Wamenkomdigi Nezar Patria memperkenalkan empat langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan buatan (AI) di Indonesia saat forum diskusi "Closing the AI Capability Gap in Indonesia" di Jakarta, Rabu (15/7). Inisiatif ini dilatarbelangi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi global, namun kedalaman pemanfaatannya masih dangkal.
Menurut Nezar, Indonesia masuk lima besar negara pengguna ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan. Hampir separuh angkatan kerja sudah memanfaatkan AI setiap minggu. Namun, tingginya angka adopsi itu justru menutupi kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan masih bersifat dasar dan belum transformatif.
Kesenjangan yang dimaksud bukan soal akses teknologi, melainkan kualitas pemakaian. Jarak antara pengguna paling mahir dengan pengguna rata-rata masih lebar. Di sisi bisnis, mayoritas pelaku usaha baru memanfaatkan AI untuk kebutuhan operasional sederhana, sementara hanya segelintir yang berhasil mengintegrasikannya ke dalam transformasi model bisnis.
Kondisi serupa dihadapi jutaan UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital. Nezar menegaskan, tidak mungkin membangun fondasi AI yang kokoh di atas lapisan usaha yang belum terdigitalisasi. "Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atau fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah menyusun kerangka regulasi berupa Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, dan Etika AI Nasional yang sedang diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan ini bertujuan memastikan pengembangan AI berlangsung aman, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Nezar menegaskan posisi AI sebagai alat pelengkap kemampuan manusia, bukan penggantinya. Oleh karena itu, penguatan literasi AI harus beriringan dengan peningkatan kemampuan bernalar kritis. Masyarakat harus mampu memanfaatkan AI secara bijaksana tanpa kehilangan daya analisis mandiri.
Langkah strategis pertama difokuskan pada sektor pendidikan. Komdigi mendorong pemanfaatan AI yang terstruktur di lingkungan pendidikan, bukan sekadar eksperimen individu. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran sambil menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesesuaian usia peserta didik.
Di sektor kesehatan, keberhasilan AI dalam penapisan Tuberkulosis (TBC) menjadi bukti nyata potensi transformasi. Teknologi ini memperkuat layanan kesehatan nasional, terutama di daerah yang kekurangan dokter spesialis. AI membantu tenaga medis melakukan diagnosis awal lebih cepat, sehingga akses layanan kesehatan di wilayah terpencil dapat diperluas.
Sektor jasa keuangan menjadi sasaran ketiga. Pemanfaatan AI yang selama ini berkembang di korporasi besar — untuk deteksi penipuan, pengelolaan SDM, hingga rekrutmen — perlu diperluas ke lembaga keuangan mikro. Ekspansi ini diharapkan membuat manfaat transformasi digital terasa lebih luas oleh masyarakat, termasuk segmen yang selama ini tersisih.
Langkah keempat menargetkan sektor publik. Adopsi AI di lingkungan pemerintah saat ini masih bersifat sporadis, padahal berbagai negara telah membuktikan kemampuan teknologi ini meningkatkan efisiensi birokrasi secara signifikan. Pemerintah akan mendorong pemanfaatan AI sistematis untuk memperkuat produktivitas aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Analis menilai keempat fokus sektor ini tepat sasaran karena merepresentasikan tulang punggung pembangunan nasional. Pendidikan menentukan kualitas talenta masa depan, kesehatan dan jasa keuangan menggerakkan kesejahteraan rakyat, sementara efisiensi sektor publik menentukan kapasitas negara melayani warganya.
Tantangan ke depan terletak pada eksekusi. Keberhasilan STRANAS KA dan Perpres Etika AI akan diuji oleh kemampuan lintas kementerian menterjemahkan kebijakan ke program konkret dengan anggaran dan timeline jelas. Tanpa sinkronisasi antar sektor dan pemantauan berkelanjutan, kesenjangan kapabilitas AI justru berisiko melebar di era transformasi digital yang semakin cepat.