Palembang, CNN Indonesia -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan mencatat 306 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak awal tahun hingga 9 Juli 2026. Angka ini mencerminkan eskalasi signifikan seiring puncak musim kemarau yang membuat kondisi lahan gambut dan mineral di berbagai wilayah menjadi sangat rentan terbakar. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengonfirmasi bahwa tren peningkatan kasus terlihat jelas sejak Mei 2026, selaras dengan berakhirnya musim hujan dan masuknya musim kering yang dikondisikan oleh fenomena El Niño yang melemah namun dampak residualnya tetap terasa pada pola curah hujan di wilayah ini.
Lonjakan paling dramatis terjadi pada awal Juli 2026, di mana dalam sembilan hari pertama saja tercatat 87 kejadian karhutla. Angka ini hampir menyentuh total kasus sepanjang bulan Mei yang mencapai 91 kejadian, dan mendekati rekor bulan Juni sebesar 117 kejadian. Pola musiman ini konsisten dengan data historis di Sumsel, di mana bulan Juni hingga Oktober biasanya menjadi periode paling kritis. Namun, kepadatan kejadian dalam rentang waktu singkat awal Juli ini menandakan percepatan kekeringan lahan yang melebihi proyeksi awal, mendorong Pemprov Sumsel untuk memperketat status siaga.
Analisis spasial dari data BPBD menunjukkan konsentrasi kebakaran di empat kabupaten yang kini dikategorikan sebagai "zona merah" dengan ambang batas lebih dari 30 kejadian per wilayah. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memuncaki daftar dengan 54 kejadian, diikuti Musi Banyuasin (46), Ogan Ilir (41), dan Muara Enim (33). Keempat wilayah ini memiliki karakteristik bersama: luasnya lahan gambut dangkal hingga menengah, kedekatan dengan areal konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI), serta aksesibilitas yang memudahkan aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat maupun korporasi. PALI secara khusus memiliki proporsi lahan gambut tertinggi di Sumsel, menjadikannya hotspot struktural yang berulang setiap tahun.
Faktor pemicu dominan tetap pada aktivitas antropogenik, meskipun kondisi meteorologis menyediakan "bahan bakar" yang siap terbakar. Praktik pembukaan lahan dengan membakar (slash-and-burn) oleh petani skala kecil untuk pertanian bergilir, persiapan tanam ulang oleh perusahaan perkebunan, serta pembakaran sisa tegakan di areal HTI, terus menjadi penyebab utama. Investigasi lapangan oleh Tim Gabungan Gakkum KLHK dan Polri di tahun-tahun sebelumnya konsisten menemukan bahwa lebih dari 85% titik api berasal dari aktivitas manusia, baik sengaja maupun kelalaian. Kondisi lahan gambut yang sudah terdrainase untuk keperluan budidaya menurunkan kadar air tanah, sehingga sekali percikan api kecil dapat menyebar ke bawah permukaan (smoldering) dan sulit dipadamkan.
Respons pemerintah daerah telah dipercepat dengan penetapan Status Siaga Karhutla Provinsi sejak Juni 2026, diikuti oleh penetapan status siaga di tingkat kabupaten/kota prioritas. Kebijakan ini mengaktifkan protokol darurat: pengalokasian dana darurat APBD, mobilisasi personel Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api (MPA) ke titik-titik rawan, serta pemblokiran kanal untuk menaikkan muka air tanah di unit pengelolaan gambut (UPG). Teknologi pun dimanfaatkan secara maksimal: sistem monitoring titik panas berbasis satelit Himawari-8 dan Sentinel-2 dipadukan dengan drone pengintaian untuk verifikasi lapangan real-time, memungkinkan deteksi dini sebelum api berkembang menjadi kebakaran skala besar.
Tantangan struktural yang dihadapi Sumsel tidak hanya bersifat musiman, melainkan akar pada tata kelola lanskap yang fragmentatif. Tumpang tindih izin konsesi, ketidaksesuaian RTRW dengan realitas tutupan lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap korporasi yang mengelola lahan gambut, menciptakan lingkungan yang mengizinkan kebakaran berulang. Program Pemulihan Gambut (PPG) yang dikoordinasikan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut Mangrove) telah membangun ribuan struktur pengendalian muka air tanah (SPMAT) di Sumsel, namun efektivitasnya bergantung pada komitmen pemegang izin mengelola lahan untuk memelihara dan mengoperasikannya. Tanpa *compliance* korporasi, infrastruktur restorasi berfungsi sub-optimal.
Dampak multi-sektoral dari karhutla ini melampaui kerugian ekologis. Asap kebakaran (haze) secara berkala mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, meningkatkan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di puskesmas wilayah rawan hingga 40% di bulan puncak, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan akibat polusi udara dan air. Secara makro, Indonesia berisiko gagal memenuhi target kontribusi nasional (NDC) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) jika emisi dari kebakaran gambut tidak terkontrol. Presisi data *burned area* dari KLHK menunjukkan Sumsel konsisten masuk 5 provinsi penyumbang emisi kebakaran terbesar nasional.
Ke depan, strategi mitigasi harus bergeser dari *suppression*-centric (padam kebakaran) ke *prevention*-centric (cegah kebakaran). Ini berarti penguatan *early warning system* berbasis AI untuk prediksi risiko harian per blok lahan, ekspansi program *Fire-Free Village* (Desa Bebas Api) dengan insentif ekonomi nyata bagi masyarakat yang berhasil nol kebakaran, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan terhadap pelaku korporasi. Integrasi data satelit, *ground check*, dan partisipasi masyarakat melalui aplikasi *Lapor Pak* atau sejenisnya, akan menciptakan ekosistem pengawasan kolaboratif. Hanya dengan pendekatan lanskap yang holistik—menggabungkan kehutanan, pertanian, perairan, dan tata ruang—Sumsel dapat memutus siklus karhutla tahunan yang merugikan ekonomi, kesehatan, dan komitmen iklim nasional.