Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan anggaran pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua sebagai langkah strategis untuk memperluas komoditas unggulan, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Kebijakan ini muncul menyusul antusiasme tinggi masyarakat Papua, khususnya setelah keberhasilan program percontohan di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Kunjungan kerja Mentan ke Wanam pada pekan ini menjadi titik balik, di mana dialog langsung dengan masyarakat adat memunculkan usulan pembukaan lahan sawah baru seluas 250 hektare. Amran menyatakan kesediaan pemerintah untuk segera mengusulkan tambahan anggaran pada tahun depan guna memenuhi aspirasi tersebut. Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan bantuan pertanian senilai Rp1,3 triliun untuk Papua Selatan pada 2026, yang meliputi alat mesin pertanian, irigasi, jalan usaha tani, gudang, dryer, dan pengembangan lahan.
Permintaan serupa ternyata tidak hanya datang dari Papua Selatan. Sejumlah kepala daerah bersama perwakilan petani dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan secara langsung mendatangi Jakarta untuk mengajukan program serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Tanah Papua kini menjadi prioritas nasional yang mendapat respons positif dari berbagai level pemerintahan daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,2 triliun untuk pembangunan pertanian di Papua pada 2026. Angka tersebut belum termasuk total dukungan dua tahun terakhir yang mencapai Rp5,3 triliun. Penyesuaian alokasi dilakukan agar selaras dengan kebutuhan spesifik tiap daerah; misalnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah masing-masing akan menerima 100 ribu paket peralatan pertanian guna mendukung pengembangan ubi dan komoditas lokal lainnya.
Bantuan juga disiapkan untuk pengembangan kopi, kakao, sagu, hingga kedelai sesuai potensi agroklimat setiap wilayah. Pendekatan ini penting karena Papua memiliki keanekaragaman hayati dan kondisi tanah yang berbeda antarwilayah, sehingga intervensi yang seragam tidak akan efektif. Dengan menyesuaikan komoditas unggulan, Kementan berharap produktivitas meningkat tanpa merusak ekosistem lokal.
Keberhasilan di Wanam tidak lepas dari kolaborasi dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Arnold Awalik, Kepala Kampung Wanam sekaligus pemilik hak ulayat, menegaskan bahwa warga menerima program pemerintah di atas tanah ulayat mereka karena membawa harapan kesejahteraan. Mama Yasinta, tokoh masyarakat, menyebut program ini sebagai aspirasi yang lama ditunggu. Keterlibatan langsung pemilik lahan menjadi kunci keberlanjutan, mengingat sengketa lahan sering menghambat proyek pembangunan di Papua.
Mentan memastikan penerapan teknologi pertanian modern di Wanam, termasuk penambahan traktor dan jaringan irigasi terpadu, agar kawasan tersebut menjadi percontohan nasional. Penggunaan dryer dan gudang pasca-panen juga akan mengurangi losses hasil tani. Dari perspektif industri teknologi dalam negeri, ini membuka peluang bagi startup agritech untuk berkontribusi dalam penyediaan solusi mekanisasi dan digitalisasi pertanian di wilayah terpencil.
Penambahan anggaran besar-besaran di Papua harus dibarengi dengan transparansi dan pengawasan agar tepat sasaran. Mengingat tantangan geografis dan logistik di Papua, efisiensi penyaluran alsintan dan bahan bangunan menjadi krusial. Jika berjalan optimal, program ini tidak hanya menekan angka kemiskinan di Papua tetapi juga menjadikan pulau terbesar di Indonesia itu sebagai lumbung pangan baru yang mengurangi ketergantungan pada impor.
Swasembada pangan nasional membutuhkan kontribusi dari luar Jawa. Dengan luas lahan potensial yang belum dimanfaatkan, Papua dapat memainkan peran penting dalam menyumbang surplus beras, ubi, dan komoditas lainnya. Optimisme Kementan bahwa sektor pertanian akan menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat Papua bukan sekadar retorika, melainkan harus dibuktikan dengan realisasi infrastruktur yang cepat dan pemberdayaan petani lokal.
Pemerintah menegaskan seluruh pembangunan menggunakan anggaran negara dan hasilnya milik rakyat. Di Wanam, pengerjaan lahan 250 hektare ditargetkan selesai tahun ini. Langkah konkret ini diharapkan memicu efek domino ke wilayah Papua lainnya, sekaligus menjadi model pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan teknologi modern.