Flock Safety, raksasa teknologi kepolisian yang mengoperasikan jaringan 120.000 kamera pembaca plat nomor otomatis di seluruh Amerika Serikat, baru-baru ini meluncurkan serangkaian pembaruan platform. Perubahan tersebut dirancang untuk memastikan setiap pencarian data oleh petugas memiliki alasan hukum yang sah, termasuk nomor kasus kriminal yang harus dimasukkan sebelum akses diberikan. Sistem juga dilengkapi perangkat lunak untuk mendeteksi pola pencarian anomali yang mengindikasikan penyalahgunaan.
Langkah ini datang setelah investigasi The Washington Post mengungkap 50 kasus penyalahgunaan sistem Flock dan pesaingnya oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus paling mengerikan melibatkan mantan polisi di Wisconsin yang mencari plat nomor kekasihnya 179 kali. Kasus lain menunjukkan kepala kepolisian mengejar seorang wanita tanpa ada mekanisme pelaporan yang efektif. Data-data ini memaksa Flock untuk merespons tekanan publik yang semakin besar.
Namun, celah fundamental tetap ada. Flock mengonfirmasi kepada MIT Technology Review bahwa mereka tidak memverifikasi keaslian nomor kasus yang dimasukkan petugas. Artinya, aparat bisa memasukkan angka acak atau palsu untuk melewati pintu masuk. Pelanggaran semacam ini sudah terjadi sebelumnya, di mana petugas berbohong untuk mengelakkan pengamanan lain yang dipasang Flock. Tanpa integrasi langsung ke basis data internal kepolisian, persyaratan nomor kasus hanyalah formalitas kosong.
Desain arsitektur sistem Flock memang sengaja dibangun sebagai jaringan nasional. Data yang dikumpulkan di satu kota bisa diakses oleh kepolisian di kota atau negara bagian lain. Retensi data berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, meskipun Flock sendiri mengakui 90 persen pencarian terjadi dalam seminggu setelah insiden. Baru akhir-akhir ini perusahaan mengubah rekomendasi retensi menjadi tujuh hari, tapi keputusan akhir tetap di tangan masing-masing instansi.
Kritik dari grup hak sipil seperti ACLU tidak hanya soal penyalahgunaan individual, tapi arsitektur surveilans massal itu sendiri. Chad Marlow, senior policy counsel ACLU, setengah bercanda menyatakan kontrak Flock paling dapat diterima adalah "yang tidak pernah ditandatangani". Ia menegaskan batas surveilans seharusnya ditetapkan undang-undang, bukan kebijakan internal perusahaan. CEO Flock, Garrett Langley, menjawab dia "kemungkinan besar selalu punya pandangan berbeda dari ACLU".
Artikel MIT Technology Review menyingkap pertanyaan mendasar: apakah masyarakat harus menerima paket penuh surveilans massal hanya untuk mendapatkan manfaato penegakan hukum? Penulis berargumen Flock bisa mendesain sistem yang jauh lebih sempit. Misalnya, hanya mengizinkan akses data lintas jurisdiksi saat ada Amber Alert aktif untuk pencarian korban penculikan. Atau memaksa verifikasi nomor kasus terhadap basis data kepolisian, menciptakan jejak audit yang kuat.
Model bisnis Flock — yang baru dinilai 8 miliar dolar — justru bergantung pada skala jaringan dan kekayaan data. Kamera pembaca plat nomor ada sejak 1990-an untuk tol dan tilang, tapi Flock mengubahnya menjadi infrastruktur intelijen luas. Menyempitkan cakupan surveilans berarti mengancam proposal nilai mereka kepada departemen kepolisian: akses ke data bukan hanya milik sendiri, tapi juga milik orang lain.
Tekanan nyata sudah terasa. Beberapa kota telah membatalkan kontrak dengan Flock. Beberapa beralih ke kompetitor, yang lain menghentikan pengadaan sementara menunggu regulasi baru. Negara bagian seperti Maine dan New Hampshire mulai mengusulkan undang-undang pembatasan atau larangan pembaca plat nomor. Dinamika ini mendorong komunitas untuk menegosiasikan keseimbangan sendiri antara keamanan dan privasi.
Di Indonesia, diskusi serupa mulai relevan. Polri telah menguji sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan kamera untuk pelanggaran lalu lintas. Meskipun tujuan awal berbeda — ETLE fokus disiplin jalan, Flock fokus investigasi kriminal — potensi ekspansi fungsi (function creep) selalu ada. Data plat nomor yang terkumpul masif bisa dimanfaatkan untuk melacak pergerakan warga jika tidak ada batas hukum yang ketat.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru berlaku seharusnya menjadi kerangka utama. Pasal 16 UU PDP mewajibkan pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah dan terbatas. Prinsip minimisasi data (data minimization) di pasal 4 huruf d menuntut pengumpulan hanya secukupnya untuk tujuan yang dinyatakan. Jika sistem seperti Flock diterapkan di sini, retensi data bertahun-tahun dan berbagi lintas instansi tanpa verifikasi ketat kemungkinan besar melanggar prinsip-prinsip ini.
Pelajaran dari kasus Flock jelas: teknologi surveilans tidak netral. Setiap pilihan desain — data apa dikumpulkan, siapa yang boleh mengakses, berapa lama disimpan, seberapa luas dibagikan — menentukan keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga. Menerima peran teknologi dalam penegakan hukum tidak berarti menerima paket penuh tanpa negosiasi. Indonesia, yang baru mematangkan tata kelola data pribadi, punya kesempatan belajar dari kesalahan desain ini sebelum mengadopsi sistem serupa dalam skala besar.