Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat meminta akses ke grup obrolan terenkripsi Signal yang digunakan warga Maine untuk mengkoordinasi respons terhadap operasi imigrasi. Permintaan ini muncul dalam proses penemuan bukti (discovery) gugatan Hilton v. Noem yang dibawa ke pengadilan federal Maine awal tahun ini, di mana para penggugat menuduh DHS melanggar hak konstitusional mereka melalui pengawasan massal.
Menurut dokumen pengadilan, warga Maine mulai mengorganisir diri melalui grup Signal setelah aktivitas penegakan imigrasi meningkat di lingkungan mereka. Grup-grup ini digunakan untuk berbagi informasi real-time mengenai lokasi dan waktu operasi DHS serta ICE (Immigration and Customs Enforcement). Para pengacara pemerintah kemudian meminta daftar lengkap protes yang dihadiri penggugat, seluruh komunikasi yang mencerminkan pandangan mereka tentang personel dan taktik penegak hukum, serta catatan tentang peluang mengamati aktivitas ICE sejak 20 Januari 2025.
Latar belakang kasus ini bermula dari klaim seorang penggugat yang alegasi wajahnya dipindai dan nomor plat kendaraannya dicatat oleh agen DHS saat dia mengamati operasi ICE. Agen tersebut konon menegaskan data tersebut akan dimasukkan ke dalam "database yang bagus". Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di kalangan komunitas lokal tentang praktik pengawasan yang menargetkan warga biasa yang hanya mengeksekusi hak konstitusional mereka untuk mengamati dan mencatat tindakan aparat negara.
Dalam surat tanggal Juni lalu, tim hukum penggugat mengakui sengaja menahan seluruh obrolan grup Signal komunitas yang seharusnya responsif terhadap permintaan pemerintah. Mereka menyerahkan hanya grup obrolan skala kecil dengan redaksi identitas kontak non-penggugat serta komunikasi yang mengungkap prioritas, taktik, atau strategi grup komunitas. Genevieve Nadeau, pengacara khusus dari Protect Democracy's Civil Society Defense, menilai langkah pemerintah sebagai upaya mengintimidasikan dan mengganggu hak asosiasi ekspresif yang dilindungi Amandemen Pertama.
Pemerintah juga melakukan deposisi terhadap penggugat dan mengajukan serangkaian pertanyaan mendalam tentang struktur grup Signal. Pertanyaan tersebut mencakup apakah pejabat publik atau kelompok politik tertentu berpartisipasi, apakah ada peserta dari luar Maine, serta siapa pengorganisir grup-grup tersebut. Adam Steinbaugh, pengacara senior dari Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), menegaskan bahwa warga tidak boleh kehilangan hak asosiasi ekspresif hanya karena mereka mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka sendiri.
Kasus ini mencerminkan pola lebih luas di mana DHS secara agresif mengejar kritikus kebijakan imigrasi administrasi. Catatan internal ICE menunjukkan lebih dari 100 kasus yang dikategorikan sebagai "insiden doxing dan ancaman" terhadap karyawan ICE, sementara pemerintah telah mengeluarkan subpoena ke perusahaan teknologi untuk mengungkap identitas pengkritik, termasuk satu warga Kanada. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang batas kekuasaan pengawasan negara di era komunikasi terenkripsi.
Bagi konteks Indonesia, kasus ini relevan mengingat penggunaan aplikasi pesan terenkripsi seperti Signal dan WhatsApp semakin masif dalam organisasi aksi massa dan advokasi hak asasi manusia. Meskipun hukum Indonesia mengatur penyidikan kejahatan siber melalui UU ITE dan KUHAP, tidak ada preseden pengadilan yang secara eksplisit mewajibkan pembukaan enkripsi ujung-ke-ujung untuk kepentingan pengadilan sipil atau administratif. Keputusan pengadilan Maine nanti bisa menjadi referensi komparatif bagi praktik hukum digital di Indonesia.
Di sisi teknis, Signal menggunakan protokol enkripsi ujung-ke-ujung yang dirancang sehingga tidak even penyedia layanan pun tidak bisa membaca isi pesan. Permintaan DHS mengarah pada metadata — siapa berbicara dengan siapa, kapan, dan seberapa sering — serta identitas peserta grup. Metadata ini sering kali lebih mengungkap pola jaringan sosial dan struktur organisasi daripada isi percakapan itu sendiri, menjadikannya target primer intelijen negara.
Pengadilan federal Maine kini menghadapi keputusan sulit: menyeimbangkan kebutuhan bukti pemerintah dalam membela diri terhadap gugatan konstitusional dengan perlindungan hak privasi dan kebebasan berserikat. Putusan hakim akan menciptakan preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, terutama sehubungan dengan batas discovery terhadap komunikasi terenkripsi dalam litigasi hak sipil.
Para pengamat hak asasi digital menilai kasus ini sebagai uji nyata bagi komitmen AS terhadap standar internasional kebebasan ekspresi dan privasi. Jika pengadilan mengizinkan akses luas ke grup Signal komunitas, efek pendingin (chilling effect) bisa menghambat organisasi gerakan sosial hukum di seluruh negeri. Sebaliknya, penolakan akan menguatkan proteksi hukum bagi komunikasi terenkripsi sebagai ruang aman partisipasi demokrasi.
Langkah selanjutnya bergantung pada jadwal sidang lanjutan dan keputusan hakim distrik. Para pengacara penggugat telah mengajukan motion untuk menolak permintaan discovery pemerintah sepenuhnya. Sementara itu, komunitas di Maine dan negara bagian lain terus menggunakan Signal dan platform serupa, namun dengan kewaspadaan tinggi terhadap potensi infiltasi atau pengawasan hukum yang lebih luas.