Flock, raksasa teknologi kepolisian asal Amerika Serikat, resmi mengubah kebijakan akses terhadap jaringan nasional pembaca pelat nomor miliknya. Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang protes publik dan pembatalan kontrak oleh sejumlah kota yang khawatir akan praktik pengawasan massal serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Perubahan aturan ini menargetkan masalah utama yang kerap mencuat ke permukaan, yakni oknum petugas yang menggunakan akses kamera Flock untuk memata-matai pasangan romantis mereka. Investigasi Washington Post sebelumnya mengungkap 46 kasus penyalahgunaan data kamera untuk tujuan pribadi, sebuah angka yang memicu kemarahan publik dan kelompok sipil.
Flock kini mewajibkan setiap petugas untuk memasukkan nomor kasus kriminal sebelum melakukan pencarian data. Sistem yang sebelumnya hanya opsional ini kini bersifat wajib demi memastikan setiap penelusuran memiliki dasar hukum yang sah. Meski begitu, banyak pihak meragukan efektivitas aturan ini karena petugas masih mungkin memasukkan data palsu atau tidak relevan ke dalam sistem.
Untuk menutup celah tersebut, perusahaan mengaktifkan sistem audit otomatis yang memantau pola pencarian setiap petugas. Fitur ini akan menandai aktivitas mencurigakan kepada administrator internal. Sayangnya, Flock belum membuka sistem audit ini untuk evaluasi pihak ketiga, sehingga tingkat akurasi dan transparansinya masih menjadi tanda tanya besar di mata para kritikus.
Di sisi lain, perusahaan kini merekomendasikan pemerintah kota untuk membatasi durasi penyimpanan data dari 30 hari menjadi hanya tujuh hari. Selain itu, departemen kepolisian diberikan kendali untuk membatasi akses antar-departemen berdasarkan kategori penyelidikan tertentu, misalnya membatasi akses data hanya untuk kasus penculikan dan melarang penggunaan untuk penegakan aturan imigrasi.
Gelombang resistensi terhadap Flock bukan hanya datang dari kelompok aktivis privasi, tetapi juga dari ranah politik. Sejumlah kota dilaporkan telah memutus kontrak dengan perusahaan tersebut. Meskipun manajemen Flock mengklaim angka pembatalan ini hanya sebagian kecil dari 5.000 klien mereka, tren ini menunjukkan pergeseran pandangan publik terhadap teknologi pengawasan di ruang publik.
Di Indonesia, teknologi serupa seperti sistem tilang elektronik (ETLE) sudah masif digunakan oleh kepolisian di berbagai kota besar. Implementasi ini memang berhasil meningkatkan disiplin berlalu lintas, namun isu privasi data tetap menjadi tantangan krusial. Pengalaman Flock menjadi pelajaran berharga bagi otoritas Indonesia untuk membangun sistem audit yang transparan agar data lokasi warga tidak disalahgunakan oleh oknum internal.
Perbedaan mendasar terletak pada regulasi. Jika di Amerika Serikat perdebatan berfokus pada kebebasan sipil, di Indonesia tantangannya adalah pengawasan terhadap integritas data oleh penyelenggara negara. Indonesia membutuhkan mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat dalam pengelolaan data biometrik dan lokasi yang dikumpulkan melalui kamera pengawas di ruang publik.
Chad Marlow, penasihat kebijakan senior di ACLU, menyebut bahwa protes publik terhadap Flock didorong oleh skala pengawasan yang terlalu luas. Menurutnya, kepolisian tidak seharusnya memiliki akses tanpa batas untuk menyelidiki warga tanpa adanya kecurigaan awal yang sah. Ia menegaskan bahwa efisiensi penangkapan pelaku kejahatan tidak boleh mengorbankan hak privasi warga negara secara fundamental.
CEO Flock, Garrett Langley, menepis tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa banyak penolakan publik berakar dari misinformasi. Ia menegaskan perusahaannya tidak melakukan pengenalan wajah atau menjual data ke pihak komersial. Namun, klaim ini tetap diperdebatkan oleh para kritikus yang menuduh perusahaan sering memberikan informasi yang tidak akurat kepada dewan kota mengenai kapabilitas teknologi mereka.
Ke depan, Flock berada di titik krusial. Perubahan yang mereka lakukan saat ini dinilai oleh banyak pihak masih bersifat inkremental dan belum menyentuh inti masalah. Tanpa keterbukaan terhadap peneliti independen, sulit bagi perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah terlanjur rusak akibat sederet skandal penyalahgunaan.
Tren pengawasan berbasis teknologi akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan keamanan kota pintar atau smart city. Namun, perusahaan pengembang teknologi wajib menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset terbesar. Tanpa guardrail yang kuat dan transparan, teknologi pengawasan berisiko menjadi bumerang yang justru merusak legitimasi penegakan hukum itu sendiri.