Otoritas persaingan Jerman, Bundeskartellamt, secara resmi memerintahkan Apple menghentikan praktik yang dinilai menguntungkan aplikasi miliknya sendiri dalam meminta izin pelacakan data pengguna. Keputusan ini diterbitkan setelah investigasi mengungkap bahwa desain pop-up App Tracking Transparency (ATT) milik Apple cenderung mendorong pengguna memberikan persetujuan pada aplikasi buatan Apple, sementara justru menghalangi persetujuan untuk aplikasi pihak ketiga.
Menurut temuan regulasi, perbedaan terletak pada redaksi, desain visual, serta pilihan tombol yang ditampilkan. Pada aplikasi Apple seperti App Store atau Apple Music, permintaan izin disajikan dengan bahasa yang mendorong kepercayaan dan tombol "Izinkan" yang menonjol. Sebaliknya, pada aplikasi pihak ketiga, peringatan muncul dengan simbol peringatan dan kata-kata yang menimbulkan rasa takut, sehingga pengguna cenderung memilih "Tolak Pelacakan".
Latar belakang kasus ini bermula pada peluncuran framework ATT pada April 2021 bersama iOS 14.5. Fitur ini diperkenalkan Apple sebagai langkah perlindungan privasi yang memaksa semua aplikasi meminta izin eksplisit sebelum melacak aktivitas pengguna di aplikasi dan situs web lain. Namun, sejak awal peluncuran, pengembang pihak ketiga seperti Meta, Spotify, dan Match Group telah mengeluhkan ketidakadilan karena Apple sendiri dikecualikan dari aturan yang sama.
Bundeskartellamt menilai praktik ini melanggar ketentuan Section 19a GWB Jerman yang mengatur perilaku pasar perusahaan digital dominan. Otoritas ini menegaskan bahwa Apple menyalahgunakan posisi ganda sebagai pengendali platform iOS sekaligus pesaing bagi pengembang aplikasi lain. "Perusahaan yang mendominasi pasar tidak boleh memanfaatkan kendali platform untuk memberi keuntungan tidak adil pada layanan mereka sendiri," ujar Andreas Mundt, Kepala Bundeskartellamt, dalam pernyataan resmi.
Sebagai konsekuensi, Apple diberi tenggat waktu empat bulan untuk menerapkan perubahan desain yang netral. Perubahan wajib mencakup penghapusan simbol dan redaksi yang menakut-nakuti pada permintaan izin aplikasi pihak ketiga, serta penyamakan tata letak, warna, dan posisi tombol untuk semua aplikasi tanpa kecuali. Selain itu, Apple wajib menguji desain baru tersebut bersama pengembang aplikasi sebelum peluncuran resmi.
Komitmen ini akan berlaku selama tujuh tahun dan diawasi oleh seorang curator independen yang ditunjuk oleh otoritas. Curator ini berwenang meminta laporan berkala, melakukan audit teknis, serta menyarankan sanksi jika Apple melanggar ketentuan. Ini merupakan salah satu pengawasan pasca-putusan paling ketat yang pernah dikenakan pada perusahaan teknologi besar di Eropa.
Bagi industri teknologi global, keputusan ini menciptakan preseden penting. Jika desain izin pelacakan harus netral, maka model bisnis berbasis iklan tertarget yang sangat bergantung pada data lintas aplikasi akan menghadapi tekanan lebih besar. Meta misalnya telah melaporkan kerugian pendapatan iklan miliaran dolar sejak ATT diberlakukan, dan keputusan Jerman ini berpotensi memperparah situasi tersebut jika diadopsi negara lain.
Di konteks Indonesia, dampak langsungnya mungkin belum terasa karena regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP) baru mulai diberlakukan penuh pada Oktober 2024. Namun, prinsip kesetaraan platform yang ditegakkan Jerman relevan dengan semangat Pasal 20 UU PDP tentang larangan pengendali data memanfaatkan posisinya untuk kepentingan tidak adil. Kominfo dan Kementerian BUMN saat ini menyusun peraturan turunan yang diharapkan mengatur praktik serupa.
Pengembang aplikasi lokal Indonesia, terutama startup fintech dan e-commerce yang bergantung pada data perilaku pengguna untuk personalisasi, perlu memantau perkembangan ini. Jika Apple wajib menyamakan desain izin di iOS secara global — bukan hanya di Jerman — maka peluang mendapatkan consent pengguna akan lebih adil. Sebaliknya, jika Apple hanya menerapkan perubahan di Jerman, pengembang Indonesia tetap menghadapi ketidaksetaraan di pasar global.
Apple belum mengeluarkan pernyataan resmi soal apakah akan mengadopsi standar Jerman secara global. Namun, riwayatnya menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan perubahan regulasi Eropa secara luas demi efisiensi operasional, seperti halnya port USB-C pada iPhone 15. Jika pola itu terulang, pengembang di Indonesia bisa berharap pada lingkungan yang lebih setara mulai tahun depan.
Ke depan, perhatian akan beralih ke apakah Komisaris Persaingan Eropa (EC) akan mengadopsi putusan Jerman ini sebagai dasar investigasi lebih luas di bawah Digital Markets Act (DMA). DMA sudah menetapkan Apple sebagai "gatekeeper" dan melarang self-preferencing. Putusan Bundeskartellamt ini memperkuat bukti bahwa self-preferencing terjadi bahkan di lapisan antarmuka pengguna, bukan hanya di tingkat App Store atau sistem pembayaran.