Komisi Eropa secara resmi menuding Meta Platforms melanggar ketentuan Digital Services Act (DSA) melalui desain produk yang dinilai menciptakan kecanduan berlebihan di Facebook dan Instagram. Penilaian awal yang dipublikasikan Jumat (11/7) menegaskan bahwa fitur-fitur seperti infinite scroll, autoplay video, notifikasi push, dan algoritma rekomendasi hiper-personalisasi bekerja sama menciptakan "mode autopilot" pada otak pengguna, mendorong perilaku kompulsif yang merugikan kesehatan mental dan fisik.
Temuan ini bukan sekadar teguran ringan. Jika dikukuhkan, Meta terancam denda hingga 6 persen dari total pendapatan tahunan globalnya — angka yang bisa mencapai puluhan miliar dolar AS. Ini adalah pelanggaran DSA kedua yang dikenakan Komisi Eropa kepada raksasa media sosial ini dalam setahun ini, setelah pada April lalu dinilai gagal mencegah anak di bawah 13 tahun mendaftar dan menggunakan kedua platform tersebut.
Latar belakang penyelidikan ini bermula dari kekhawatiran yang semakin mendesak di kalangan regulator, akademisi, dan orang tua mengenai dampak jangka panjang media sosial pada generasi muda. Banyak studi independen yang telah menautkan penggunaan intensif platform berbasis algoritma engagement dengan peningkatan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan citra tubuh negatif pada remaja. Komisi Eropa kini memindahkan beban bukti: bukan lagi pengguna yang harus membuktikan kerugian, melainkan platform yang harus membuktikan desain mereka aman.
Dalam dokumen 200 halaman yang dikutip TechCrunch, regulator Eropa mengkritik keras kegagalan Meta melakukan penilaian risiko sistemik yang memadai. Perusahaan dinilai mengabaikan bukti empiris bahwa anak-anak dan remaja menghabiskan jam-jam di malam hari menggulir Reels dan Stories. Fitur-fitur format pendek ini dirancang dengan siklus umpan balik cepat — konten baru muncul dalam hitungan detik — menciptakan loop dopamin yang sulit dipecahkan bahkan oleh orang dewasa, apalagi otak yang belum sepenuhnya berkembang.
Alat pengelolaan waktu yang diklaim Meta sebagai solusi — termasuk pengaturan bawaan untuk akun remaja — dinilai Komisi tidak efektif. "Dapat dengan mudah diabaikan dan tidak menghasilkan pengurangan maupun pengendalian penggunaan layanan yang berarti," tulis regulator. Kritik ini menyingkap kesenjangan fundamental antara retorik keamanan korporat dan insentif bisnis yang tetap memprioritaskan metrik engagement: waktu di platform, frekuensi kunjungan, dan volume iklan yang tersaji.
Tuntutan spesifik Komisi mencakup tiga arah perombakan. Pertama, menonaktifkan secara bawaan (default off) fitur autoplay dan infinite scroll. Kedua, menerapkan jeda waktu layar (screen time breaks) yang efektif dan tidak bisa dilewati sekadar dengan satu ketukan. Ketiga, menyesuaikan algoritma rekomendasi agar tidak terlalu berfokus pada maksimalisasi keterlibatan pengguna, melainkan memperhitungkan indikator kesejahteraan. Jika ditegakkan, ini akan mengubah arsitektur fundamental platform yang selama ini dibangun di atas ekonomi perhatian.
Meta masih memiliki kesempatan meninjau bukti dan mengajukan tanggapan formal sebelum keputusan final diambil. Namun, tekanan regulator tidak hanya datang dari Eropa. Di Amerika Serikat, empat negara bagian — California, New York, Massachusetts, dan Washington — telah mengajukan gugatan sivil menuntut denda total US$ 1,4 triliun. Tuduhan intinya serupa: Meta sengaja merancang fitur adiktif untuk pengguna muda dan menyesatkan publik mengenai keamanan platform. Kasus ini berpotensi menciptakan preseden hukum global.
Bagi lanskap teknologi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi langsung. Indonesia adalah pasar terbesar ke-4 Facebook dan ke-5 Instagram secara global, dengan puluhan juta pengguna aktif bulanan — proporsi signifikan di antaranya remaja dan anak-anak. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik telah mengatur kewajiban perlindungan pengguna, tidak ada kerangka spesifik yang melarang desain adiktif atau mewajibkan audit algoritma seperti DSA.
Kominfo dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu memperhatikan preseden ini. Jika Eropa berhasil memberlakukan standar "safety by design" — di mana keamanan pengguna menjadi pertimbangan utama sejak tahap desain produk, bukan tambahan belakangan — Indonesia bisa mengadopsi pendekatan serupa melalui peraturan turunan UU PDP atau revisi PP PSTE. Tantangannya, pengawasan algoritma memerlukan keahlian teknis dan akses data yang selama ini tertutup di tangan platform.
Para paket keamanan siber dan hukum digital di Indonesia menilai langkah Eropa sebagai "momen watershed" bagi akuntabilitas platform global. "Ini pertama kali regulator besar menargetkan arsitektur pilihan (choice architecture) sebagai sumber masalah, bukan sekadar konten ilegal," ujar seorang peneliti kebijakan digital yang meminta anonimitas. "Jika sukses, ini memaksa seluruh industri merombak model bisnis berbasis engagement."
Ke depan, mata dunia akan tertuju pada respons Meta dalam bulan-bulan mendatang. Apakah mereka memilih konfrontasi hukum, negosiasi kompromi, atau proaktif merombak produk secara global — bukan hanya di Eropa — akan menentukan arah industri media sosial untuk dekade ke depan. Bagi jutaan pengguna Indonesia, hasilnya akan menentukan apakah anak mereka tetap terjebak dalam loop infinite scroll yang dirancang untuk keuntungan korporat, atau mendapat perlindungan desain yang menghormati kesejahteraan mereka.