Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menggelar studi kelayakan pembangunan Rumah Sakit (RS) Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.
Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes, Obrin Parulian, menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih komprehensif. "Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan merupakan bagian dari upaya kami meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan untuk proyek tersebut," ujar Obrin, Sabtu (11/7) sebagaimana dikutip Antara.
Hingga saat ini, Papua Pegunungan belum memiliki rumah sakit milik pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi delapan kabupaten di wilayah tersebut. Fasilitas yang beroperasi saat ini hanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten masing-masing, dengan kemampuan penanganan terbatas pada sekitar 70 hingga 75 persen kasus medis.
Menurut Obrin, keberadaan rumah sakit provinsi krusial untuk menangani pasien dengan kondisi kompleks yang tidak dapat ditangani di fasilitas tingkat kabupaten. Rumah sakit provinsi nantinya diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan lebih lengkap, termasuk menangani sekitar 20 hingga 25 persen kasus medis lanjutan yang membutuhkan fasilitas modern serta dukungan tenaga medis spesialis.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemenkes akan melakukan studi kelayakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Obrin menegaskan bahwa koordinasi erat dengan pemerintah daerah menjadi aspek vital agar rumah sakit yang dibangun nantinya dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan setelah beroperasi.
Dari perspektif geografis dan demografis, Papua Pegunungan memiliki tantangan unik dengan topografi pegunungan tinggi, terpisah oleh lembah-lembah dalam, dan akses transportasi yang sulit. Ketidakhadiran RS provinsi memaksa pasien rujukan tingkat lanjut harus dievakuasi ke Jayapura atau bahkan ke pulau Jawa, mengakibatkan biaya tinggi, risiko keselamatan pasien, dan keterlambatan penanganan yang berakibat fatal.
Proyek ini juga merupakan uji nyata bagi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Transformasi Pelayanan Kesehatan dan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur kesehatan. Keberhasilan pembangunan RS provinsi akan menjadi indikator konkret dari kebijakan pemerataan kesehatan yang tidak hanya bersifat retorika.
Namun, tantangan besar lain terletak pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Rekrutmen dan retensi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, perawat, dan tenaga teknis medis di wilayah terpencil membutuhkan skema insentif yang kompetitif, program ikatan dinas yang efektif, serta kerja sama strategis dengan perguruan tinggi kedokteran untuk memastikan kualitas pelayanan medis sesuai standar rumah sakit tipe A atau B.
Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan diharapkan turut mengawasi proses perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan operasional RS ini. Transparansi pengelolaan dana, pemilihan lokasi yang strategis, serta penetapan tipe rumah sakit yang sesuai kebutuhan epidemiologi lokal akan menentukan apakah fasilitas ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang atau hanya monumen fisik tanpa substansi pelayanan.