Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bukan sekadar masalah tata kelola keuangan atau dugaan tindak pidana korupsi semata, melainkan pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, di Jakarta, Minggu (20/10/2024), sebagai respons atas temuan sejumlah perguruan tinggi yang diduga menyelewengkan dana bantuan tersebut.
Munafrizal menjelaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi, termasuk bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah.
Menurut analisis Kemenham, program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah merupakan instrumen strategis negara untuk menjalankan kewajiban konstitusional tersebut. Penyalahgunaan dana bantuan ini secara langsung menghambat akses pendidikan bagi segmen masyarakat paling rentan. "Tidak boleh terjadi distorsi, reduksi, atau manipulasi di sektor pendidikan yang berakibat tidak terwujudnya pemenuhan hak atas pendidikan," tegas Munafrizal, menegaskan bahwa setiap penyimpangan berarti mencabut peluang hidup bermartabat bagi generasi muda.
Dampak penyimpangan ini bersifat sistemik dan multidimensi. Kemenham mengidentifikasi setidaknya lima dampak kritis: pertama, mahasiswa terpaksa putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan; kedua, hilangnya kesempatan pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup yang seharusnya menjadi motor penggerak mobilitas sosial; ketiga, melebarnya kesenjangan sosial karena kelompok miskin semakin sulit keluar dari jebakan kemiskinan; keempat, tekanan psikologis berat bagi mahasiswa dan keluarga yang merasa dikhianati sistem; dan kelima, erosi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan.
Data dari Kompas.id yang dirujuk Kemenham mengungkap modus operandi penyimpangan yang bervariasi, mulai dari potongan dana ilegal oleh pihak manajemen kampus atau oknum pengurus organisasi mahasiswa, hingga manipulasi data penerima bantuan. Praktik ini menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan internal di perguruan tinggi serta minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik yang diperuntukkan untuk kepentingan kemanusiaan.
Kemenham menegaskan bahwa perguruan tinggi yang menerima mandat pengelolaan dana KIP Kuliah memikul amanah dan tanggung jawab hukum serta moral. Tata kelola dana harus bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama. Kementerian ini mendorong penguatan mekanisme pengawasan independen, termasuk peran Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan hak akses pendidikan akibat kecurangan.
Dari perspektif hukum internasional, Indonesia sebagai negara ratifikasi ICESCR terikat pada kewajiban "progressive realization" atau terwujudnya secara bertahap hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk pendidikan tinggi. Setiap kebijakan atau praktik yang mundur (retrogressive measures) - seperti pengurangan akses akibat korupsi - merupakan pelanggaran hukum internasional. Hal ini menempatkan penyimpangan KIP Kuliah tidak hanya sebagai kasus pidana domestik, melainkan pelanggaran komitmen internasional Indonesia.
Masyarakat sipil dan akademisi menilai langkah Kemenham mengaitkan korupsi pendidikan dengan HAM sebagai pendekatan yang tepat dan progressif. Pendekatan ini memindahkan narasi dari "pencurian uang negara" menjadi "pencurian masa depan bangsa", sehingga menuntut respons yang lebih komprehensif: bukan hanya penegakan hukum pidana, tapi juga restorasi hak korban, perbaikan sistemik tata kelola, dan jaminan non-repetisi. Tanpa kerangka HAM, penanganan kasus ini berisiko hanya menyentuh pelaku operasional, tidak akar masalah struktural.