsensual, termasuk konten sintetis yang mensimulasikan ketelanjangan. Namun, pernyataan itu tidak menjawab secara spesifik soal video promosi aplikasi nudify yang masih berseliweran.
Di Indonesia, fenomena ini sudah mulai terlihat. Beberapa forum dan grup Telegram menawarkan jasa serupa dengan modus "edit foto telanjang". Meskipun belum ada data resmi, para pegiat perlindungan perempuan digital melaporkan peningkatan kasus penyebaran konten deepfake yang menargetkan publik figur hingga warga biasa. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan UU Pornografi, belum secara spesifik mengatur konten yang dihasilkan oleh AI generatif.
Ketiadaan aturan yang jelas membuat platform sulit dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi yang baru berlaku juga belum menjangkau aspek deepfake secara eksplisit. Para ahli mendesak pemerintah untuk segera menyusun aturan yang mewajibkan platform melakukan moderasi konten berbasis AI dan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif.
Ke depan, tekanan terhadap platform untuk membersihkan konten berbahaya diperkirakan akan meningkat. Deteksi otomatis terhadap deepfake dan tautan ke situs nudify harus menjadi prioritas. Tanpa tindakan nyata, platform mainstream akan terus menjadi pintu gerbang bagi alat pelecehan yang menghancurkan nyawa korban.
Laporan ISD menjadi pengingat bahwa masalah ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kegagalan penegakan kebijakan. Para korban, sebagian besar perempuan, membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari platform dan negara.