Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menyiapkan lima unit mobil Klinik Hewan Keliling yang akan beroperasi di lima wilayah kota administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Langkah strategis ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan hewan tanpa harus mendatangi rumah sakit hewan atau klinik veteriner konvensional yang terkadang terkonsentrasi di area tertentu. Fasilitas bergerak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan publik, sekaligus merespons meningkatnya populasi hewan peliharaan di ibu kota.
Setiap mobil klinik dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup komprehensif untuk menangani berbagai kebutuhan kesehatan hewan. Layanan yang tersedia meliputi konsultasi dengan dokter hewan, pemeriksaan kesehatan umum, vaksinasi, pengobatan, hingga pemeriksaan laboratorium dasar seperti tes darah rutin, biokimia, urine, dan feses. Tidak hanya itu, unit keliling ini juga memfasilitasi pemeriksaan ultrasonografi (USG), sterilisasi, serta tindakan bedah minor. Dengan kapabilitas tersebut, mobil klinik ini setara dengan klinik veteriner statis namun memiliki keunggulan mobilitas tinggi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara langsung meninjau operasional mobil klinik tersebut dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin. Menurutnya, seluruh layanan diberikan dengan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau. "Saya mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh layanan diberikan dengan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau," ujar Pramono dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan pada Minggu (12/7).
Pramono menegaskan bahwa setiap unit mobil dioperasikan oleh tenaga profesional, yakni dokter hewan dan paramedik veteriner, guna menjamin pelayanan tetap profesional, cepat, dan sesuai standar kesehatan hewan. Kehadiran layanan ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan status Jakarta sebagai kota bebas rabies, sekaligus mendukung visi menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ramah hewan. Status bebas rabies sendiri merupakan pencapaian krusial mengingat ibu kota pernah menghadapi risiko penularan melalui anjing liar dan hewan pembawa penyakit.
Di sisi lain, angka kepemilikan hewan peliharaan di Jakarta terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin melihat hewan sebagai bagian dari keluarga. Namun, akses terhadap layanan veteriner seringkali terkendala jarak dan biaya. Mobil Klinik Hewan Keliling hadir sebagai solusi intermediasi yang dapat menjangkau kelurahan atau permukiman padat, termasuk daerah pinggiran yang minim fasilitas kesehatan hewan. Pendekatan berbasis mobilitas ini sejalan dengan konsep smart city yang mengedepankan efisiensi distribusi layanan publik.
Apresiasi terhadap peluncuran mobil klinik ini datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai bahwa inisiatif tersebut menandakan pencapaian bertahap terhadap target Jakarta sebagai kota ramah hewan. Menurut Kenneth, Pramono Anung telah merealisasikan salah satu janji kampanyenya dengan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Jakarta. "Jakarta targetnya adalah menjadi kota ramah hewan. Dengan adanya klinik hewan yang mobile seperti ini menandakan target tersebut perlahan tercapai," ucap Kenneth.
Politisi yang juga menduduki jabatan di Komisi C DPRD DKI tersebut mengatakan bahwa dengan hadirnya layanan kesehatan hewan yang lebih mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan medis bagi hewan secara lebih cepat dan berkualitas. Meski demikian, ia menilai pengembangan layanan masih perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Salah satu catatan penting adalah perlunya evaluasi rutin terkait jadwal operasional dan pemetaan lokasi yang tepat sasaran, sehingga mobil klinik tidak hanya berputar di area perkantoran tetapi juga menyentuh wilayah permukiman padat.
Berbeda dengan layanan gratis yang kerap diharapkan masyarakat, seluruh layanan yang tersedia pada Mobil Klinik Hewan Keliling masih dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Kenneth menjelaskan bahwa besaran tarif tersebut telah mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pemilik hewan dengan KTP non-DKI Jakarta. Transparansi tarif ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional unit keliling, namun tetap membuka ruang bagi pengembangan skema subsidi.
Kenneth mendorong adanya kebijakan khusus agar beberapa jenis layanan dapat diberikan secara gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu maupun dalam kondisi darurat tertentu. "Jadi kalau memang ada kejadian khusus atau pemilik hewan mungkin kurang mampu, ke depan akan ada pertimbangan khusus lah. Mungkin bisa digratiskan," ujarnya. Usulan ini relevan dengan prinsip keadilan sosial, mengingat biaya perawatan hewan di klinik swasta kerap mahal dan membebani warga berpenghasilan rendah yang tetap memelihara hewan untuk pengawalan psikologis atau keamanan lingkungan.
Dari perspektif tata kelola perkotaan, kehadiran mobil klinik hewan keliling juga membuka peluang integrasi dengan sistem digital pemerintah daerah. Meskipun belum disebutkan dalam peluncuran awal, ke depan pemesanannya dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi layanan warga seperti JAKI, sehingga penjadwalan dan pelacakan unit dapat dilakukan real-time. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penumpukan antrean di lokasi tertentu. Selain itu, data kesehatan hewan yang terkumpul dapat menjadi basis informasi epidemiologi untuk memantau potensi wabah sejak dini.
Secara keseluruhan, langkah Pemprov DKI Jakarta meluncurkan lima mobil klinik hewan keliling merupakan terobosan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat urban akan layanan veteriner yang inklusif. Dengan dukungan regulasi tarif yang jelas dan masukan dari legislatif untuk memperluas keringanan bagi warga rentan, program ini berpotensi menjadi model pelayanan kesehatan hewan berbasis komunitas di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keberlanjutan program akan sangat bergantung pada konsistensi anggaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut secara bertanggung jawab.